Mabur.co – Selama ini kita sering mendengar narasi, di mana petugas Satpol PP menertibkan pedagang atau UMKM yang kedapatan membuka gerai tokonya saat jam berpuasa, terutama di siang hari.
Artinya, Satpol PP berusaha menanamkan sikap kepada pemilik usaha, untuk menghargai umat muslim yang sedang berpuasa, dengan tidak membuka warungnya selama waktu berpuasa, khususnya di siang bolong.
Hanya saja, apa yang dilakukan oleh Satpol PP sepertinya telah melewatkan satu sudut pandang kebalikannya, yakni menghargai mereka yang (tidak) berpuasa, baik itu non muslim, ibu hamil, anak kecil, orang yang sedang sakit parah/berhalangan, dan seterusnya.
Golongan tersebut juga merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia, yang berhak mendapatkan perlakuan yang seimbang dari aparat keamanan seperti Satpol PP.
Jika di warung-warung makan tadi ada masyarakat non muslim atau ibu hamil yang sedang menikmati santapan makan siang, apakah lantas mereka juga disuruh berhenti makan begitu saja, lantaran warungnya dilarang buka selama jam berpuasa?
Tentunya tidak adil, jika Satpol PP seolah-olah hanya membela orang-orang muslim, padahal Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beberapa agama, tidak hanya muslim semata.
Aksi-aksi itu saja sudah menjadi sinyalemen kuat, bahwa Indonesia sebenarnya tidak semajemuk seperti yang dikatakan banyak orang.
Karena urusan makan di bulan Ramadan saja malah ditertibkan dengan semena-mena.
Padahal masih banyak umat non muslim maupun golongan lainnya yang tetap butuh makan di siang hari selama bulan Ramadan.
Pada akhirnya, umat muslim tidak perlu merasa “sombong” atau “jumawa”, hanya karena merasa kaum mayoritas, sehingga membenarkan aksi-aksi penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dan sebagainya.
Sebaliknya, bagi umat non muslim atau yang berhalangan puasa juga tidak perlu merasa kecil hati atau kecewa, karena seharusnya negara mampu memberi ruang kepada mereka untuk tetap makan siang di mana saja, tanpa perlu merasa takut akan ditertibkan dan lain-lain.
Di sinilah pentingnya menerapkan etika bertoleransi kepada satu sama lain, sehingga masing-masing pihak bisa memahami posisi dan keadaannya sendiri, tanpa perlu menghakimi atau mengecilkan peran dari pihak lain, termasuk Satpol PP sendiri.
Karena Satpol PP pun hanya menerima mandat dari atasan, sehingga mereka juga tidak bisa disalahkan begitu saja. (*)
