Mabur.co- Unggahan ‘Presiden Pakak’ oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas (BEM KM Unand) di media sosial menuai tanggapan dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade.
Andre menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah adalah hal yang sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara objektif dan dengan menjunjung adab.
Ia menilai penggunaan istilah bernada makian terhadap kepala negara tidak mencerminkan tradisi kritik yang sehat di kalangan akademisi.
“Kita silakan mengkritik secara objektif, tapi gunakan adab. Kritik itu vitamin bagi pemerintah, tapi jangan sampai menyebut Presiden dengan kata-kata seperti itu,” kata Andre, dilansir Radar Sumbar, Senin (6/4/2026).
Andre menilai unggahan akun Instagram @bemkmunand beberapa hari lalu yang menyebut “Presiden Pakak” perlu disikapi secara bijak oleh kalangan mahasiswa.
Ia mengingatkan bahwa Presiden sebagai kepala negara tetap harus dihormati, terlepas dari perbedaan pandangan politik.
“Mudah-mudahan adik-adik BEM Unand memahami bahwa Presiden Prabowo berkomitmen membangun Sumatera Barat. Kita siapkan anggaran sekitar Rp18,9 triliun untuk pembangunan Sumbar pascapilpres,” ujarnya.
Andre mengatakan, istilah “pakak” dalam bahasa Minang secara harfiah berarti tuli atau kurang pendengaran.
“Dalam praktik sehari-hari, kata tersebut juga kerap digunakan sebagai umpatan yang bermakna bodoh atau tidak memahami persoalan,” ujarnya.
Andre mengingatkan agar mahasiswa tidak hanya fokus mengkritik pemerintah pusat, tetapi turut melihat kondisi pembangunan di daerah.
Ia menyebut kritik seharusnya disampaikan secara berimbang terhadap seluruh level pemerintahan, termasuk pemerintah daerah di Sumatera Barat.
“Jangan sampai semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kritiklah secara fair, termasuk melihat bagaimana kondisi pembangunan di Sumatera Barat selama ini,” tegasnya.
