Mabur.co – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 25 provinsi mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) ekstrem panjang di Indonesia berdasarkan pemutakhiran hingga 10 Oktober 2026.
Kondisi ini terjadi saat sebagian besar wilayah masih berada dalam musim kemarau.
Menurut BMKG, DI Yogyakarta menjadi wilayah dengan periode HTH terpanjang mencapai 161 hari, disusul Jawa Tengah 160 hari dan Jawa Timur 159 hari.
Sejumlah wilayah lain juga menghadapi risiko kekeringan meteorologis. BMKG menyebut sekitar 76 persen wilayah Indonesia masih berada dalam musim kemarau.
Peringatan dini kekeringan meteorologis Dasarian II Oktober 2026 berlaku untuk periode 11-20 Oktober 2026.
Selain HTH ekstrem, BMKG menetapkan sejumlah daerah dalam status Awas kekeringan meteorologis, termasuk Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh wilayah Yogyakarta.
Droping Air
Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, Dr. Emilya Nurjani, S.Si., M.Si., menuturkan, langkah strategis dan langkah taktis dalam jangka pendek, dalam menghadapi hari tanpa hujan (HTH) yakni droping air bersih ke daerah-daerah terdampak secara berkala.
Memanfaatkan sumber air alternatif (sumur bor dalam, mata air yang masih ada debit), menghemat penggunaan air domestik.
“Sementara itu langkah jangka panjang yakni pembangunan infrastruktur penampung air (embung, waduk, sumur resapan) untuk memanen air hujan pada saat musim penghujan, perbaikan dan optimalisasi jaringan perpipaan dari sumber air baku ke permukiman, penghijauan, dan konservasi daerah tangkapan air (hulu sungai),” ucapnya, Kamis (15/10/2026).
Emilya mengatakan, ada beberapa faktor meteorologis yang menyebabkan HTH ekstrem yaitu monsoon Australia yang kering dan dingin membawa masa uap air kering, El Nino yang menyebabkan masa uap air di perairan dan wilayah Indonesia dibawa ke wilayah Samudra Pasifik bagian timur (Amerika pantai barat).
”Uap air yang mendukung pembentukan awan di Indonesia sangat sedikit (kelembapan udara rendah) sehingga pertumbuhan awan berkurang, fenomena dipole mode indeks postof membawa uap air ke Samudra Hindia bagian barat,” katanya.
Banyak Petani Gagal Panen
Emilya mengatakan pula, dampak kekeringan ekstrem terhadap produktivitas petani lokal, banyak petani yang gagal panen jika tidak ada alternatif sumber air irigasi, musim tanam ketiga memilih tanaman yang hemat air (kebutuhan air hilirisasinya sedikit) dan masa tanam yang singkat.
“Saya menekankan petani tidak bisa lagi mengandalkan pola tanam lama. Mereka perlu menerapkan strategi adaptasi berbasis teknologi dan pengamatan lapangan, antara lain percepatan tanam, penerapan pertanian cerdas iklim, pemanfaatan fertilitas tanah kering, pemilihan benih padi yang sesuai, serta pemantauan perkembangan cuaca secara rutin,” ucapnya.
Oleh sebab itu, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi musim kering 2026 yang diperkirakan dapat memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga krisis air di sejumlah wilayah Indonesia.
“Indikator global menunjukkan Indonesia sedang memasuki fase transisi menuju kondisi lebih kering dari normal akibat kombinasi fenomena El Niño dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat musim kemarau pada semester II tahun 2026,” ucapnya.
Lebih jauh, fenomena El Niño umumnya menyebabkan penurunan pembentukan awan konvektif di wilayah Indonesia sehingga curah hujan melemah, durasi hari tanpa hujan meningkat, dan suhu udara permukaan menjadi lebih panas.
“Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko kekeringan meteorologis maupun kebakaran lahan, khususnya di wilayah gambut,” ucapnya.
Perkuat Langkah Antisipasi
Pemerintah pun perlu memperkuat langkah antisipasi melalui sistem peringatan dini karhutla, pengelolaan sumber daya air, penyesuaian kalender tanam, serta monitoring hotspot berbasis satelit. Selain itu, kesiapan operasi modifikasi cuaca dan pengamanan pasokan air baku perkotaan juga perlu menjadi perhatian.
“Mitigasi harus dilakukan lebih awal karena dampak musim kering bukan hanya terkait kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga menyangkut ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas ekonomi secara luas,” katanya. ***
