Mabur.co– Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, telah mendatangi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) untuk menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan wapres.
Dilansir dari TV Parlemen, Gibran langsung meninggalkan gedung DPR/MPR setelah menyerahkan surat pengunduran diri. Proses penyerahan surat pengunduran diri ini berlangsung singkat. Gibran tiba di Gedung DPR/MPR sekitar pukul 11.15 dan dia meninggalkan gedung tersebut sekitar pukul 11.36 WIB.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menuturkan, Gibran menyampaikan surat pengunduran dari Wakil Presiden RI, surat yang sama juga sudah disampaikan ke Pak Prabowo Subianto, Gibran meminta surat itu diproses, dan hari ini pimpinan MPR akan rapat untuk surat pengunduran diri.
Berdasarkan Konstitusi, MPR akan menentukan Wapres definitif pengganti Gibran selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri Gibran hari ini.
“Mas Gibran meminta agar MPR segera memproses surat tersebut, dan hari ini Pimpinan Majelis akan mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, sehingga MPR akan mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti para pimpinan fraksi MPR untuk tentukan langkah-langkah berikutnya,” tuturnya.
Ahmad Muzani, menuturkan, sejak sekarang MPR punya waktu 60 hari untuk siapkan proses tersebut. saya kira ini hal-hal yang ingin saya sampaikan.
“Kami mohon doa seluruh rakyat Indonesia agar proses demokrasi hari ini berjalan dengan baik dan peristiwa hari ini menjadi praktik ketatanagaraan kita,” tandasnya.
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai bahwa pengunduran diri merupakan keputusan politik yang berbeda dari pemberhentian melalui proses pemakzulan. “Tentunya kalau dia mengundurkan diri itu jauh lebih terhormat dibanding dia dimakzulkan,” katanya, Kamis (12/11/2026).
Lebih jauh dikatakan proses pemberhentian wakil presiden melalui pemakzulan harus mengikuti ketentuan konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penggunaan Hak Pendapat sebagai salah satu mekanisme yang tersedia bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kewenangan konstitusionalnya.
“Itu saya kira langkah bagus bagi teman-teman di DPR, karena itu bagian dari langkah yang konstitusional,” ujarnya.
Al-Hamdi mengatakan, berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan harus melalui mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pasal 7A mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan dalam konstitusi atau terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Adapun Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus meminta MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
“Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi sebelum usulan pemberhentian dapat diputuskan oleh MPR,” ucapnya.
Al-Hamdi juga mengatakan, proses pemakzulan tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan pengajuan usulan oleh sejumlah anggota DPR. “Terdapat tahapan pembuktian dan pengambilan keputusan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan hukum,”ucapnya.
Selain mekanisme politik di DPR, Ridho menyoroti polemik dokumen pendidikan yang berkaitan dengan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden pada Pemilihan Umum 2024. Menurutnya, persoalan administrasi pencalonan dan upaya hukum yang ditempuh setelah proses pemilihan perlu dipahami berdasarkan konteks serta konsekuensi hukumnya masing-masing.
“Kalaupun seandainya Gibran mau ajukan ke PTUN dan mungkin PTUN itu kalau menang, istilahnya berhasil, ya itu berguna untuk nanti 2029, bukan berguna untuk 2024,” katanya.
Dijelaskan, penentuan calon pengganti berpotensi dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan komunikasi antarkekuatan dalam koalisi pemerintahan. “Tentu siapa-siapanya, kita tidak bisa memastikan. Tentu tidak terlepas dari koalisi yang saat ini,” ujarnya.
Secara konstitusional, lanjutnya, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.
Artinya, presiden memiliki kewenangan mengajukan dua calon wakil presiden, sedangkan keputusan pemilihan penggantinya berada di tangan MPR.
“Saya menilai bahwa proses politik dalam penentuan calon pengganti tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan koalisi serta komunikasi antara presiden dan berbagai kekuatan politik,” ucapnya.
Terkait pembahasan mengenai calon pengganti masih bersifat hipotetis selama belum terjadi kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme yang sah.
“Perkembangan polemik Gibran menunjukkan pentingnya membedakan dinamika politik, pandangan etika, dan mekanisme hukum tata negara. Setiap proses yang berkaitan dengan kedudukan wakil presiden tetap harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi,” pungkasnya.
