Mabur.co– Ketika kasus penyadapan Presiden Prabowo terbongkar, perdebatan tidak lagi soal siapa tokoh politik yang menjadi target. Pertanyaan besarnya adalah apakah otoritas benar-benar menggunakan sistem intersep legal Lawful Interception Management System (LIMS) atau diam-diam telah mengoperasikan spyware destruktif bernama Pegasus yang dikategorikan sebagai alat sadap ilegal (unlawful).
Isu bahwa Polri menggunakan Pegasus sempat dipertanyakan sejumlah pihak sejak 2023. Polri tidak menyebutkan bahwa telah membeli alat ini seperti yang ditengarai sejumlah organisasi independen.
Dalam pernyataan resminya tentang kasus penyadapan sejumlah tokoh Indonesia termasuk Presiden Prabowo, Polri menyebutkan bahwa para tersangka menggunakan teknologi LIMS, yaitu sistem penyadapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.
Perangkat LIMS yang digunakan para tersangka memang milik Polri dan disalahgunakan untuk menyadap orang nomor satu di Indonesia. Pernyataan Polri sejauh ini selalu selaras dalam semua keterangannya, namun kecurigaan terhadap adanya Pegasus tidak bisa begitu saja diabaikan.
Pegasus merupakan salah satu alat penyadap terkini dan diklaim paling canggih. Adalah tiga orang pendiri dari NSO Group yang membuat alat ini, dan semuanya warga Israel. NSO merupakan inisial dari tiga pendiri nya yaitu Niv Karmi, Shalev Hulio dan Omri Lavie (NSO) yang berdiri tahun 2010 di Herzliya, Israel.
Produk andalan NSO adalah Pegasus, sebuah malware implan yang dirancang untuk membobol ponsel pintar baik iOS dan Android dengan kemampuannya Zero-Click Attact (Serangan Tanpa Klik). Target atau pengguna HP tidak pernah tahu bahwa perangkat mereka disadap karena sama sekali mereka tidak perlu mengeklik tautan palsu (phising) atau mengunduh berkas apapun.
Pegasus menyusup dengan memanfaatkan celah tersembunyi di protokol komunikasi bawaan ponsel seperti panggilan WhatsApp yang tidak diangkat atau melalui iMessage (iPhone).
Begitu malware itu tertanam di memori internal HP, Pegasus “mengambil alih” status administratif tertinggi yang memungkinkannya menguras chat terenkripsi seperti WhatsApp, Signal dan Telegram, menyalin galeri foto, melacak lokasi presisi via GPS, serta menyalakan kamera dan mikrofon secara diam-diam.
Pegasus menyusup melalui empat tahap. Pertama, tahap penyusupan tanpa target sadar. Pegasus tidak mengirimkan link jebakan, sebaliknya mereka memanfaatkan Zero-Day Exploit, yaitu celah keamanan tersembunyi di sistem operasi (iOS atau Android).
Cara masuknya bisa melalui beberapa jalur seperti telepon “gaib” melalui WhatsApp. Operator Pegasus melakukan panggilan ke nomor target, meski target tidak mengangkat atau langsung menolak panggilan tersebut, kode jahat Pegasus sudah berhasil mengeksekusi celah keamanan di latar belakang sistem ponsel. Setelah berhasil masuk, jejak panggilan tersebut langsung dihapus secara otomatis dari riwayat telepon target.
Kedua, adalah tahap pengambilalihan sistem di mana kode jahat Pegasus yang sudah masuk ke sistem ponsel akan melakukan rooting (untuk Android) atau jailbreaking (untuk iPhone) secara rahasia. Di tahap ini, Pegasus mengubah status dirinya dari “aplikasi luar” menjadi “administrator tertinggi”. Dengan status ini, Pegasus memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada sistem keamanan bawaan ponsel itu sendiri. Ia bisa menembus batasan privasi apa pun dan mematikan fungsi notifikasi keamanan agar tidak memicu alarm peringatan.
Ketiga, adalah ekstrasi data, yaitu tahap penyadapan di mana Pegasus mengumpulkan data secara berkala dan mengirimkannya ke server milik pembeli/operator penyadapan. Yang luar biasa, Pegasus membaca data langsung dari memori ponsel, bukan dari jaringan internet. Hal ini membuat enkripsi kuat (seperti end-to-end encryption di WhatsApp atau Signal) menjadi tidak berguna. Pegasus membaca chat target sebelum dienkripsi (saat diketik) atau setelah dideskripsi (saat tampil di layar).
Keempat atau terakhir adalah penghapusan jejak (self-destruct). Ini merupakan sebuah fitur pengaman bagi si penyadap sehingga semua jejak di ponsel sulit dideteksi ahli forensik digital sekalipun. Jika Pegasus mendeteksi bahwa ponsel tersebut sedang dihubungkan ke komputer analis keamanan, atau jika ia kehilangan kontak dengan server pusat selama berhari-hari, program ini akan melakukan self-destruct (menghancurkan diri sendiri). Seluruh kode biner dan file log di dalam memori internal ponsel terhapus tanpa meninggalkan bekas. Ponsel terlihat normal dan bersih seolah-olah tidak pernah diretas.
Menurut lembaga keamanan siber Certo Software, prototipe Pegasus mulai digunakan pada 2013-2014. Agustus 2014 keberadaan Pegasus baru diketahui dunia luas ketika Citizen Lab di Kanada berhasil menganalisis pesan mencurigakan yang dikirimkan ke ponsel milik aktivis HAM Uni Emirat, Ahmed Mansoor. NSO Group dipandang sebagai salah satu pemain utama dalam industri “senjata siber komersial” yang berada di wilayah abu-abu antara perlindungan keamanan nasional dan pelanggaran privasi global.
Praktik penyadapan tanpa dasar hukum dan pengawasan yang jelas berpotensi menjadi ancaman serius bagi demokrasi. Tidak hanya menyangkut pelanggaran privasi, penyadapan juga dapat membatasi kebebasan berpendapat, mengganggu independensi pers, hingga menjadi instrumen untuk mengendalikan aktor-aktor politik. Kondisi ini menjadi perhatian karena kewenangan penyadapan yang tidak diatur secara tegas dapat membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.
Pakar komunikasi politik UGM Prof. Nyarwi Ahmad, S.I.P., M.Si., Ph.D., menuturkan penyadapan merupakan Bentuk Pembegalan Demokrasi. Dia menilai, praktik penyadapan yang menjadi perhatian publik tidak dapat dipandang sebatas persoalan teknis maupun penegakan hukum.
“Penyadapan yang dilakukan secara luas tanpa dasar hukum dan mekanisme pengawasan yang jelas berpotensi menjadi bentuk pembegalan demokrasi,” ujarnya saat ditemui usai mengisi Pojok Bulaksumur di Selasar Barat, Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada (UGM), Kamis (12/11/2026).
Nyarwi Ahmad mengatakan, kalau skala penyadapannya itu sangat luas dan sifatnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum. Dia membaca ini justru bukan hanya sekadar kasus penyadapan, tetapi pembegalan demokrasi. Dugaan luasnya pihak-pihak yang menjadi sasaran penyadapan, mulai dari pejabat negara, pimpinan partai politik, anggota legislatif, jurnalis, hingga aktivis dan organisasi masyarakat sipil.
“Apabila dilakukan tanpa prosedur yang sah, praktik tersebut dapat mengganggu sejumlah prinsip dasar demokrasi, terutama perlindungan privasi, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berserikat,” ucapnya.
Nyarwi menjelaskan, dampak penyadapan tidak hanya dirasakan oleh pihak yang menjadi sasaran secara langsung. Masyarakat juga dapat mengalami ketakutan untuk menyampaikan pendapat maupun berkomunikasi secara terbuka karena merasa aktivitasnya diawasi.
“Kondisi ini berpotensi mendorong munculnya sensor mandiri (self-censorship), termasuk di kalangan jurnalis dan masyarakat sipil. Demokrasi itu mengandalkan kebebasan berpendapat. Demokrasi juga ada prinsip perlindungan terhadap privasi warga negara,” jelasnya.
Nyarwi mengatakan, situasi tersebut dapat menghambat kerja pers dalam menjalankan fungsi pengawasan serta mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.
“Perlukan regulasi penyadapan yang lebih terintegrasi dan transparan agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan di luar penegakan hukum,” ucapnya.
Pakar politik UGM Dr. Mada Sukmajati, M.P.A, mengatakan, persoalan penyadapan dari perspektif relasi kekuasaan dan dinamika partai politik. “Penyadapan berpotensi menjadi instrumen untuk memengaruhi perilaku aktor politik, khususnya pimpinan dan pihak-pihak di dalam partai yang memiliki posisi strategis dalam menentukan arah politik,” ucapnya.
Mada menjelaskan, informasi yang diperoleh melalui penyadapan dapat digunakan untuk mengontrol atau memengaruhi langkah pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan. Dalam konteks partai politik, situasi tersebut berpotensi memengaruhi cara pimpinan partai mengambil keputusan, menentukan sikap politik, hingga menyusun strategi dalam menghadapi dinamika kekuasaan.
“Jadi, sadap itu kemudian bisa menjadi semacam konsep Panoptikon dalam pemikiran Michel Foucault. Ini (Panoptikon) merupakan alat untuk mengontrol dan menyandera mereka yang dianggap berseberangan dengan negara atau dengan kekuasaan. Apabila ini tidak dibenahi atau tidak disadari, kita sedang menuju totalitarianisme, yang lebih mengerikan daripada otoritarianisme. Otoritarianisme itu kekuasaan pada seseorang, sedangkan totalitarianisme itu kekuasaan pada seseorang dan institusi,” ungkapnya.
Mada mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menghubungkan praktik penyadapan dengan berbagai peristiwa politik yang berlangsung dalam waktu berdekatan. Menurutnya, setiap dugaan keterkaitan perlu dibuktikan melalui data dan fakta yang memadai.
“Kita enggak bisa membuat narasi seperti itu tanpa sebuah bukti atau data,” tegasnya.
Pakar hukum pidana UGM Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M., menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama penyadapan di Indonesia terletak pada pengaturannya yang masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. “Kondisi ini membuat batas kewenangan dan mekanisme pelaksanaan penyadapan perlu diperjelas,” ucapnya.
Akbar menerangkan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur penyadapan dalam konteks penegakan hukum. Namun, ketentuan lebih lanjut yang sebelumnya didelegasikan kepada peraturan pemerintah telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
“Hal ini berkaitan dengan prinsip bahwa pembatasan hak asasi manusia harus diatur melalui undang-undang,” ucapnya.
Akbar mengatakan, pengaturan penyadapan perlu menjelaskan secara tegas pihak yang memiliki kewenangan, jenis perkara yang memungkinkan dilakukannya penyadapan, serta prosedur yang harus dipenuhi. Selain itu, mekanisme pengawasan juga perlu diperkuat agar kewenangan tersebut tidak hanya bergantung pada keputusan internal lembaga yang melaksanakannya.
Dia menilai pengawasan independen menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan. Bahkan Akbar mengusulkan moratorium penyadapan hingga Indonesia memiliki kerangka regulasi yang lebih jelas dan komprehensif.
“Semua harus tetap ada batasannya, harus ada prosedurnya. Menurut saya, bahkan kalau perlu ada moratorium penyadapan untuk semua hal sampai kita punya aturan yang tegas dulu dalam proses penyadapan ini,” jelasnya.
