Mabur.co- Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran ketua umum partai politik pendukung pemerintahannya di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026).
Pertemun digelar guna membahas pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden RI setelah Gibran Rakabuming Raka mengajukan pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak hanya meninggalkan kekosongan di pucuk kepemimpinan negara, tetapi juga membuka babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo Subianto.
Perhatian publik kini beralih pada satu pertanyaan, siapa yang akan mengisi kursi RI-2 hingga akhir masa jabatan pemerintahan 2024–2029?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar mencari sosok pengganti. Di balik proses pengisian jabatan Wakil Presiden, terdapat kepentingan politik, keseimbangan koalisi, kalkulasi kekuasaan, serta arah hubungan Presiden dengan partai-partai pendukung pemerintah.
Keputusan Prabowo nantinya akan memperlihatkan bagaimana ia mengelola pemerintahan setelah salah satu posisi terpenting dalam kabinet mengalami perubahan.
Sejumlah nama mulai diperbincangkan. Dari kalangan partai politik muncul Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, hingga Muhaimin Iskandar.
Sementara dari luar lingkaran partai pemerintah, nama Anies Baswedan, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Sri Sultan Hamengkubuwono X juga masuk dalam berbagai spekulasi.
Praktisi Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Nyarwi Ahmad mengatakan, Prabowo memiliki sejumlah pertimbangan dalam menentukan figur pengganti wakil presiden setelah Gibran menyatakan mundur pada Kamis (12/11/2026).
Nyarwi Ahmad, menjelaskan, salah satu kriteria utama yang dibutuhkan Prabowo adalah sosok dengan jaringan politik yang kuat. Figur tersebut diharapkan mampu memperkokoh pemerintahan sekaligus menjaga stabilitas politik hingga akhir masa jabatan.
“Yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu adalah figur yang mampu memperkuat dan memperkokoh pemerintahannya, stabilitas politiknya juga. Artinya dia butuh jaringan politik,” katanya, Jumat (13/11/2026).
Nyarwi Ahmad, menuturkan, selain jaringan politik, Prabowo diperkirakan akan mempertimbangkan kandidat berusia relatif muda, yakni di bawah 55 tahun. Kandidat tersebut juga diharapkan memiliki posisi strategis di partai politik sehingga dapat memperluas basis dukungan pemerintah, termasuk dalam menghadapi dinamika politik hingga 2029.
Kemampuan teknokrasi dan kapasitas intelektual juga menjadi pertimbangan penting. Sosok yang dipilih harus memiliki kemampuan menjalankan pemerintahan sekaligus menjaga kesinambungan kepemimpinan Prabowo.
Berdasarkan sejumlah kriteria tersebut, dia menilai AHY memiliki peluang paling kuat di antara tokoh-tokoh partai politik yang ada saat ini. “Kalau pimpinan tokoh-tokoh partai politik hari ini, itu dengan kriteria tadi saya sebutkan, yang terkuat punya peluang adalah AHY (Agus Harimurti Yudhoyono),” ujarnya.
Menurutnya, posisi AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat menjadi salah satu faktor yang memperkuat peluangnya. Selain itu, keberadaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta jaringan politik Partai Demokrat dinilai dapat memberikan tambahan kekuatan bagi pemerintahan Prabowo.
Meski demikian, peluang AHY tidak hanya ditentukan oleh keputusan Prabowo. Persetujuan partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan juga menjadi faktor penting dalam proses penentuan calon wakil presiden pengganti Gibran.
“Pertanyaannya adalah, apakah partai-partai koalisi pendukung Pak Prabowo akan menyetujui proposal tersebut? ini menjadi tantangan serius. Saya menilai AHY bisa menjadi pilihan yang relatif aman bagi Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2029. Namun, dukungan politik dari partai-partai koalisi tetap menjadi tantangan yang harus diperhitungkan,” ucapnya.
Nyarwi Ahmad, menjelaskan, Prabowo disebut memiliki waktu 14 hari atau dua pekan untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Tahapan tersebut akan menjadi bagian penting dalam menentukan sosok yang akan menduduki posisi orang nomor dua di pemerintahan.
Lebih lanjut dia menilai figur seperti AHY dapat menjadi pilihan yang relatif aman bagi Prabowo untuk menjaga stabilitas pemerintahan hingga 2029. “Keputusan akhir tetap berada pada proses politik dan konstitusional yang harus dilalui,” ucapnya.
Nyarwi Ahmad menilai penunjukan kader internal Gerindra sebagai Wakil Presiden justru berpotensi memunculkan resistensi dari partai-partai lain yang mendukung pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, mengambil figur dari partai koalisi yang sudah ada, seperti Golkar atau Demokrat, dapat menjadi salah satu opsi untuk menjaga keseimbangan kekuatan politik.
“Justru itu bisa membahayakan Prabowo dan juga Partai Gerindra pada umumnya kalau nanti wakil presidennya itu dari sesama Partai Gerindra. Ini kan muncul beberapa nama dari Partai Gerindra atau bahkan alumni TN Hambalang Boys. Nah, itu menurut saya akan jauh lebih tidak mudah bagi Pak Prabowo nanti untuk menghadapi respons dari kekuatan politik yang lain,” katanya.
Nyarwi Ahmad juga menyinggung kemungkinan Prabowo merangkul partai di luar koalisi, termasuk PDI Perjuangan (PDIP). Namun, menurut dia, langkah tersebut memiliki konsekuensi terhadap keseimbangan demokrasi karena dapat semakin mempersempit ruang oposisi.
“Kalau PDI Perjuangan bisa juga, dan itu risikonya adalah semakin kartel, semakin oligarki sistem politik kita. Karena tidak ada lagi oposisi, istilahnya penyeimbang,” imbuhnya.
Nyarwi Ahmad mengatakan, dinamika politik masih akan berkembang dalam beberapa pekan ke depan. “Karena itu, proses penentuan calon Wakil Presiden perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan politik sebelum nama-nama diajukan kepada MPR,” ucapnya.
