Mabur.co- PDI Perjuangan (PDIP) akhirnya angkat bicara terkait mencuatnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dalam bursa bakal calon wakil presiden (bacawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Meski mengapresiasi berbagai penilaian publik terhadap kader terbaiknya, PDIP menegaskan bahwa nama Puan bukan berasal dari usulan internal partai.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan keputusan strategis terkait sikap politik partai merupakan kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr Megawati Soekarnoputri,” ujarnya, dilansir, Sindonews, Sabtu (14/11/2026).
Hasto menjelaskan konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wapres. “Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti,” terangnya.
Hasto berharap dua kandidat wapres yang nantinya diusulkan merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, mulai dari masalah ekonomi, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga kenaikan harga bahan kebutuhan pokok.
“Kita hormati hak prerogatif Presiden yang telah diberi konstitusi untuk memberikan dua nama yang terbaik yang menjadi harapan rakyat, yang nantinya menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik,” paparnya.
Sementara itu, terkait kekosongan kursi Wakil Presiden, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mengatakan, di dalam konstitusi negara bahwa setelah mengundurkan diri terjadi kekosongan. Maka ketika kekosongan itu ada, 60 hari setelah kekosongan itu maksimal harus sudah ada penggantinya sebagai wakil Presiden.
Mekanismenya MPR harus menentukan kapan masa sidangnya paripurna untuk menentukan itu. Untuk menentukan itu, 14 hari sebelum rapat paripurna istimewa, presiden paling lambat 14 hari sebelumnya presiden harus sudah menyerahkan dua nama. Dua nama inilah yang kemudian dipilih di MPR bukan DPR. Dipilih oleh MPR. Jadi tidak boleh DPR saja.
“Jadi DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR yang memilih, “ujarnya saat di temui usai menghadiri bersih-bersih sungai Merawat Pertiwi di Kawasan Kali Code, Sabtu (14/11/2026).
Esti menjelaskan, mekanismenya memang sudah diatur secara jelas di dalam undang-undang dasar, kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU MD3 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) dan di dalam tatib.
“Terkait dua nama yang di usulkan tidak ada ketentuan dari partai koalisi yang mengungsung,semua dua calon itu adalah hak penuh Presiden. Berbeda dengan kalau Wakil Bupati yang kosong yang menentukan partai pengusung yang akan mengusulkan,” ucapnya.
Esti menuturkan, pemilihan bisa saja di luar partai koalisi, tergantung Presiden. Tapi tentu kalkulasi politiknya pasti sudah matang dan untuk lebih membuat negara ini menjadi lebih baik, lebih stabil, dengan keberadaan Wakil Presiden mungkin nanti yang baru akan menjadi lebih baik.
”Semoga kita akan mendapatkan Wakil Presiden yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia,” pungkasnya.
