Kata neolib semakin sering menghiasi perbincangan politik Indonesia. Berbagai kebijakan ekonomi dengan mudah diberi label neolib, seolah satu istilah itu cukup untuk menjelaskan segala persoalan.
Kita pun ramai memperdebatkannya, bahkan tak jarang menjadikannya sasaran kritik. Tetapi, jangan-jangan kita lebih fasih menyebut neolib daripada memahami bagaimana neolib bekerja dalam kehidupan ekonomi kita?
Untuk memahaminya, kita perlu melihat lebih dekat bagaimana uang bergerak, bagaimana investasi masuk, bagaimana negara menyusun anggaran, dan bagaimana keputusan ekonomi memengaruhi kehidupan masyarakat.
Di balik istilah yang terdengar ideologis itu, ada persoalan tentang siapa yang menguasai sumber daya ekonomi, siapa yang menentukan arah pembangunan, dan bagaimana hasilnya dibagikan.
Ambil contoh sederhana, uang yang disimpan masyarakat di bank. Bagi nasabah, tabungan adalah simpanan yang bisa digunakan ketika dibutuhkan. Bagi bank, dana tersebut merupakan bagian dari sumber pendanaan untuk menjalankan kegiatan usaha, termasuk menyalurkan kredit.
Aliran dana itu tidak otomatis menjangkau semua kelompok secara setara. Bank mempertimbangkan risiko, agunan, kemampuan membayar, dan prospek usaha sebelum memberikan pinjaman.
Uang yang disimpan masyarakat di bank bukanlah uang milik bank sepenuhnya. Simpanan itu merupakan kewajiban yang harus dikembalikan kepada nasabah. Karena itu, ketika menyalurkan kredit, bank harus memperhitungkan kemampuan peminjam untuk membayar.
Bank tentu tidak ingin dana yang dipinjamkan berubah menjadi kredit macet, sementara kewajiban mengembalikan uang kepada nasabah tetap harus dipenuhi. Pertimbangannya, tentu saja, membuat bank cenderung lebih nyaman memberikan kredit kepada perusahaan besar yang memiliki aset dan rekam jejak keuangan kuat. Sementara pedagang kecil dan usaha mikro sering menghadapi persyaratan yang lebih berat.
Logika serupa dapat dilihat dalam pengelolaan anggaran negara. APBN 2026 menetapkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun dan belanja negara Rp3.842,7 triliun. Selisihnya adalah defisit sekitar Rp689,1 triliun yang harus ditutup melalui pembiayaan, terutama penerbitan surat berharga negara dan instrumen pembiayaan lainnya.
Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan dan belanja. Ada pula keputusan mengenai sumber pembiayaan, prioritas pengeluaran, serta konsekuensi fiskal yang harus dikelola.
Ketika negara membiayai program pangan, subsidi, infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, pilihan anggarannya akan menentukan siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung risikonya.
Karena itu perdebatan mengenai program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, subsidi, maupun proyek infrastruktur semestinya tidak berhenti pada dukungan atau penolakan. Hal yang perlu kita lihat adalah dasar pembiayaannya, tata kelola pelaksanaannya, pihak yang memperoleh kontrak, penerima manfaat, serta dampaknya bagi masyarakat.
Kritik terhadap penggunaan anggaran merupakan bagian penting dari pengawasan publik, bukan sesuatu yang patut disingkirkan hanya karena sebuah program membawa nama pembangunan.
Persoalan menjadi lebih kompleks ketika kita melihat hubungan negara dengan korporasi besar, terutama perusahaan multinasional. Perusahaan semacam ini tidak hanya membawa modal. Mereka juga memiliki teknologi, hak paten, jaringan produksi dan distribusi, akses pembiayaan, serta kemampuan mengatur rantai pasok lintas negara.
Sebagian memiliki pilihan untuk memindahkan atau mengalihkan investasinya ke negara lain apabila kondisi bisnis dianggap lebih menguntungkan.
Indonesia tentu membutuhkan investasi. Investasi dapat memperluas kegiatan produksi, membuka lapangan kerja, memperkuat industri, membawa teknologi, dan menambah penerimaan negara. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun.
Dari jumlah tersebut, penanaman modal asing mencapai Rp900,9 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1.030,3 triliun. Pemerintah juga melaporkan bahwa investasi tersebut menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2026).
Angka itu penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan kualitas investasi. Jumlah tenaga kerja yang terserap, misalnya, belum dengan sendirinya menunjukkan tingkat upah, kepastian kerja, keselamatan pekerja, atau kualitas hubungan industrial.
Besarnya nilai investasi juga belum otomatis menggambarkan seberapa besar nilai tambah yang tinggal di dalam negeri, seberapa jauh industri lokal terlibat, dan berapa penerimaan pajak yang benar-benar diperoleh negara.
Di sinilah kapasitas negara menjadi penting. Pemerintah dan korporasi sama-sama membutuhkan hubungan ekonomi yang menguntungkan. Perusahaan membutuhkan kepastian hukum, infrastruktur, sumber daya, dan akses pasar. Negara membutuhkan modal, teknologi, kegiatan produksi, lapangan kerja, serta penerimaan. Namun, kebutuhan yang saling terkait itu tidak berarti posisi tawar keduanya selalu setara.
Korporasi besar dapat memiliki pilihan lokasi investasi dan jaringan bisnis lintas negara. Sementara itu pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja, pembangunan daerah, penerimaan negara, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi.
Dalam kondisi tertentu, persaingan antarnegeri untuk menarik modal dapat membuat pemerintah terdorong menawarkan insentif yang besar atau melonggarkan persyaratan. Jika tidak dihitung secara cermat, keuntungan yang diperoleh investor bisa lebih besar daripada manfaat yang diterima masyarakat dan perekonomian nasional (UNCTAD, 2015, 2026).
Laporan World Investment Report 2026 dari UNCTAD juga menunjukkan bahwa pemulihan investasi global semakin terkonsentrasi pada sejumlah negara dan sektor tertentu. Investasi pada infrastruktur digital dan proyek berskala besar, misalnya, menjadi bagian penting dari perkembangan tersebut.
UNCTAD mengingatkan bahwa dampak investasi terhadap pembangunan bergantung pada kemampuannya membangun kapasitas produktif, menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan, dan mendorong transfer teknologi (UNCTAD, 2026).
Tantangannya bukan sekadar mendatangkan investasi sebanyak-banyaknya. Negara perlu memastikan investasi memperkuat kemampuan ekonomi nasional, bukan hanya menjadikan Indonesia lokasi produksi atau pasar bagi kepentingan bisnis global.
Hal itu membutuhkan kebijakan yang jelas mengenai keterlibatan industri lokal, pengembangan tenaga kerja, kewajiban perpajakan, perlindungan lingkungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen perusahaan (UNCTAD, 2015).
Jadi, di mana letak neoliberalisme? Dalam tulisan ini, neoliberalisme dapat dipahami sebagai orientasi kebijakan yang menempatkan mekanisme pasar, persaingan, investasi, dan kepentingan modal sebagai prinsip utama dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Orientasi ini tidak selalu berarti negara menghilang atau berhenti campur tangan. Justru negara tetap aktif, antara lain dengan menyusun regulasi, membangun infrastruktur, memberikan insentif, membuka akses investasi, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan pasar bekerja (Harvey, 2005; Ostry et al., 2016).
Kita perlu melihat untuk kepentingan siapa kebijakan negara dijalankan, bagaimana manfaat dan risiko ekonomi dibagikan, serta sejauh mana negara mampu mengendalikan dampak kegiatan pasar terhadap masyarakat.
Kebijakan yang memberi ruang lebih besar kepada pasar tidak otomatis menghasilkan ketimpangan. Demikian pula keterlibatan negara tidak otomatis menjamin keadilan. Hasilnya bergantung pada desain kebijakan, kapasitas lembaga, kualitas pengawasan, dan kekuatan masyarakat untuk ikut menentukan serta mengawasi keputusan ekonomi.
Data Indonesia memperlihatkan bahwa pertumbuhan kegiatan ekonomi dan persoalan distribusi kesejahteraan perlu dibaca secara bersamaan. BPS mencatat tingkat kemiskinan pada September 2025 sebesar 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta orang. Pada periode yang sama, rasio Gini tercatat 0,363.
Angka ketimpangan itu memang menurun dibandingkan periode sebelumnya, tetapi tetap menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran masyarakat belum merata.
Data tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa neoliberalisme menjadi penyebab kemiskinan atau ketimpangan. Terlalu sederhana jika persoalan sebesar itu dijelaskan dengan satu faktor. Namun, angka-angka tersebut mengingatkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak cukup dinilai dari pertumbuhan investasi, nilai transaksi, atau besarnya kegiatan pasar.
Kita juga perlu melihat bagaimana hasil kegiatan ekonomi memengaruhi pendapatan, kesempatan, dan kualitas hidup masyarakat.
Di sinilah perspektif hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial, dan budaya (HAM Ekosob), menjadi relevan. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005.
Kovenan ini menegaskan tanggung jawab negara untuk mengambil langkah-langkah pemenuhan hak, antara lain hak atas pekerjaan, kondisi kerja yang adil dan layak, jaminan sosial, standar hidup yang layak, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.
Dalam perspektif ini, kebijakan ekonomi perlu dinilai dari dampaknya terhadap pemenuhan hak masyarakat. Investasi, misalnya, perlu dilihat dari kualitas pekerjaan yang diciptakan, tingkat upah, perlindungan pekerja, serta dampaknya terhadap masyarakat di sekitar lokasi usaha. Pembangunan industri juga perlu memperhitungkan keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup masyarakat, termasuk masyarakat adat.
Hal yang sama berlaku dalam kebijakan fiskal. Alokasi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan sosial bukan sekadar pilihan program pemerintah. Semua itu berkaitan langsung dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak warga.
Karena itu, keputusan mengenai prioritas belanja, sumber pembiayaan, dan penerima manfaat perlu diuji berdasarkan dampaknya terhadap kelompok yang paling membutuhkan.
HAM Ekosob memberi ukuran untuk menilai arah pembangunan, yaitu apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, apakah akses pendidikan dan kesehatan semakin terbuka, apakah kebutuhan dasar dapat dijangkau, dan apakah kelompok rentan ikut menikmati hasil pembangunan.
Ukuran ini juga menuntut negara mencegah diskriminasi dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak mengabaikan kelompok yang memiliki posisi paling lemah dalam proses pembangunan.
Ini bukan soal menolak pasar, melainkan mengatur kekuasaan ekonomi. Membicarakan neoliberalisme di Indonesia tidak seharusnya berhenti pada pertentangan antara negara dan pasar, atau antara investasi dan kepentingan rakyat. Pasar dapat mendorong produksi, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Investasi juga dapat menjadi instrumen penting bagi pembangunan. Keduanya bekerja pada wilayah di mana ada aturan, kepentingan, dan relasi kekuasaan yang menentukan siapa memperoleh keuntungan dan siapa menanggung biayanya.
Perdebatan tentang neolib akan lebih berguna jika bergerak dari sekadar label menuju pemeriksaan terhadap kebijakan dan dampaknya. Kita perlu memastikan bahwa kekuatan ekonomi dikelola untuk kepentingan publik, memperluas kesempatan hidup, mengurangi ketimpangan, dan memenuhi HAM Ekosob.
Referensi:
Harvey, D. (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford University Press.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2026, 15 Januari). Realisasi investasi 2025 lampaui target, hilirisasi melompat 43,3 persen.
Ostry, J. D., Loungani, P., & Furceri, D. (2016). Neoliberalism: Oversold? Finance & Development, 53(2). International Monetary Fund.
United Nations Conference on Trade and Development. (2015). Investment policy framework for sustainable development.
United Nations Conference on Trade and Development. (2026). World investment report 2026: International investment in a turbulent era.
