Tok, Setelah Dua Dekade, Akhirnya UU Perampasan Aset Sah jadi Undang-Undang

9 Min Read
Rapat paripurna pengesahan RUU Perampasan Aset di gedung Nusantara I, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Sumber: tangkapan layar Youtobe TVR Parlemen)

Mabur.co– Perjalanan pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset di Indonesia berlangsung lebih dari dua dekade, sejak gagasan awal yang diinisiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2003.

Regulasi ini dirancang untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana melalui mekanisme pemulihan aset hasil kejahatan, termasuk mengadopsi prinsip Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB), yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku dalam kondisi tertentu.

Meski telah melalui beberapa tahapan penyusunan dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), pembentukan regulasi tersebut berulang kali tertunda. Pada 2009, PPATK menyerahkan rancangan RUU kepada pemerintah untuk diproses lebih lanjut.

RUU kemudian masuk dalam daftar panjang Prolegnas DPR RI periode 2009–2014. Pembahasannya mencapai tahap harmonisasi antarkementerian yang dinyatakan selesai pada 16 Maret 2012. Namun, penyelesaian harmonisasi belum diikuti pembahasan bersama DPR hingga pengesahan.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, RUU Perampasan Aset kembali masuk dalam agenda legislasi. RUU tersebut tercantum dalam Prolegnas jangka menengah 2015–2019, tetapi tidak menjadi prioritas pembahasan.

Pemerintah kembali mengusulkannya masuk Prolegnas pada 2020, tetapi usulan tersebut belum memperoleh persetujuan DPR. Dorongan pembentukan regulasi kembali menguat pada 2022, sebelum akhirnya Presiden Jokowi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) kepada DPR pada Mei 2023, disertai naskah akademik dan draf RUU sebagai usul inisiatif pemerintah.

Meski demikian, pembahasan tidak kunjung dituntaskan hingga berakhirnya masa jabatan DPR periode 2019–2024.

Memasuki pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, proses legislasi kembali bergerak. Pada September 2025, RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas 2025–2026 dan ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR, dengan pembahasan ditugaskan kepada Komisi III.

Perubahan status dari usul pemerintah menjadi usul DPR membuat parlemen menyiapkan draf dan naskah akademik untuk dibahas kembali bersama pemerintah.

Sepanjang 2026, Komisi III DPR melakukan penyusunan draf, pembahasan substansi, serta penyerapan aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu isu krusial yang dibahas adalah ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset serta pengamanan mekanisme hukum agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kewenangan (abuse of power).

Pembahasan kemudian memasuki tahap intensif pada November 2026. DPR dan pemerintah menyepakati penyempitan kriteria tindak pidana lainnya di luar korupsi dari 13 menjadi enam jenis tindak pidana.

Pada 18 November 2026, pembahasan tingkat I di Komisi III bersama pemerintah disepakati setelah Panitia Kerja (Panja) menyelesaikan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Puncaknya, pada 19 November 2026, Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 resmi menyetujui dan mengesahkan RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut mengakhiri perjalanan panjang regulasi yang telah bergulir sejak awal 2000-an.

DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset dilatarbelakangi belum optimalnya penegakan hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan, khususnya yang menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat.

Karena itu, diperlukan instrumen hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan.

“RUU ini merupakan upaya menghadirkan pengaturan perampasan aset yang efektif, proporsional, adil, sesuai asas prosedural dan legalitas, serta tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya, dilansir  Youtobe TVR Parlemen, Kamis (19/11/2026).

 Habiburokhman, menjelaskan, pembahasan RUU tersebut juga telah melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Komisi III DPR RI mencatat telah melaksanakan 87 lebih kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama pakar, akademisi, serta organisasi masyarakat.

Selain itu, kunjungan kerja juga dilakukan di 15 provinsi dan menjangkau 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. “Proses penyusunan dan pembahasan RUU dilakukan secara terbuka. Seluruh tahapan, mulai dari RDPU, rapat kerja, rapat Panja hingga rapat tim perumus dan tim sinkronisasi, memberikan ruang bagi partisipasi public,”ucapnya.  

 Habiburokhman, mengatakan, dari sisi substansi, pembahasan RUU telah melalui penyelesaian 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut mengembangkan rancangan yang semula terdiri atas 67 pasal menjadi 74 pasal.

Penyempurnaan juga dilakukan terhadap judul RUU dengan penambahan frasa “Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya” guna mempertegas ruang lingkup pengaturan. Secara detail, lanjutnya, RUU Perampasan Aset dibangun di atas empat pilar utama:

Pertama, asas dan ruang lingkup yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, proporsionalitas, serta perluasan penanganan kejahatan finansial dan teknologi informasi.

Kedua, prosedur presisi melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku, dengan pembagian kewenangan yang jelas dan pencegahan penyalahgunaan kekuasaan.

Ketiga, tata kelola dan transparansi melalui pengelolaan siklus aset secara menyeluruh oleh badan profesional yang independen serta didukung sistem informasi pengelolaan aset.

Keempat, restorasi berkeadilan yang menjamin pengembalian aset kepada negara, korban, maupun pihak ketiga yang beritikad baik.

Habiburokhman mengatakan, dalam RUU tersebut, ruang lingkup perampasan aset juga diperluas untuk menjangkau tindak pidana yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Di antaranya tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

“Adapun mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan melalui tahapan penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pemeriksaan di persidangan, putusan, hingga pelaksanaan. Mekanisme tersebut dirancang agar proses pemulihan aset dapat berjalan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan hak para pihak,” katanya.

Habiburokhman mengatakan, saya menekankan pentingnya jaminan agar mekanisme perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

Untuk itu, RUU mengatur pengawasan independen, penerapan beban pembuktian berimbang yang diuji secara terbuka di ruang persidangan, serta transparansi digital melalui sistem informasi pengelolaan aset yang memungkinkan jejak audit secara permanen.

“Mekanisme perampasan aset tidak boleh dijadikan senjata politik, sarana pemerasan, atau penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Habiburokhman mengatakan, melalui regulasi ini, aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dikembalikan untuk kepentingan pemulihan keuangan negara dan masyarakat.

“Aset yang dirampas juga diprioritaskan untuk dikembalikan kepada korban guna membantu memulihkan kerugian yang dialami, dengan tetap memberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya berhasil diselesaikan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan.

Semula, DPR menargetkan pembahasan RUU tersebut rampung pada 15 Desember 2026. Namun, parlemen berhasil menyelesaikannya pada 19 November 2026 atau hampir satu bulan lebih awal dari tenggat.

“Seperti sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR bahwa RUU ini sudah 18 tahun ada di DPR dan sekarang, alhamdulillah, insyaallah pada hari ini kita akan putuskan dan sahkan jadi undang-undang,” katanya.

Puan menegaskan, percepatan penyelesaian RUU tersebut bukan karena adanya desakan maupun pembahasan yang terburu-buru. “Regulasi perampasan aset sudah lama dinantikan masyarakat, bahkan sejak 14 tahun lalu,” ucapnya.

Puan berharap UU Perampasan Aset nantinya dapat memberikan manfaat dan menjadi instrumen yang efektif dalam penegakan hukum. Dia juga berharap berbagai kekhawatiran masyarakat terkait penerapan aturan tersebut telah diantisipasi melalui pembahasan yang dilakukan DPR.

“Tadi sudah disampaikan juga bahwa hari ini kita sahkan undang-undang bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.


Share This Article
Teruslah Berbuat baik kepada siapapun karena hal baik itu, akan kembali padamu dengan berbagai cara
Avatar photo
Sejarawan dan Budayawan
Tidak ada komentar