Ada sebuah pertanyaan dari seorang mahasiswa pada saya. Ia mengaku bingung menilai Joko Widodo. Di lingkungannya berkembang berbagai tuduhan tentang Jokowi, termasuk dugaan bahwa ia diam-diam mengeruk kekayaan Indonesia untuk kepentingan China.
Mahasiswa ini ingin tetap menghormati Jokowi, tetapi tidak ingin menutup mata terhadap berbagai kritik yang berkembang.
Saya kira kegelisahan ini mewakili persoalan yang lebih luas. Masyarakat semakin sulit membedakan fakta, kritik, propaganda, dan kebencian politik. Akibatnya, penilaian terhadap seorang pemimpin sering kali terjebak dalam dua kutub: mengagungkan atau meniadakan seluruh kontribusinya.
Motif seseorang untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan tidak selalu dapat diketahui publik, dan tidak selalu berangkat dari ambisi pribadi semata.
Ada orang yang ingin berkuasa karena merasa dirinya mampu membawa perubahan, karena kecintaan terhadap bangsa, atau karena melihat ancaman dari kekuatan politik lain yang dianggap lebih berbahaya, misalnya kelompok yang intoleran terhadap agama dan keyakinan berbeda, rasis, militeristik, atau berpotensi membatasi kebebasan masyarakat.
Dalam situasi seperti itu, kekuasaan mungkin dipandang sebagai alat untuk mencegah sesuatu yang lebih buruk. Namun, niat yang dianggap baik pun tidak dengan sendirinya membenarkan semua cara untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.
Di sinilah etika politik menjadi penting, bukan hanya menilai tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga cara yang digunakan, batas-batas yang dihormati, serta kesediaan untuk mempertanggungjawabkan keputusan kepada publik.
Menurut saya, kita perlu menggunakan perspektif yang beragam dan kritis. Bukan sekadar menilai Jokowi sebagai pribadi baik atau buruk, melainkan memeriksa bagaimana ia menggunakan kekuasaan, bagaimana keputusan politiknya dibentuk, dan bagaimana hukum ditempatkan dalam proses tersebut.
Dalam tulisan Kalkulasi Politik dan Etika Hukum (2025), saya mengangkat perbedaan antara hukum sebagai norma moral publik dan hukum sebagai produk politik kekuasaan. John Austin dan Hans Kelsen memberikan perspektif positivisme hukum yang memisahkan validitas hukum dari penilaian moral (Austin, 1832/1995; Kelsen, 1967).
Sementara Machiavelli memperlihatkan bagaimana kebutuhan mempertahankan kekuasaan dapat menempatkan moralitas pada posisi yang berbeda dalam praktik politik (Machiavelli, 1532/1998).
Persoalannya muncul ketika keputusan yang dipersoalkan secara etis memperoleh pembenaran melalui kekuatan politik dan kemudian dilegitimasi oleh perangkat hukum.
Di sinilah kita harus berhati-hati. Legalitas tidak selalu menyelesaikan persoalan etika. Sebuah keputusan bisa memiliki dasar hukum, tetapi proses pembentukannya, konflik kepentingannya, dan tujuan politik di baliknya tetaplah hal yang tidak lepas dari etika.
Pembangunan IKN merupakan contoh yang saya gunakan dalam tulisan tersebut untuk membaca hubungan antara hukum, etika, dan kalkulasi politik. Persoalannya adalah bagaimana keputusan sebesar itu dijalankan dan bagaimana legitimasi hukumnya dibentuk.
Berdasarkan Special Report IKN Triwulan II Tahun 2023 Kementerian Keuangan, pemerintah telah menggunakan APBN sebesar Rp561 miliar pada 2020 dan Rp842 miliar pada 2021 untuk berbagai kegiatan persiapan IKN. Sementara UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara baru disahkan pada Februari 2022 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023; Republik Indonesia, 2022).
Urutan waktu ini penting. Di sini terdapat persoalan ketika pelaksanaan dan penggunaan sumber daya negara untuk agenda strategis telah berjalan sebelum kerangka legislasi khususnya terbentuk, ini jelas melanggar hukum.
Namun pelanggaran hukum itu ternyata ‘tidak permanen’. Mengapa? Karena proses politik kemudian memberi landasan yuridis. Kita bisa mengatakan itu ‘tidak ada masalah’ karena sudah sah. Kita juga bisa mengatakan bahwa proses politik itu tidak menghapus pelanggaran yang pernah terjadi.
Persoalannya tentu tidak berhenti pada administrasi pemerintahan. Saya membaca proses tersebut melalui teori Rational Choice Anthony Downs dan Minimum Winning Coalition William Riker. Dalam perspektif Downs, politisi dapat bertindak sebagai aktor rasional yang menghitung keuntungan politik dari setiap keputusan (Downs, 1957).
Sementara Riker menjelaskan kecenderungan politisi membangun koalisi yang cukup untuk memenangkan dan melegitimasi keputusan politik (Riker, 1962).
Dengan kerangka ini, langkah Jokowi memulai agenda IKN dapat dibaca bukan hanya sebagai keputusan pembangunan, tetapi juga sebagai kalkulasi untuk mengamankan agenda strategis, membangun dukungan politik, meninggalkan warisan kekuasaan dan mengokohkannya.
Ada pola yang penting di sini, di mana keputusan dijalankan, fakta politik dan kelembagaan dibentuk, dukungan politik dikonsolidasikan, kemudian legitimasi hukum diperkuat.
Saya menyebutnya sebagai persoalan etika kekuasaan. Bukan karena setiap pembangunan IKN otomatis salah, melainkan karena cara kekuasaan menggunakan sumber daya negara dan membentuk legitimasi kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kasus ini kita berhadapan dengan realitas di mana dua hal terjadi: hukum mengendalikan kekuasaan; dan kekuasaan menggunakan hukum untuk membenarkan keputusan yang telah lebih dahulu diambil.
Prestasi pembangunan dan persoalan etika tidak dapat saling menghapus. Jokowi tentu memiliki sejumlah capaian yang harus diakui. Pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, hilirisasi industri, dan berbagai program pembangunan merupakan bagian dari warisan pemerintahannya.
Capaian tersebut tidak otomatis menjawab persoalan mengenai kualitas demokrasi, independensi lembaga negara, pemberantasan korupsi, dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.Kontroversi pencalonan Gibran Rakabuming Raka juga memperlihatkan pentingnya membedakan legalitas keputusan dan etika kekuasaan.
Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 membuka jalan bagi pencalonan Gibran, sementara Ketua MK saat itu, Anwar Usman, kemudian dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi karena konflik kepentingan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023a, 2023b).
Kita tidak perlu membuat kesimpulan tentang motif pribadi tanpa bukti. Tetapi rangkaian peristiwa tersebut merupakan alasan kuat untuk membahas konflik kepentingan, kepantasan, dan integritas institusi. Mengenai tuduhan bahwa Jokowi mengeruk kekayaan Indonesia untuk China, kita perlu membedakan fakta ekonomi dan tuduhan politik.
China memang menjadi mitra investasi besar Indonesia, terutama dalam industri nikel dan hilirisasi (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, 2024; U.S. Energy Information Administration, 2025). Kerja sama tersebut patut dievaluasi berdasarkan distribusi keuntungan, penguasaan teknologi, penerimaan negara, kondisi pekerja, dan dampak lingkungan.
Tetapi menyatakan bahwa Jokowi secara pribadi mengalihkan kekayaan Indonesia untuk China membutuhkan bukti yang berbeda dan jauh lebih kuat. Nasionalisme bukan sikap anti-China. Nasionalisme adalah kemampuan negara menjaga kepentingan rakyat dalam hubungan ekonomi dengan negara mana pun.
Di tengah persoalan tersebut, masyarakat menghadapi masalah lain yaitu algoritma media sosial.
Sistem rekomendasi digital mempelajari perilaku pengguna. Konten yang sering ditonton, disukai, dibagikan, atau dikomentari dapat memengaruhi informasi yang muncul berikutnya. Akibatnya, orang yang terus-menerus menerima konten negatif tentang Jokowi dapat merasa seluruh masyarakat membencinya. Sebaliknya, orang yang hanya menerima konten pujian dapat menganggap semua kritik sebagai fitnah (Manuputty et al., 2025).
Fenomena filter bubble dan echo chamber membuat orang semakin sering berinteraksi dengan pandangan yang menguatkan keyakinannya sendiri. Penelitian mengenai polarisasi digital dalam Pemilu Indonesia 2024 memperlihatkan bagaimana personalisasi informasi dapat memperkuat keterbelahan politik (Manuputty et al., 2025).
Masalahnya bukan hanya berita bohong. Informasi yang benar sekalipun dapat menghasilkan persepsi yang menyesatkan apabila disajikan secara selektif, dilepaskan dari konteks, dan diulang terus-menerus.
Kemarahan menjadi komoditas perhatian. Kecurigaan dianggap sebagai keberanian berpikir kritis. Sementara pengulangan informasi sering kali disalahartikan sebagai pembuktian. Kita akhirnya tidak hanya berbeda pendapat, tetapi juga hidup dalam realitas informasi yang berbeda.
Saya memahami keinginan generasi muda untuk memiliki pemimpin yang dapat dihormati dan dijadikan panutan. Tetapi penghormatan tidak boleh dibangun dengan meniadakan kemampuan berpikir kritis. Jokowi memiliki capaian dan warisan pembangunan. Ia juga meninggalkan sejumlah persoalan yang harus dikritisi melalui proses sejarah, hukum, dan evaluasi demokratis.
Kita tidak perlu memaksakan Jokowi menjadi seperti SBY. Setiap presiden memiliki karakter dan konteks kepemimpinannya sendiri. Yang harus kita tuntut dari setiap presiden atau pihak berkuasa adalah pertanggungjawaban atas penggunaan kekuasaan.
Seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari apa yang dibangun, tetapi juga dari bagaimana ia membangun, bagaimana ia memperlakukan hukum, dan bagaimana ia menjaga institusi negara agar tidak menjadi alat kepentingan politik.
Bagi saya, problem di sini bukan apakah kita harus menyukai atau membenci Jokowi, tetapi apakah kita masih memiliki keberanian untuk menguji kekuasaan, bahkan ketika keputusan penguasa telah memperoleh dukungan politik dan legitimasi hukum.
Menghormati tanpa mengultuskan. Mengkritik tanpa membenci. Memahami hukum tanpa kehilangan kepekaan etika. Indonesia jauh lebih besar daripada siapa pun yang pernah menjadi presiden. Dan kekuasaan, sebesar apa pun, tidak boleh ditempatkan di atas hukum, etika, dan kepentingan publik.
