Pengusaha kerap digeneralisasi sebagai sumber masalah bangsa, identik dengan keserakahan, eksploitasi, dan kolusi. Kritik terhadap pelanggaran bisnis tentu boleh dan dibutuhkan, tetapi demonisasi terhadap seluruh pengusaha berisiko menormalisasi prasangka sekaligus mengaburkan persoalan struktural berupa korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Dunia usaha mencakup pelaku yang menciptakan nilai melalui produktivitas, mereka yang melanggar hukum, hingga aktor yang mencari rente melalui kedekatan dengan kekuasaan. Menggeneralisasi semuanya sebagai musuh bangsa bukan hanya keliru, tetapi juga mengaburkan perbedaan antara kegiatan ekonomi produktif dan praktik koruptif. Menyamakan semuanya merupakan penyederhanaan yang tidak membantu analisis kebijakan.
Persoalan yang seharusnya dibedakan adalah antara kegiatan ekonomi produktif dan praktik ekonomi rente (rent-seeking), yakni upaya memperoleh keuntungan melalui penguasaan akses, privilese, atau manipulasi kebijakan, bukan melalui penciptaan nilai ekonomi (Krueger, 1974).
Persoalan korupsi di Indonesia justru perlu dilihat melalui relasi antara kekuasaan, birokrasi, dan kepentingan ekonomi. Korupsi tidak hanya terjadi ketika seseorang mengambil uang negara. Ia juga tumbuh dalam praktik perizinan yang tidak transparan, konflik kepentingan, transaksi di bawah meja, pemerasan, manipulasi pengadaan, dan pemberian keistimewaan kepada pihak tertentu.
Dalam sistem seperti ini, pelaku usaha yang memiliki akses informal dapat memperoleh keuntungan, sementara pelaku usaha yang berusaha mengikuti prosedur justru menghadapi hambatan, biaya, dan ketidakpastian.
Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan semata-mata keberadaan pengusaha, melainkan sistem yang memungkinkan kekuasaan dipertukarkan dengan keuntungan ekonomi. Literatur ekonomi politik telah lama mengingatkan bahwa regulasi dapat menjadi instrumen kepentingan kelompok apabila proses pembentukannya dan pelaksanaannya tidak dilindungi dari pengaruh yang tidak semestinya (Stigler, 1971).
Karena itu, pemberantasan korupsi harus diarahkan pada pembongkaran mekanisme yang memungkinkan rente, kolusi, dan penyalahgunaan kewenangan berlangsung.
Persoalan ini relevan dengan kondisi kontemporer. OECD dalam Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 mencatat bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai lobi, belum mendefinisikan kegiatan maupun pelobi secara formal, dan belum memiliki mekanisme pengawasan transparansi lobi yang memadai.
Dalam penilaian OECD, Indonesia memenuhi 40 persen kriteria regulasi lobi dan hanya 11 persen dalam praktik, dibandingkan rata-rata OECD masing-masing 43 dan 38 persen (OECD, 2026). Ini menunjukkan adanya ruang tata kelola yang perlu dibenahi dalam hubungan antara kepentingan ekonomi dan pengambilan keputusan publik.
Contoh lain terlihat dalam kasus dugaan korupsi tata kelola izin pertambangan PT QSS di Kalimantan Barat. Pada September 2026, Kejaksaan Agung melimpahkan lima tersangka, termasuk pemilik manfaat, pejabat perusahaan, konsultan perizinan, dan seorang pejabat pemerintah, dalam perkara dugaan penyimpangan tata kelola izin serta penjualan bauksit.
Berdasarkan audit BPKP yang diberitakan, dugaan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp4,093 triliun (ANTARA, 2026). Kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi dapat berlangsung melalui relasi antara aktor bisnis dan penyelenggara negara. Karena itu, penindakan harus menjangkau keduanya, bukan berhenti pada satu pihak atau menjadikan profesi tertentu sebagai sasaran generalisasi.
Pada saat yang sama, tindakan negara terhadap perusahaan harus tetap memenuhi prinsip hukum dan akuntabilitas. Pencabutan izin terhadap 28 perusahaan di Sumatera pada Januari 2026 merupakan contoh tindakan penertiban usaha yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran lingkungan.
Pemerintah menyatakan keputusan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi dan audit. Namun, penegakan hukum yang kredibel juga harus memastikan transparansi dasar keputusan, kesempatan mengajukan keberatan, pemeriksaan yang independen, dan proporsionalitas sanksi.
Pemerintah sendiri kemudian menyatakan adanya ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan keberatan, dengan tujuan menghindari ketidakadilan dalam proses penegakan hukum (ANTARA, 2026).
Kritik Mahfud MD terhadap pencabutan izin 28 perusahaan terkait bencana Sumatra menyoroti pentingnya transparansi proses, audit, investigasi, serta kesempatan bagi perusahaan untuk membela diri. Kritik tersebut mengingatkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya tegas; legitimasi tindakan negara juga bergantung pada prosedur yang dapat diuji dan akuntabilitasnya.
Lalu, apa yang harus dibenahi? Pertama, memperkuat transparansi dalam perizinan, pengadaan, konsesi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan kepentingan ekonomi. Kedua, mengurangi transaksi informal melalui digitalisasi proses administrasi dan keterbukaan informasi. Ketiga, memperkuat pengawasan konflik kepentingan, pengungkapan kepemilikan manfaat, serta audit terhadap keputusan yang berisiko tinggi.
Keempat, memastikan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi pelapor korupsi. Kelima, memperkuat independensi penegakan hukum dan memastikan sanksi berlaku tanpa diskriminasi.
Prinsip ini sejalan dengan United Nations Convention against Corruption (UNCAC), yang menempatkan pencegahan korupsi, integritas, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan urusan publik yang baik sebagai bagian penting dari strategi antikorupsi (United Nations, 2003).
Kita membutuhkan negara yang mampu membedakan kegiatan ekonomi yang produktif dari praktik koruptif; melindungi pekerja, masyarakat, lingkungan, dan pelaku usaha yang taat hukum; serta memastikan bahwa kekuasaan tidak dapat diperjualbelikan.
Negara tidak menjadi bersih dengan memusuhi pengusaha. Negara menjadi bersih ketika transaksi di bawah meja dihentikan, kekuasaan dapat diawasi, hukum berlaku setara, dan siapa pun yang melakukan korupsi tidak lagi memiliki ruang untuk bersembunyi.
Referensi
Mahfud MD Official, 10 Februari 2026. Rajin Tangkap Koruptor, tapi Skor Korupsi Jatuh: Ada yang Salah?
Krueger, A. O. (1974). The political economy of the rent-seeking society. The American Economic Review, 64(3), 291–303.
Stigler, G. J. (1971). The theory of economic regulation. The Bell Journal of Economics and Management Science, 2(1), 3–21.
