Majapahit dikenal luas sebagai simbol kejayaan Nusantara. Namun, di balik popularitas nama tersebut, terdapat sejumlah persoalan historis yang jarang dibahas secara kritis.
Kerajaan ini sejak awal memiliki dua nama yang digunakan secara bersamaan, dan Sumpah Palapa yang kerap diposisikan sebagai fondasi persatuan Nusantara ternyata hanya tercatat dalam satu sumber yang ditulis jauh setelah peristiwa yang diklaim terjadi.
Tulisan ini membahas tiga persoalan utama. Pertama, di mana Majapahit didirikan dan apa nama aslinya. Kedua, kapan dan dalam konteks apa nama “Majapahit” digunakan. Ketiga, sejauh mana Sumpah Palapa dapat dipertanggungjawabkan secara historis.
Pada tahun 1292, Raja Kertanegara dari Singhasari tewas dalam pemberontakan Jayakatwang, penguasa Kediri.
Raden Wijaya, menantu Kertanegara, melarikan diri dan kemudian memanfaatkan ekspedisi Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan untuk menjatuhkan Jayakatwang.
Setelah Jayakatwang dikalahkan, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol dan berhasil mengusir mereka dari Jawa.
Keberhasilan ini membuka jalan bagi Raden Wijaya untuk mendirikan kerajaan baru, terlepas dari pusat kekuasaan lama Singhasari yang telah runtuh.
Alih-alih kembali ke Singhasari, Raden Wijaya mendirikan pusat kekuasaan baru di wilayah Tarik, sebuah kawasan hutan yang sebelumnya diberikan kepadanya oleh Jayakatwang.
Wilayah ini kemudian berkembang menjadi pusat kerajaan yang kini secara arkeologis diidentifikasi dengan kawasan Trowulan, Mojokerto.
Menurut Pararaton, ketika hutan Tarik dibuka, para pengikut Raden Wijaya menemukan pohon maja dan memakan buahnya yang terasa pahit.
Dari peristiwa ini lahir dua nama dengan makna identik. Dalam bahasa Jawa digunakan nama Majapahit, sementara dalam bahasa Sanskerta digunakan Wilwatikta. Keduanya berarti “maja yang pahit”.
Sejak awal berdirinya kerajaan pada 1293, kedua nama ini digunakan secara bersamaan dengan fungsi yang berbeda.
Pada 15 Kartika tahun Saka 1215 atau 10 November 1293 M, Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana.
Dua Nama Satu Kerajaan
Nama “Majapahit” digunakan dalam bahasa sehari-hari, prasasti lokal, dan kronik naratif seperti Pararaton.
Penyebutan nama Majapahit dalam prasasti mulai dapat ditelusuri pada pertengahan abad ke-14, salah satunya melalui Prasasti Prapancasarapura (1337 M), yang juga menyebut tokoh-tokoh penting seperti Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Adityawarman.
Dalam karya sastra istana dan dokumen resmi, nama yang digunakan adalah Wilwatikta. Sumber terpenting adalah Desawarnana yang ditulis pada tahun 1365.
Nama “Nagarakretagama” yang lebih dikenal saat ini bukanlah judul asli, melainkan tambahan penyalin abad ke-18.
Penulis Desawarnana menggunakan nama samaran Prapanca, yang oleh kajian filologis diidentifikasi sebagai Dang Acarya Nadendra.
Sepanjang teks, kerajaan ini secara konsisten disebut Wilwatikta dan tidak pernah disebut Majapahit.
Penggunaan dua nama ini mencerminkan praktik diglosia dalam tradisi Hindu-Buddha Jawa. Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno berfungsi sebagai bahasa tinggi untuk keperluan resmi dan sastra, sementara bahasa Jawa digunakan dalam konteks populer.
Dengan demikian, tidak pernah terjadi perubahan nama; kedua sebutan telah hidup berdampingan sejak awal.
Sumpah Palapa Gajah Mada
Sumpah Palapa dikisahkan dalam Pararaton sebagai pernyataan Gajah Mada saat diangkat menjadi Patih Amangkubhumi pada tahun 1334 M.
Ia menyatakan tidak akan “amukti palapa” sebelum wilayah-wilayah tertentu di Nusantara berhasil dikalahkan.
Istilah ini ditafsirkan beragam. Ada yang memaknainya sebagai menikmati ini istirahat atau pensiun, ada yang mengaitkannya dengan pantangan makanan berbumbu, dan ada pula yang memahaminya sebagai penolakan terhadap kenikmatan duniawi.
Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa makna sumpah tersebut tidak pernah tunggal dan jelas.
Wilayah yang disebutkan mencakup Gurun, Seram, Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Sebagian besar wilayah ini merupakan kerajaan berdaulat pada masa itu.
Masalah utama Sumpah Palapa adalah ketiadaan sumber sezaman. Desawarnana yang ditulis hanya 31 tahun setelah sumpah itu diklaim terjadi tidak menyebutkannya sama sekali.
Tidak ada prasasti, catatan Tiongkok, atau sumber asing lain yang mengonfirmasi peristiwa ini.
Padahal Desawarnana sangat rinci dalam mencatat upacara kerajaan, perjalanan raja, dan struktur birokrasi.
Ada tiga kemungkinan utama. Pertama, sumpah tersebut tidak pernah terjadi dan merupakan konstruksi naratif Pararaton.
Kedua, sumpah itu diucapkan tetapi tidak dianggap penting oleh istana. Ketiga, sumpah sengaja tidak dicatat karena berkaitan dengan Perang Bubat yang berakhir sebagai kegagalan politik.
Perang Bubat dan Akhir Karier Gajah Mada
Pararaton menyebut bahwa Gajah Mada “amukti palapa” setelah peristiwa Dompu dan Sunda, meskipun Sunda tidak pernah benar-benar ditaklukkan.
Setelah Perang Bubat, Gajah Mada diberhentikan sementara dan tidak lagi melanjutkan agenda ekspansinya hingga wafat pada tahun 1364 M.
Sumpah Palapa kemudian diangkat sebagai simbol persatuan dalam wacana nasional Indonesia modern. Narasi ini digunakan dalam proses pembentukan identitas kebangsaan dan dikaitkan dengan ide persatuan wilayah.
Namun, dari sudut pandang historis, sumpah ini lebih mencerminkan ambisi penaklukan militer daripada persatuan setara. Dari perspektif kerajaan-kerajaan luar Jawa, Majapahit dapat dipandang sebagai kekuatan hegemonik.
Intinya, Majapahit dan Wilwatikta adalah dua nama untuk satu kerajaan yang digunakan sejak awal berdiri pada 1293.
Sumpah Palapa hanya tercatat dalam sumber yang ditulis jauh setelah peristiwa yang diklaim terjadi dan tidak didukung oleh sumber sezaman. Oleh karena itu, historisitasnya patut diragukan.
Mitos nasional dapat memiliki nilai simbolik, tetapi kejujuran akademik menuntut pemisahan yang jelas antara fakta sejarah dan konstruksi ideologis. ***
DAFTAR PUSTAKA
Prasasti
Prasasti Kudadu, 1294 M. Museum Nasional Jakarta.
Prasasti Prapancasarapura, 1337 M. Museum Nasional Jakarta, No. Inventaris D.38.
Naskah Klasik
Nadendra (Prapanca). 1365. Desawarnana. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kode NB 9.
Pararaton. Abad ke-15. Edisi J.L.A. Brandes, 1897.
Kajian dan Penelitian Modern
Brandes, J.L.A. 1902. Nāgarakrětāgama; Lofdicht van Prapañtja.
Pigeaud, T.G.Th. 1960–1963. Java in the Fourteenth Century. The Hague: Martinus Nijhoff.
Robson, S.O. 1995. Desawarnana (Nagarakrtagama). Leiden: KITLV Press.
Slametmuljana. 1979. Nagarakretagama dan Tafsir Sejarahnya. Jakarta: Bhratara.
Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Nugroho Notosusanto. 1984. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Balai Pustaka.
Raffles, Thomas Stamford. 1817. The History of Java. London: John Murray.
Yogyakarta, 16-2-2026
