Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa blunder bisa diartikan sebagai kesalahan serius yang terjadi akibat kecerobohan atau kurangnya pertimbangan.
Tepat pada 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional, bisa ditengok pencapaian berbahasa masyarakat. Yang terdekat, pencapaian berbahasa para pejabat kita.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, misalnya, baru saja melontarkan pendapat bahwa pihak yang menolak Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih adalah bentuk penentangan terhadap HAM.
Ini jelas pernyataan blunder. Dalam konteks kesantunan berbahasa menunjukkan bahwa si pengguna bahasa sama sekali tidak mempunyai etika.
Cara membangun dialektika narasi Natalius Pigai yang buruk hanya salah satu contoh kasus saja yang bisa dikedepankan tepat di Hari Bahasa Ibu Internasional.
Ia sama sekali tidak melanggar cara berbahasa, namun penggunaan retorika berbahasa yang digunakannya menunjukkan kelemahan intelektualitas.
Pernyataan tersebut justru menumpulkan budaya kritik. Padahal Natalius Pigai sendiri pernah menyarankan agar halaman luas di depan Gedung Senayan dijadikan lapangan demo. Sehingga warga negara yang berbeda aspirasi dengan pemerintah bisa menyampaikan pendapat secara lebih bebas.
Nah, ketika masyarakat ternyata bisa berbeda pendapat dengan pemerintah dalam konteks MBG dan Koperasi Merah Putih, mengapa justru dianggap menentang HAM?
Sampai di sini kita paham, budaya blunder masih terus setia merasuki logika berbahasa pejabat dan memang sepertinya dipertahankan. Cara berbahasa pejabat tidak kunjung menunjukkan kedewasaan dan kecerdasan dalam mengolah narasi.
Pilihan berbahasa pejabat selalu saja arogan dan jelas menunjukkan otoritarianisme. Hal semacam ini seharusnya dapat dihindari. Kesadaran penggunaan berbahasa yang lebih beretika harus selalu dikontrol.
Mudah-mudahan Natalius Pigai yang merupakan pembaca buku dan pembaca media yang baik juga membaca tulisan kolom saya ini.
Setahu saya, Natalius Pigai memang orang yang cukup tekun menulis juga. Namun entah kenapa saat menjadi pejabat logika berbahasa yang digunakannya justru kerap terpelintir sendiri.
Sebagai aktivis demokrasi yang dimulai dari Yogyakarta, referensi bacaan dan cara berbahasa Natalius Pigai sudah cukup optimal. Saya senang waktu ia menceritakan melalui podcast pertama kali mengunjungi Kota Yogyakarta adalah mencari alamat TVRI.
Karena alamat itulah yang satu-satunya ia kenal begitu tiba di Yogyakarta. Lalu mencari kos dan mendaftar kuliah di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) Yogyakarta hingga lulus pada 1999.
Masih dalam pengakuan Natalius Pigai di sebuah podcast, selama di Yogyakarta, ia bergaul juga dengan Romo YB Mangunwijaya, dan banyak membaca buku koleksi perpustakaan Sanata Dharma Yogyakarta. Di situlah ia kenal dengan bacaan Karen Armstrong, Anna Karenina, dan banyak buku lainnya.
Buku pertama Natalius Pigai yang merupakan hasil penulisan skripsi juga dikupas di TVRI dan membuatnya melambung tinggi hingga dipanggil Gus Dur. Mulailah ia menapaki karier yang beraroma pejabat.
Namun, sayangnya, baru sebentar menjadi menteri, banyak pernyataannya yang justru bertolak belakang dengan pertumbuhan demokrasi. Saya percaya, itu hanya soal cara berbahasa dan diksi yang dipilihnya memang keliru.
Seharusnya sekelas Natalius Pigai bisa lebih cermat dalam memilih bahasa sebagai jembatan komunikasi publik. Jangan seperti Ahmad Sahroni, yang hanya karena cara berbahasa keliru membuatnya terjerembab untuk sementara waktu.
Meskipun kini Ahmad Sahroni juga sudah menjadi pejabat lagi. Pastilah itu keajaiban birokrasi yang lain lagi. Bukan soal kesantunan berbahasa yang bagus diingat di Hari Bahasa Ibu Internasional, hari ini. ***
