Mabur.co – Presiden Prabowo Subianto kembali membuka kesempatan bagi para jurnalis senior, untuk menanyakan beberapa isu kebangsaan terkini, di antaranya terkait MBG, perjanjian BoP dan ART, posisi Indonesia dalam konflik geopolitik Iran, pembungkaman kritik terhadap masyarakat sipil, dan seterusnya.
Salah satu jurnalis senior yang hadir dalam kesempatan tersebut adalah Najwa Shihab, presenter Mata Najwa, yang pernah mengudara di stasiun Metro TV dan juga Trans7.
Najwa pun bertanya kepada presiden Prabowo, apakah ia membaca atau melihat setiap kritik yang dialamatkan kepadanya, serta pemerintahan yang ia pimpin.
Seperti biasa, Prabowo tidak secara gamblang menjawab pertanyaan tersebut, bahkan ia terlihat berusaha defensif atau bermain aman.
Prabowo kemudian hanya menjawab kepada Nana (panggilan Najwa Shihab), agar publik bisa mempercayai kinerjanya sebagai presiden, yang baru ia jabat selama kurang lebih satu setengah tahun.
“Percayalah bahwa tidak ada niat dari pemerintah, apalagi pemerintahan yang saya pimpin, untuk melakukan seperti itu (terkait kasus Andrie Yunus). Come on,” ucap Prabowo seperti dilansir dari kanal YouTube Najwa Shihab, Kamis (19/3/2026).
Lebih lanjut Prabowo menyampaikan, bahwa keterpilihannya menjadi presiden adalah mandat dari rakyat, sehingga ia tidak ingin sedikit-sedikit mengeluh soal pekerjaannya. Apalagi, ia telah mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebanyak empat kali, dimana tiga diantaranya selalu gagal.
“Saya tidak ingin sedikit-sedikit mengeluh, atau sedikit-sedikit mencari simpati rakyat. Ya ini pekerjaan saya, saya dilantik untuk itu. Kalau ada sesuatu yang tidak beres, pasti saya bersihkan,” tambah Prabowo.
Prabowo juga berpesan kepada setiap pengkritik dirinya, agar bersedia menunggu hingga 2029 mendatang. Dengan kata lain, ia berharap agar rakyat bisa memberikan lebih banyak waktu bagi pemerintahannya, untuk dapat bekerja semaksimal mungkin bagi kepentingan rakyat.
Dengan begitu, negara akan menjadi lebih beradab, dan tidak menciptakan masalah internal yang justru bisa memicu disintegrasi bangsa, seperti halnya yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu. (*)
