Mabur.co – Satuan Komando Utama TNI Angkatan Darat Kodam Jaya mengaku akan menerjunkan pasukan untuk ikut memberantas aksi begal atau bromocorah yang marak di Ibu kota Jakarta.
Prajurit TNI AD dipastikan akan ikut terlibat dalam kegiatan patroli untuk menangkap para begal yang kerap beraksi di sejumlah titik rawan jalanan Jakarta.
Hal itu disampaikan Kepala Penerangan Kodam Jaya, Letkol Arh Noor Iskak, sebagaimana dikutip Liputan6 Selasa (26/5/2026).
Meski ikut diterjunkan, namun seluruh prajurit TNI AD ini hanya akan melakukan patroli bersama jajaran aparat kepolisian Polda Metro Jaya.
“Betul, patroli dilaksanakan bersama-sama di bawah kendali Polda Metro Jaya, kami sifatnya mendukung kegiatan patroli tersebut sesuai dengan permintaan dari kepolisian,” katanya.
Noor mengatakan, prajurit TNI akan diizinkan melakukan tindakan tertentu bila memergoki pelaku begal di lapangan. Namun proses hukumnya akan tetap menjadi kewenangan polisi.
“Tindakan dilakukan menangkap bersama-sama tim patroli di bawah kendali kepolisian, begal yang ditangkap diserahkan dan sepenuhnya kewenangan polisi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, membenarkan jajarannya akan ikut menerjunkan prajurit dalam upaya memberantas begal.
Izin Langsung Panglima TNI
Hal tersebut bahkan telah mendapatkan izin langsung dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.
“Tidak ada instruksi khusus dari panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri,” katanya dikutip Antara.
Meski ikut terlibat dalam kegiatan patroli, Nas menegaskan, TNI tidak akan terlibat langsung dalam penangkapan, penindakan hukum hingga proses pemeriksaan pelaku.
Sementara itu guna mengantisipasi adanya tumpang tindih tugas antara TNI dan Polri di lapangan, Nas memastikan akan memperkuat koordinasi lintas sektor khususnya dengan pihak Polri.
“TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku,” katanya.
