Oleh: Wahjudi Djaja
17 Januari 1948 Perjanjian Renville diratifikasi antara Belanda dan Indonesia. Sebuah perjanjian, trik khas Belanda saat kalah perang, yang tidak saja menunjukkan aroganisme tetapi juga kelicikan Belanda dalam berdiplomasi.
Jalan Panjang Kemerdekaan
Ada keengganan Belanda untuk menerima fakta bahwa Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Selalu saja ada alasan bagi mereka untuk memprovokasi, mengadu domba, dan menganeksasi Indonesia. Kekayaan dan posisi Indonesia telah berabad lamanya menguntungkan Belanda. Kepulauan Nusantara mereka sebut Mooi Indie, Hindia yang Indah.
Sebulan setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan, Belanda telah hadir di Tanjung Priok, di belakang tentara Sekutu. Jakarta genting, ibukota negara pindah ke Yogyakarta pada 5 Januari 1946.
Belanda menggila dengan berulang kali mengatakan pada dunia bahwa Indonesia telah tamat. Perang dan perundingan silih berganti dilakukan demi kepatuhan Indonesia pada hukum internasional.
Setelah berunding sejak 8 Desember 1947, akhirnya perjanjian Indonesia dan Belanda ditanda tangani pada 17 Januari 1948 di atas kapal perang USS Renville yang bersandar di Teluk Jakarta. Isinya mencengangkan: Belanda hanya mengakui wilayah RI di Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Sumatra.
Wilayah yang kaya dan subur dikuasai Belanda. RI dijepit Belanda yang memasang garis demarkasi sebagai bagian strategi blokade. Indonesia tumbang? Tidak!
Untung ada Yogyakarta yang dikuasai Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Beliau amat disegani tentara Belanda karena merupakan kawan dekat Ratu Juliana.
Upaya Belanda menguasai kembali Indonesia gagal total setelah penyerahan kedaulatan pada 27 Desember 1949. Apakah Belanda kemudian mengakui kemerdekaan kita? Siapa bilang.
Meski mereka harus hengkang dari Indonesia, tidak serta merta mereka mengakui kemerdekaan kita. Baru pada 2005, melalui Menlu Ben Bot, Belanda mengakui kemerdekaan 1945 secara de facto, belum sepenuhnya.
Akhirnya, baru 2023 secara de jure, melalui PM Mark Rutte, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945.
Harga Sebuah Kedaulatan
Moral historis apa yang bisa dipetik dari Perjanjian Renville 17 Januari 1948? Jangan percaya pada asing! Pegang erat-erat ini jika kita tak ingin diobok-obok. Soal kedaulatan adalah soal hidup mati sebuah bangsa, bukan hanya tentang perang atau diplomasi.
Kedaulatan itu nyawa sebuah bangsa. Sekali kita gagal menjaganya, saat itu juga kita terjajah dan tersubordinasi di bawah ketiak asing.
Masalah muncul saat Indonesia dilanda krisis. Entah karena utang atau mentalitas inlander, kita buru-buru minta tolong pada asing dan aseng. Tak percaya diri atau rendah diri di hadapan bangsa lain adalah pintu tol bagi masuknya intervensi asing dan aseng.
Ini, sayangnya, yang terjadi sejak Orde Baru sampai sekarang. Negara yang luas, kaya, subur, nyaman, harus terlempar kehormatan dan kedaulatannya hanya karena pemalas, korup dan buta potensi. Akibatnya, alam rusak, kekayaan alam dijarah, utang menggunung dan rakyat kembali jatuh miskin!
Diplomasi internasional adalah keharusan, karena merupakan amanah konstitusi. Tapi jangan munduk-munduk di hadapan bangsa asing. Pegang harga diri dan pertimbangkan nasib ratusan juta anak bangsa.
Ini terdengar klise saat neoliberalisme dan neoimperialisme merupakan keniscayaan zaman. Tapi, di situlah harga sebuah kedaulatan.
Terakhir, baca kembali pesan Bung Hatta yang ditulis pada 9 Agustus 1977: “Pada masa yang akhir ini negara kita masih berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi politik perekonomian negara di bawah pengaruh teknokrat kita sekarang, sering menyimpang dari dasar itu. Politik liberalisme sering dipakai jadi pedoman. Berbagai barang yang penting bagi penghidupan rakyat tidak menjadi monopoli pemerintah, tetapi dimonopoli oleh orang-orang Cina!”. (Bung Hatta Menjawab: 215)
Clear, bukan? ***
Penulis: Wahjudi Djaja, penulis buku Perjanjian-perjanjian Bersejarah. Ketua Umum Keluarga Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama)
