Ada satu kesalahpahaman yang menurut saya perlu diluruskan mengenai hubungan antara dunia akademik dan dunia birokrasi.
Seolah-olah ketika seorang akademisi masuk ke dalam birokrasi, pada saat itu pula ia kehilangan independensi, daya kritis, bahkan integritas intelektualnya.
Ia dianggap telah menyerah kepada kekuasaan, tenggelam dalam rutinitas administratif, dan akhirnya menjadi bagian dari mesin birokrasi yang sebelumnya mungkin dikritiknya. Setelah hampir dua tahun berada di dalam birokrasi pemerintahan, saya justru menemukan kenyataan yang lebih kompleks.
Jumlah akademisi yang benar-benar beralih menjadi birokrat, khususnya pada posisi kepemimpinan tinggi, ternyata sangat terbatas.
Salah satu hambatannya bersifat struktural, mulai dari persyaratan kepangkatan, jenjang karier, hingga pengalaman administratif yang tidak selalu sejalan dengan perjalanan karier seorang dosen atau peneliti.
Karena itu, anggapan bahwa birokrasi telah dipenuhi akademisi yang kehilangan idealismenya sesungguhnya merupakan generalisasi yang keliru.
Kita bahkan sering gagal membedakan antara akademisi yang menjadi birokrat dan birokrat yang memiliki gelar akademik.
Pembedaan tersebut penting, bukan untuk mempertentangkan keduanya, melainkan untuk memahami perbedaan pengalaman intelektual yang membentuk cara seseorang memandang negara dan masyarakat.
Seorang birokrat yang menempuh pendidikan hingga jenjang doktor tentu dapat memiliki kapasitas intelektual yang sangat baik.
Namun, itu tidak dengan sendirinya menjadikannya seorang akademisi dalam pengertian sosiologis. Akademisi dibentuk melalui pengalaman panjang dalam penelitian, pengajaran, perdebatan teoritis, pengujian argumen, dan keterlibatan dalam komunitas keilmuan.
Homo Academicus
Pierre Bourdieu dalam Homo Academicus (1984) menunjukkan bahwa dunia akademik merupakan sebuah arena sosial dengan logika, otoritas, dan pertarungan modal simboliknya sendiri.
Sementara itu, Max Weber dalam Science as a Vocation (1919) menekankan pentingnya panggilan keilmuan dan tanggung jawab intelektual terhadap kebenaran.
Dengan demikian, yang membedakan akademisi bukan terutama gelarnya, melainkan habitus keilmuannya: kemampuan mempertanyakan sesuatu yang dianggap sudah benar, menguji klaim berdasarkan bukti, dan mempertahankan jarak kritis terhadap kekuasaan, termasuk ketika dirinya menjadi bagian dari kekuasaan tersebut.
Justru di sinilah saya melihat potensi penting kehadiran akademisi di dalam birokrasi. Dari sejumlah kecil akademisi yang saya jumpai dalam pekerjaan sehari-hari, banyak di antara mereka yang tetap memiliki visi besar mengenai perubahan sosial.
Mereka tidak memandang birokrasi semata-mata sebagai tempat mencari jabatan atau menjalankan prosedur, tetapi sebagai instrumen untuk menerjemahkan pengetahuan menjadi kebijakan yang berdampak luas.
Pengalaman ini mengingatkan saya pada Peter Evans dalam Embedded Autonomy (1995), yang memperlihatkan bagaimana negara dapat memainkan peran penting dalam transformasi ekonomi apabila ditopang oleh birokrasi yang kompeten, memiliki koherensi kelembagaan, sekaligus terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam pengertian ini, birokrasi tidak harus menjadi kuburan bagi imajinasi intelektual. Sebaliknya, birokrasi dapat menjadi mesin modernitas, tempat gagasan tentang keadilan, kesejahteraan, dan perubahan sosial memperoleh kekuatan institusional untuk diwujudkan.
Seorang akademisi mungkin mampu menjelaskan kemiskinan melalui penelitian yang mendalam, tetapi melalui birokrasi ia memperoleh kesempatan untuk turut mengubah kebijakan dan struktur yang menyebabkan kemiskinan itu bertahan.
Tentu saja saya tidak hendak meromantisasi akademisi yang menjadi birokrat. Ada akademisi yang ketika memperoleh kekuasaan justru kehilangan keberanian berpikir kritis, terjebak dalam kepentingan pribadi, bahkan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika keilmuan maupun etika publik.
Sebaliknya, tidak sedikit birokrat karier yang memiliki integritas, kecakapan analitis, dan komitmen perubahan yang sangat kuat.
Persoalannya, dengan demikian, bukanlah asal-usul profesi seseorang, melainkan bagaimana ia menggunakan kewenangan yang dimilikinya.
Street-Level Bureaucracy
Michael Lipsky dalam Street-Level Bureaucracy (1980) menunjukkan bahwa birokrasi bukan sekadar pelaksanaan mekanis atas peraturan.
Di dalamnya terdapat ruang diskresi yang turut menentukan bagaimana kebijakan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Ruang tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki keadaan atau justru melanggengkan ketidakadilan.
Bagi akademisi yang menjadi birokrat, tantangannya bahkan lebih berat: mempertemukan rasionalitas ilmiah dengan rasionalitas administratif tanpa mengorbankan integritas keduanya.
Menjadi bagian dari negara tidak harus berarti menjadi pembenar negara. Loyalitas terhadap institusi tidak boleh menghapus kewajiban untuk berpikir jernih, menyampaikan kebenaran, dan mengoreksi kebijakan yang keliru.
Pada akhirnya, pengalaman saya selama hampir dua tahun terakhir membawa saya kepada satu keyakinan: kita perlu keluar dari cara berpikir yang mempertentangkan intelektualitas dan birokrasi secara hitam-putih.
Saya teringat Antonio Gramsci dalam Prison Notebooks, yang mengingatkan bahwa intelektual tidak berdiri di ruang hampa, melainkan selalu memiliki hubungan dengan struktur sosial dan kelembagaan tempat ia bekerja.
Pertanyaan pentingnya bukan sekadar apakah seorang intelektual berada di dalam atau di luar negara, tetapi kepentingan sosial apa yang dilayaninya dan perubahan macam apa yang diperjuangkannya.
Kritik dari luar kekuasaan tentu sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas negara. Namun, kerja intelektual dari dalam institusi juga diperlukan untuk mengubah gagasan menjadi keputusan, anggaran, program, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Keduanya bukan posisi yang harus saling meniadakan.
Karena itu, saya semakin berpendapat bahwa pengkhianatan intelektual tidak ditentukan oleh keputusan seseorang memasuki birokrasi, melainkan oleh saat ia berhenti berpikir kritis, kehilangan keberpihakan kepada kepentingan publik, dan menggunakan pengetahuannya semata-mata untuk membenarkan kekuasaan.
Sebaliknya, ketika pengetahuan tetap dipelihara sebagai sumber kritik sekaligus kekuatan transformasi, seorang akademisi tidak sedang meninggalkan panggilan intelektualnya dengan menjadi birokrat.
Ia justru sedang mengujinya di medan yang berbeda: bukan hanya dalam pertarungan gagasan, melainkan juga dalam pergulatan nyata untuk mengubah masyarakat. ***
