Mabur.co– Tujuh mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sempat diamankan kepolisian pasca unjuk rasa berujung ricuh pada 10 November 2026 lalu akhirnya kini dipulangkan. Namun, satu mahasiswa lainnya dilaporkan masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka yang dideritanya.
Rektor UGM Prof Ova Emilia mengatakan, tujuh mahasiswa tersebut terdiri dari enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) serta satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. Mereka dipulangkan pada Rabu (11/11/2026) malam.
Ova menyampaikan, dirinya bersama jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda DIY pada Rabu sore untuk berkoordinasi sekaligus mengupayakan pembebasan mahasiswa yang diamankan.
“Alhamdulillah pada pukul 20.00 kemarin kami memperoleh informasi tujuh mahasiswa, enam dari Fisipol dan satu dari Fakultas Kehutanan telah dipulangkan,” katanya saat konferensi pers di Fortagama UGM, Kamis (12/11/2026).
Ova menjelaskan, masih terdapat satu mahasiswa Fakultas Filsafat yang menjalani perawatan di rumah sakit akibat terdampak peristiwa tersebut. Pihak universitas akan terus memberikan pendampingan kepada mahasiswa yang membutuhkan. Pendampingan tersebut mencakup bantuan hukum, perawatan medis, hingga pemulihan kondisi fisik dan psikologis.
“Kami tentu bersyukur dan bertanggung jawab. Kami belum selesai mendampingi mahasiswa untuk bisa mendapatkan bantuan yang mereka perlukan, baik bantuan hukum, perawatan medis, maupun pemulihan kondisi fisik dan psikologi mereka,” jelasnya.
Ova menambahkan, UGM juga terbuka terhadap berbagai informasi dan masukan mengenai mahasiswa maupun pihak lain yang terdampak dalam penyampaian aspirasi tersebut. Setiap informasi yang diterima akan ditindaklanjuti secara serius.
Selain memberikan pendampingan, UGM berencana membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mengetahui secara menyeluruh peristiwa yang terjadi selama pengamanan aksi demonstrasi.
Tim tersebut nantinya akan menghimpun keterangan dari berbagai pihak, mendengarkan pengalaman mahasiswa, serta mengumpulkan informasi dari masyarakat yang turut terdampak. UGM juga membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi lainnya agar proses pencarian fakta dapat berjalan secara independen dan objektif.
“Mengumpulkan berbagai dokumentasi serta menelusuri, termasuk dugaan tindakan kekerasan dalam pengamanan aksi. Kami ingin proses pencarian fakta berjalan secara independen, objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti,” ungkapnya.
Ova mengatakan, hasil kerja tim tersebut diharapkan menjadi dasar bagi universitas untuk menentukan langkah tindak lanjut, termasuk upaya mencegah kejadian serupa terulang. Pihaknya menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap massa aksi, mahasiswa, maupun sivitas akademika. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan mahasiswa, tetapi juga menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat dan perlindungan warga sipil dalam kehidupan demokrasi.
“Saya menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang harus dihormati”, tandasnya.
Hak tersebut tidak boleh dibatasi melalui tekanan, ancaman, intimidasi, maupun tindakan kekerasan.
“Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri,” katanya.
UGM, lanjut Ova, berdiri bersama prinsip kebebasan berpendapat dan hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif serta damai. Pihaknya menekankan pentingnya menjaga kampus sebagai ruang aman bagi seluruh sivitas akademika. Menurutnya, tidak boleh ada intimidasi maupun kekerasan yang menghalangi mahasiswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat.
“Kita boleh berbeda pandangan, kita boleh tidak sepakat akan suatu aspirasi. Namun, perbedaan pendapat tidak boleh disertai tindakan intimidasi maupun kekerasan,” tegasnya.
Sementara itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Dr Arie Sujito, mengatakan tim tersebut juga menjadi bagian dari tanggung jawab universitas dalam melindungi sivitas akademika, khususnya mahasiswa.
“Semua hal. Sekali lagi kita dalam koridor menjaga hak-hak warga sipil. Menjaga demokrasi yang di dalamnya kampus harus punya tanggung jawab untuk melindungi warga kampus,” katanya.
Arie saat ditanya apakah pembentukan tim berkaitan dengan gas air mata yang masuk ke lingkungan kampus. Terkait rencana Polda DIY membentuk tim pencari fakta yang juga melibatkan UGM, Arie belum memastikan apakah tim yang diinisiasi UGM akan menjadi bagian dari tim tersebut atau berjalan terpisah.
“Kalau teknisnya nanti kita ngobrol di berikutnya ya. Berkenaan dengan itu ini teknisnya ini kan ada yang penting siapapun boleh berinisiatif ya. Yang penting kita mendudukkan agar setiap langkah itu berbasis pengetahuan,” jelasnya.
