Mabur.co- Ada sebuah peristiwa yang akan selalu tercatat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta secara resmi mengakhiri jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hampir tujuh dekade kemudian, Indonesia kembali menyaksikan peristiwa politik yang tidak kalah mengejutkan: Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Dua nama, dua generasi, dua zaman politik yang sangat berbeda. Namun, keduanya bertemu dalam satu peristiwa yang sama yakni meninggalkan kursi orang nomor dua di republik ini.
Dikutip dari buku Mengenang Bung Hatta, I Wangsa Widjaya, keputusan Bung Hatta mundur karena perbedaan pandangan dengan Presiden Soekarno soal sistem pemerintahan. Bung Hatta mendukung sistem demokrasi parlementer, sementara Bung Karno mengusung konsep demokrasi terpimpin yag bertolak belakang.
Hatta melihat Soekarno sangat sudah berbeda dengan komitmen Presiden dan Wakil Presiden pada 1945 dan 1949, baik secara politik atau secara pengelolaan negara. Karena itu, konsep dwitunggal sudah tak lagi sejalan dan sukar untuk disatukan lagi dengan pemikiran Bung Hatta.
Bung Hatta memilih mundur karena tak sejalan dengan sistem konstitusional yang mengatur peran wakil presiden saat itu. Hatta menilai sistem parlementer yang lebih menekankan peran Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah membuat posisinya sebagai wakil presiden tak lagi efektif dan terbatas.
Tak hanya soal sistem pemerintah, Hatta juga tak sanggup menghentikan praktik korupsi dalam pemerintahan yang semakin merajalela.
Mundurnya Hatta itu pun membuat Soekarno melanjutkan pemerintahan tanpa wakil presiden yang mengarah pada dominasi politik Sukarno dan kebijakan yang lebih sentralistik.
Ketika kembali menjadi rakyat biasa, Bung Hatta tetap mengkritisi sejumlah kebijakan Presiden Soekarno yang dinilainya salah langkah dan cenderung merugikan rakyat Indonesia. Misalnya, terkait cara pemerintah saat itu mengatasi lonjakan inflasi yang sudah mencapai 650 persen.
Tujuh puluh tahun berselang, Gibran Rakabuming Raka berada dalam situasi serupa. Bersamaan dengan Hari Pahlawan 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan sekitar 2,5 jam.
Pertemuan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya kontroversi mengenai dokumen pendidikan Gibran. Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung telah memunculkan persoalan hukum yang kemudian berkembang menjadi tekanan politik di DPR. Sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat yang dapat membuka jalan menuju proses pemakzulan.
