Mabur.co- Pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bakal menggelar sidang untuk mengisi kekosongan jabatan dalam koridor konstitusional 60 hari, pada hari ini, Jumat (13/12/2026).
Bursa calon wakil presiden (cawapres) pun mendadak diramaikan oleh kemunculan berbagai figur yang dinilai layak menjadi pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah kalkulasi politik para elite koalisi, nama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta mendadak muncul ke permukaan. HB X dinilai sebagai figur ideal yang dapat meredam ketegangan nasional sekaligus membuat Presiden Prabowo Subianto merasa nyaman.
Kemunculan nama Sri Sultan Hamengkubuwono X bermula dari rekomendasi para pengamat dan aktivis pemilu yang menyoroti arah konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo.
Dilansir dari akun youtobe Metro TV, Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X pernah mendaftar menjadi Presiden RI. Prabowo dan Sri Sultan Hamengku Buwono X, pernah berada di partai Golkar tahun 2004, mereka ikut konvensi calon presiden, tetatpi tidak lolos.
Tahun 2008, Prabowo keluar dari Golkar dan mendirikan Gerindra dan tahun 2009, 2014, 2019, mencalonkan menjadi calon wakil presiden. Untuk Sri Sultan Hamengku Buwono X, pernah menjadi Ketua DPD Golkar DIY dari tahun 1977-1998, Dewan Penasihat DPP Golkar tahun 2004-2009, dan keluar tahun 2012 karena larangan berstatus anggota partai politik akibat UU Keistimewaan.
Pada 2010, Sri Sultan Hamengku Buwono X menjadi tokoh deklarator Ormas Nasional Demokrat bersama Surya Paloh, tetapi di tahun 2011 keluar karena ormas tersebut berubah menjadi Partai Nasdem. Prabowo bersama Sri Sultan Hamengku Buwono X tahun 2004 sampai 2014 pernah menjadi Bakal Calon Presiden, baik ia aktif berkampanye maupun sekurang-kurangnya diwacanakan maju.
Sri Sultan Hamengku Buwono X kurang akur dengan Susilo Bambang Yudhoyono karena UU Keistimewaan Yogyakarta yang digulirkan sejak 2002, pada masa pemerintahan SBY dilakukan setengah hati. Prosesnya sangat pelik hingga membuat Sri Sultan Hamengkubuwobono X sempat mengusulkan referendum dan tidak ingin menjadi gubenur lagi.
Hingga akhirnya situasi ini mereda tatkala RUU Keistimewaan Yogyakarta disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 atau 2 tahun sebelum SBY lengser.
Di sisi lain walaupun Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo lahir dari dunia militer tetapi mereka memiliki pendekatan tata kelola, gaya komando serta menyikapi demokrasi dan kritik yang sangat berbeda. Jadi, mungkinkah usulan pengisian posisi wakil presiden diambil dari Partai Demokrat?
