Semuanya bermula dari satu kalimat di Threads. Kamis, 12 November 2026, akun terverifikasi @melindawongso menulis: “PETISI CEK IJAZAH ANGGOTA DPR: Siapa aja yang setuju? Ingat kedaulatan rakyat!”
Kalimat itu, seperti dikutip mediaduta.id, langsung disambar puluhan ribu warganet.
Mengapa satu kalimat bisa meledak? Karena sehari sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan surat itu:
“Dengan hormat, saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, dengan ini mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.”
Tak ada alasan tertulis di sana. Namun Gibran sendiri di video terpisah menegaskan: “Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah”.
Publik tidak berhenti di situ. Logika jalanan itu sederhana dan membalik, kalau seorang Wapres bisa diperiksa ijazahnya sampai mundur, mengapa 580 anggota DPR tidak?
Kalau 120 anggota DPR dari 8 fraksi bisa meneken Hak Menyatakan Pendapat soal ijazah Gibran, mengapa mereka tidak secepat itu mengesahkan RUU Perampasan Aset? Di sinilah petisi kedua menyusul.
Unggahan lanjutan @melindawongso, menagih RUU Perampasan Aset disahkan Desember nanti. Nusantara Post mencatat, desakan itu muncul “sebagai reaksi balik atas langkah 120 anggota DPR RI yang sebelumnya menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran”. Kemarahan itu punya memori panjang.
RUU Perampasan Aset sudah diusulkan sejak 2008, 18 tahun mangkrak, melintasi tiga presiden. Padahal ICW mencatat, sepanjang 2020-2024, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 555 triliun, tapi hanya sekitar 12 persen yang berhasil dirampas kembali.
Di RDPU Komisi III DPR, 11 November 2026, Yudi Rijali Muslim dari ARUN mengingatkan: “Pidana penjara saja tidak selalu cukup jika hasil kejahatan masih disimpan, dialihkan, disamarkan, atau dinikmati pihak lain”.
Sementara itu, Ketua Umum LSM-AMTI Tommy Turangan menyindir ketimpangan kehadiran itu: “Giliran menyingkirkan Gibran dari kursi Wapres kurang lebih 400-an anggota hadir untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat, tapi anehnya giliran membahas RUU seperti RUU perampasan aset banyak yang tidak hadir”. Ini bukan sekadar soal kertas.
Di Jawa ada pepatah: ajining diri soko lathi, ajining rogo soko busono; harga diri dari lisan, harga raga dari pakaian. Ijazah kini menjadi busono baru: pakaian kebesaran yang menandakan seseorang layak duduk di kursi kekuasaan. Jika pakaian itu robek, yang robek bukan hanya kertasnya, tapi wibawa. Sebaliknya, harta koruptor yang tak dirampas adalah pusaka yang gagal dikembalikan ke pemiliknya, rakyat.
Maka warganet kini melakukan ritual baru, ngunduh, memanen bukti. Mereka tidak lagi menunggu sidang. Mereka menagih lewat petisi, lewat Change.org, lewat Threads.
Di sisi lain, DPR mencoba menjawab. Ketua Komisi III Habiburokhman menargetkan RUU Perampasan Aset selesai paling lambat 15 Desember 2026. Anggota BAM DPR Harris Turino juga menegaskan;
“Konstitusi tidak boleh ditekak-tekuk untuk kepentingan seseorang. Untuk kepentingan satu keluarga”.
Seperti kata Gus Dur yang sering dikutip ulang di tengah krisis ini: “Tidak ada jabatan yang perlu dipertahankan mati-matian.”
Kini, kalimat itu dibalik oleh rakyat, tidak ada ijazah yang perlu disembunyikan mati-matian, dan tidak ada harta haram yang perlu dipertahankan mati-matian.
