Sosiolog Martadani: “Wibawa Jogja Hanya Sedang Diuji” (Bag. 2)

7 Min Read
Portrait of a man in black doctoral regalia with gold embroidery, a mortarboard, and a silver medallion, smiling at the camera.
Sosiolog, alumnus Andhara University-India, Dr. As. Martadani Noor, S.Sos., M.A. (Sumber: UWM)

 Momen Sultan duduk bersila di Kepatihan, 10 November sore, itu membuat Jogja trending di Google. Tapi sebagian warga net bilang Sultan kehilangan wibawa karena diteriaki kata-kata kasar pendemo. Tetapi Sebagian yang lain membela. Sebagian bilang justru itu puncak wibawa. Bapak melihatnya bagaimana?

Dr. Dani:

Saya justru melihatnya sebagai pesan kultural yang paling kuat minggu ini. “Sikap inklusif itu tercermin nyata saat Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung massa aksi di gerbang Kompleks Kepatihan (10/11/2026). Alih-alih menjaga jarak di balik kekuasaan, Sultan memilih duduk bersila di tanah berhadapan dengan para pengunjuk rasa. Gestur tersebut mengirim pesan kultural yang kuat tentang kepemimpinan yang merangkul, setara, dan membuka ruang dialog tanpa sekat antara pemimpin dan rakyatnya.”

Dalam budaya Jawa, duduk bersila itu bukan merendahkan diri. Itu andhap asor, merendah untuk meninggikan martabat lawan bicara. Sultan tidak duduk di singgasana. Ia duduk di tanah yang sama, di aspal yang sama. Sultan menjawab: “Karena apa? Karena itu (Jaga Warga) sebetulnya untuk menjaga keamanan warga. Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” dikutip dari Espos.id, Aliansi Jogja Memanggil Unjuk Rasa, Sultan Duduk Lesehan Bersama Massa, 10 November 2026. Itu janji untuk meninjau, bukan janji untuk mencabut. Dan di situlah kekecewaan massa. Mereka menilai jawaban Sultan normatif, belum konkret.

Tapi sosiolog harus membaca dua sisi: Sultan membuka pintu dialog. Massa merasa pintu itu belum cukup lebar. Dua-duanya benar. Tugas kita adalah memperlebar pintu itu, bukan menutupnya dengan kekerasan.

Lalu malamnya, Malioboro ricuh, UGM dikepung. 154 orang diamankan. Bagaimana Bapak membaca eskalasi itu?

Dr. Dani:

Itu yang paling saya sesalkan. Siang hari dialog. Malam hari gas air mata. “Total sampai pagi ini ada 154 orang,” kata Plt Kabid Humas Polda DIY AKBP Novita Eka Sari, Rabu (11/11/2026), dikutip dari AFU.id, Kerusuhan Jogja Meluas hingga UGM, 154 Orang Ditangkap.         

UGM sendiri mengeluarkan pernyataan: “UGM menolak segala bentuk kekerasan. Tindakan pengamanan harus menghormati hukum, hak asasi manusia, dan prinsip proporsionalitas,” dikutip dari BSI News, 11 November 2026. Bahkan Dekan Fisipol UGM, Prof. Gabriel Lele, bilang: “Teman-teman tolong catat, bundaran UGM itu adalah pintu masuknya UGM ya. Saya kira tidak ada satu pun di antara kita yang mau rumahnya pintu masuknya itu diganggu oleh siapa pun. Bagi kami, ada pengerahan aparat dalam jumlah besar berada di titik masuk strategis UGM itu sudah bentuk intimidasi.”

Saya sepakat dengan UGM. Kampus adalah ruang yang harus steril dari intimidasi. Mahasiswa boleh salah dalam cara menyampaikan aspirasi, tapi cara negara menghadapi mahasiswa tidak boleh dengan cara yang membuat mereka trauma pada negara.

Hanya saya sedikit menyayangkan sikap UGM kali ini seperti terlambat. Kenapa UGM secara institusi (setidaknya diwakili Rektor) beru menyatakan pendapat lebih keras setelah kampus kebobolan. Padahal ada banyak kerusuhan sebelumnya juga yang melibatkan mahasiswa UGM tapi pernyataan kampus tidak sekeras kali ini. Semoga ini konsisten.

Secara nasional, karhutla, penggunaan APBN yang tidak efisien, isu internal istana, penyadapan, kasak-kusuk Jokowi vs Prabowo, demonstrasi dihadapi dengan kekerasan militer, semua membuat masyarakat resah. Apa akar sosiologisnya?

Dr. Dani: Saya pinjam dua nama besar. Pertama, Emile Durkheim tentang solidaritas sosial. Kohesi masyarakat tetap terjaga ketika nilai-nilai kolektif terlembagakan secara sehat. Ketika lembaga formal, dari Dewan Pengupahan sampai penegakan hukum Mandala Krida terasa lambat, tidak transparan, dan tidak berpihak, kohesi itu retak. Masyarakat lalu mencari solidaritas baru di jalan, di tagar, di aliansi.

Kedua, Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia sekaligus tokoh Yogyakarta. Beliau pernah menekankan pentingnya lembaga kemasyarakatan yang selaras dengan budaya lokal untuk meredam gejolak perubahan sosial. Jogja adalah kota pendidikan. Ribuan pelajar dan mahasiswa dari seluruh Nusantara datang silih berganti setiap tahun.

Tingginya mobilitas dan keragaman latar belakang ini menuntut pranata sosial yang adaptif. Ketika terjadi kesalahpahaman antara warga lokal dan pendatang, Jaga Warga seharusnya hadir sebagai mediator kultural yang mengutamakan kekeluargaan sebelum persoalan meruncing ke ranah hukum formal. Itulah fungsi problem solving di tingkat akar rumput. Kalau mediator kultural itu justru berubah jadi penakut, ya wajar masyarakat marah.

Jadi solusinya apa, Pak? Cabut atau pertahankan Jaga Warga?

Dr. Dani:

Jangan cabut, perbaiki. Tiga hal. Pertama, perjelas garis: Jaga Warga tidak boleh mengamankan demo. Titik. Itu tugas polisi. Jaga Warga jaga kampungnya masing-masing. Kedua, perkuat pengawasan tapak. Omah Jaga Warga di kalurahan harus menjadi ruang pengaduan, bukan ruang pembelaan oknum.

Libatkan LBH, kampus, dan tokoh agama dalam pembinaan. Ketiga, kembalikan Jaga Warga ke khittah awalnya: mediasi, bukan represi. Akulturasi, bukan asimilasi paksa. Pengakuan terhadap perbedaan di dalam bingkai kebersamaan. Sebagaimana keteladanan yang ditunjukkan Sultan HB X, duduk bersila di Kepatihan. Yogyakarta selalu merawat harmoni lewat dialog yang setara dan inklusif.

Terakhir, Pak, apa pesan Bapak untuk mahasiswa dan warga Jogja yang sedang marah?

Dr. Dani:

Saya tutup dengan falsafah Jawa yang sering diucapkan Sultan dan juga sering ditulis dalam Serat Wedhatama: Sepi ing pamrih, rame ing gawe. Sepi dari pamrih pribadi, ramai dalam kerja bersama. Dan untuk para pemimpin, saya ingatkan satu baris dari puisi Chairil Anwar yang selalu relevan di saat seperti ini: Sekali berarti, sudah itu mati. Artinya, sekali kita berani berarti, berani dialog, berani jujur, berani memperbaiki, itu sudah cukup untuk dikenang.

Jangan sampai kita hanya berani membungkam, tapi tidak berani mendengarkan. Jogja tidak sedang kehilangan wibawa. Jogja hanya sedang menagih janji: janji bahwa asah, asih, asuh itu bukan sekadar slogan di spanduk, tapi cara kita hidup bersama. (Bersambung).

Share This Article
Cartoon man singing into a microphone, holding a sheet of paper, wearing a hat and scarf against an orange background.
Sastrawan, Antropolog.
Avatar photo
Sejarawan dan Budayawan
Tidak ada komentar