Mabur.co – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) kembali menyelenggarakan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI, yang kemudian dikaitkan dengan konteks kebangsaan masa kini, sastra, serta kebudayaan.
Sosialisasi ini berlangsung di Puri Mataram Resto, Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Minggu (15/2/2026).
Sosialisasi ini hadir bagi kalangan sastrawan yang berasal dari wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, yang tergabung dalam kelompok Sastra Bulan Purnama (SBP).
Momen ini sekaligus menjadi kesempatan menyuarakan aspirasi kepada pemerintah atau negara secara umum, terkait isu-isu yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.
Terdapat tiga narasumber yang hadir menjelaskan tentang empat pilar kebangsaan MPR RI, di antaranya adalah Ons Untoro (pendiri Sastra Bulan Purnama), Abidin Fikri (Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI), serta PM Laksono (Guru Besar UGM), yang dipandu oleh Moderator Tri Agus Susanto (Ketua III STPMB Yogyakarta).
Ketiganya membedah secara rinci terkait asal-usul ditetapkannya empat pilar kebangsaan MPR RI, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Mulai dari sejarah pembentukannya, perkembangan yang terjadi di masa orde baru, hingga mengaitkannya dengan isu-isu yang terjadi saat ini.
Setelah itu para peserta yang merupakan sastrawan di DIY dan sekitarnya, dipersilakan untuk berdiskusi atau menyampaikan pendapatnya terkait empat pilar kebangsaan ini.
Para peserta banyak menyoroti soal lemahnya pengawasan negara terhadap berbagai kejanggalan yang terjadi belakangan ini, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), penanganan kasus korupsi, demo Agustus 2025, dan seterusnya.
Tidak hanya berdiskusi, ada pula beberapa peserta yang membawakan lagu (nembang) sebagai bagian dari kritik terhadap bangsa, yang saat ini sedang dalam keadaan mengkhawatirkan.
Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini tidak hanya berhenti sampai sini saja. Karena setelah ini para peserta yang berjumlah 178 orang sastrawan ini, dipersilakan membuat karya sastra berupa puisi bertemakan kebangsaan.
Untuk dapat “menyentil” para penguasa di jajaran pemerintahan melalui konten edukatif, tanpa perlu melakukan perusakan seperti yang terjadi pada demo besar-besaran di bulan Agustus 2025 lalu.
Seluruh karya puisi dari para sastrawan ini nantinya akan dibukukan dalam sebuah antologi puisi. Untuk nantinya diberikan secara langsung kepada para petinggi negara, baik itu pemerintah, DPR, serta MPR itu sendiri. (*)
