Suara Nurani Lintas Iman: “Jangan Larut dalam Drama Wapres”

3 Min Read
Group of elderly people in a meeting room, with a woman in a wheelchair speaking into a microphone at the front.
Tokoh-tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) (Sumber: PGI)

Saat semua kamera sibuk mengarah ke foto wapres yang diturunkan di Medan dan ke surat Presiden yang masuk ke MPR, sekelompok orang tua kita, para tokoh bangsa, di Jakarta, 16 November 2026 kemarin, justru mengajak bangsa menengok ke arah lain: ke asap karhutla, ke ruang sadap, ke Papua, ke mahasiswa yang dipukuli aparat.

Mereka menamakan diri Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Bukan partai, bukan ormas, bukan tim sukses.

“Maka kami, Gerakan Nurani Bangsa, sebagai gerakan etis dan non-partisan untuk memperkuat utas cita Indonesia merasa perlu menyampaikan pesan kebangsaan kepada penyelenggara negara, aparat pemerintahan, aparat penegak hukum dan semua pemegang otoritas kebijakan,” demikian pernyataan GNB dalam dokumen tersebut, Senin (16/11/2026), dikutip dari Arina.id.

Delapan Pesan Utama

Delapan pesan itu ditandatangani Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komaria Nurcholish Madjid, M. Quraish Shihab, KH Mustofa Bisri, Kardinal Ignatius Suharyo, Bhante Sri Pannyavaro, Pdt. Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, Alissa Wahid, dan puluhan tokoh lain.

Isinya tajam dan sangat konkret. Pertama, kebutuhan dasar rakyat jangan terpinggirkan oleh drama pergantian wapres. Kedua, karhutla harus ditangani serius, bukan sekadar dipadamkan. Ketiga, ekonomi dan tata kelola jangan kalah oleh manuver elite. Keempat, aparat jangan pakai kekuatan berlebihan terhadap demonstran.

Kelima, dugaan penyadapan ilegal harus diusut transparan, korban dilindungi. Keenam, supremasi sipil dijaga, militer jangan masuk kampus. Ketujuh, Papua diselesaikan dengan dialog dan kemanusiaan, bukan kekerasan. Kedelapan, hentikan stigma dan intimidasi terhadap intelektual yang mengkritik.

Ini sesungguhnya seruan moral yang berulang dalam sejarah Indonesia. Setiap kali politik gaduh, selalu ada suara dari luar politik yang mengingatkan; jangan lupa yang menderita. Tahun 1998, suara itu datang dari Ciganjur. Tahun 2025, dari Galeri Nasional saat 80 tahun merdeka. Tahun 2026, dari pernyataan tertulis yang menyebar lewat media.

“Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”

Menariknya, GNB sudah bersuara sejak 13 Oktober soal karhutla. Tokoh GNB Alissa Wahid saat itu berkata:

“Penanganan kebakaran hutan dan lahan harus berangkat dari kepentingan warga. Negara harus memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan, layanan kesehatan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya.”

Itu bukan sekadar pernyataan, itu adalah teologi kemaslahatan. Dalam Islam disebut maslahah, dalam Katolik disebut bonum commune, dalam Buddha disebut metta. Semua bertemu di satu titik: negara ada untuk melindungi yang lemah, bukan untuk melindungi kekuasaan.

Dalam pewayangan, Semar adalah punakawan yang jelek, pendek, sering ditertawakan raja, tapi dialah satu-satunya yang berani berkata benar. GNB sedang memainkan peran Semar itu: tidak punya kursi, tidak punya pasukan, hanya punya nurani.

Ini juga nyambung dengan pernyataan Komite Kebudayaan Rakyat Yogyakarta sehari sebelumnya yang menuntut keberadaban kekuasaan. Bedanya, kalau Yogyakarta bicara lewat budaya, GNB bicara lewat lintas iman.

Pesannya sama: jangan sampai Indonesia sibuk ganti foto, tapi lupa ganti cara berkuasa. Seperti kata Gus Dur, yang istrinya kini memimpin GNB: “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.”

Share This Article
Cartoon man singing into a microphone, holding a sheet of paper, wearing a hat and scarf against an orange background.
Sastrawan, Antropolog.
Avatar photo
Sejarawan dan Budayawan
Tidak ada komentar