Mabur.co – Pengakuan UNESCO terhadap kebaya pada Desember 2024 justru membuka perbincangan yang lebih luas tentang politik warisan budaya, identitas regional, dan cara negara-negara Asia Tenggara. Kebaya kerap diposisikan sebagai busana tradisional perempuan, Kebaya bukan sekadar kain dan renda, melainkan praktik kebudayaan yang hidup.
Sejarah kebaya memang tidak pernah tunggal. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa istilah “kebaya” memiliki kemungkinan akar dari bahasa Arab (abaya), Portugis (cabaya), hingga pengaruh Tionghoa. Jejak etimologis ini sejalan dengan realitas Nusantara dan Asia Tenggara sebagai ruang perjumpaan perdagangan, migrasi, dan kekuasaan. Dari perjumpaan itulah kebaya terbentuk sebagai busana yang lentur, adaptif, dan terbuka terhadap perubahan.
Di Jawa dan Sunda, kebaya menjadi bagian dari pakem busana perempuan. Pilihan bahan, warna, serta potongan kebaya mencerminkan bagaimana tradisi tidak sekadar diwarisi, tetapi juga diolah sebagai pernyataan identitas. Kebaya merekam relasi kelas dan gender. Pada masa kolonial, kebaya kerap dilekatkan pada perempuan bangsawan atau priyayi, sementara perempuan kelas pekerja memilih busana yang lebih praktis. Namun batas-batas itu perlahan runtuh.
Tokoh-tokoh seperti Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika menjadikan kebaya sebagai busana sehari-hari, sekaligus simbol bahwa emansipasi dan pendidikan tidak harus memutus hubungan dengan tradisi. Dalam konteks ini, kebaya menjadi alat artikulasi politik kultural perempuan.
Kebaya adalah tradisi yang bergerak, merekam sejarah perjumpaan budaya, perjuangan perempuan, dan dinamika identitas Asia Tenggara. Pengakuan UNESCO seharusnya menjadi pengingat bahwa kebudayaan tidak diwariskan melalui klaim, melainkan melalui praktik. Kebaya akan tetap hidup bukan karena ditetapkan, tetapi karena terus dikenakan, secara harfiah maupun simbolik
