Mabur.co – Setiap memasuki Lebaran atau hari raya Idulfitri, biasanya para pejabat pemerintah akan menyelenggarakan acara open house, atau momen silaturahmi antara pejabat dengan rakyat.
Bisa dibilang, acara tersebut adalah kesempatan terbaik bagi rakyat, untuk mampu menyampaikan aspirasinya kepada para pejabat, atau bahkan sekadar untuk bersalaman dengan orang nomor satu di daerah setempat.
Namun dalam perkembangannya, apalagi dalam situasi kemerosotan demokrasi seperti saat ini, pelaksanaan halal bihalal ala open house sepertinya sudah tidak lagi relavan untuk dilakukan, apalagi jika disisipi motif menyampaikan unek-unek kepada para pejabat.
Kalaupun memang aspirasi tersebut disampaikan, rasanya sudah tidak ada lagi harapan bahwa pemerintah akan mau mewujudkannya. Bisa didengarkan saja sudah menjadi sesuatu yang bagus.
Selain itu, sebagaimana acara halal bihalal lainnya, kegiatan open house atau semacamnya tidak lebih dari sekadar formalitas atau seremonial belaka.
Tidak banyak manfaat atau sesuatu yang bisa dipetik dari setiap acara open house tersebut, kecuali sekadar pertemuan biasa antara pejabat dengan rakyatnya. Tidak ada semacam “adu aspirasi” apalagi “debat” di dalamnya, karena memang tujuan diadakannya open house tidak untuk ke arah sana.
Lalu dengan situasi demokrasi yang semakin buruk seperti sekarang, serta bagaimana pemerintah bersikap kepada rakyatnya akhir-akhir ini, rasanya acara-acara semacam ini sudah tidak lagi dibutuhkan.
Apalagi jika konteksnya adalah untuk “bermaaf-maafan” (rakyat memaafkan pejabat maupun sebaliknya).
Kelakuan pemerintah hari ini (baik di pusat maupun daerah) rasanya sudah tidak lagi bisa dimaafkan, dalam konteks apa pun dan mana pun.
Setiap ingin bertemu pejabat, rasanya hanya ingin mengumpat, mencaci maki, membuat mereka malu, atau minimal menyadarkan mereka, bahwa segala sesuatu yang mereka lakukan kepada rakyat tidak pernah berada di jalur yang benar.
Dan tentu saja, forum formal seperti open house di momen Lebaran bukanlah waktu dan tempat yang tepat, untuk melakukan hal-hal di atas.
Mungkin ada baiknya, ketika para pejabat mengadakan acara open house di hari raya Lebaran seperti sekarang, rakyat tidak perlu mendatanginya, apalagi dengan perasaan suka cita seolah-olah hendak bertemu “superstar”.
Jika skenarionya demikian, pejabat atau kepala daerah bisa menanggung malu sejadi-jadinya, lantaran rakyat sepertinya memang sudah “tidak peduli” lagi dengan rangkaian acara yang dibuatnya. Sehingga ia (seharusnya) menyadari, bahwa ada sesuatu yang salah dari dirinya maupun pemerintahan yang ia pimpin.
Tidak hanya itu, pejabat juga seharusnya merasa, bahwa publik sudah tidak lagi memaafkannya. Meskipun konteks open house sendiri adalah kegiatan bermaaf-maafan.
Tentu saja, pejabat tidak ingin jika acara open house-nya berubah jadi ajang demo, pembentangan spanduk-spanduk yang tidak pantas, apalagi sampai bakar-bakaran gedung. Semua itu jelas tidak patut untuk dilakukan di acara besar menyambut hari raya.
Namun dengan situasi seperti sekarang, rasanya hal itu sudah semakin tak terhindarkan, alias sebuah keniscayaan. Ketika kekecewaan publik sudah begitu mendalam, forum sesakral apa pun bisa menjadi ajang “balas dendam” terbaik, untuk bisa mengubah keadaan.
Karena rasanya, cara-cara formal penyampaian aspirasi seperti kegiatan surat-menyurat, musyawarah, dialog, maupun pertemuan-pertemuan lainnya, dianggap sudah tidak memiliki makna apa-apa, selain menjadi “sampah aspirasi”, yang nantinya juga akan dibuang ke tong sampah.
Oleh karena itu, daripada menjadi bahan pembicaraan yang tidak baik, apalagi sampai menimbulkan aksi-aksi anarkis, lebih baik para pejabat tidak perlu menyelenggarakan kegiatan open house sama sekali, karena rakyat pun sudah tidak lagi mempedulikannya.
Kecuali jika ingin jabatannya lengser. (*)
