Jumat pagi, 20 November 2026, Mahfud MD menulis surat terbuka di akun X dan Instagram-nya. Bukan kepada publik. Kepada dua pihak yang paling berkuasa dalam urusan ini:
“Kepada Yang Terhormat Presiden RI dan Pimpinan MPR RI.”
Isinya bukan soal siapa calon wakil presiden. Ia tidak menyebut satu nama pun. Isinya soal kalender. Seperti dikutip LensaHukum:
“Jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026.”
Kenapa 19 November? Karena MPR menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan Wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 9 Desember 2026. Jadwal itu sendiri sudah diundur dari 2 Desember, atas permintaan Prabowo yang ingin berkonsultasi dengan koalisi.
Ketua MPR Ahmad Muzani mengumumkan, Prabowo punya waktu sampai Rabu, 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama. Hitungannya: 14 hari kalender sebelum 9 Desember.
Mahfud bilang, hitungan itu keliru. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 memang hanya menyebut, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari setelah kekosongan. Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan Pasal 136 ayat (1) Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR menyebut, Presiden mengusulkan dua calon paling lambat 14 hari sebelum sidang.
Tapi, kata Mahfud, Pasal 1 angka 9 UU MD3 dan Pasal 1 angka 22 Tatib MPR mendefinisikan: “Hari adalah hari kerja.” Bukan hari kalender. Bukan Sabtu-Minggu. Bukan tanggal merah. Jadi kalau dihitung mundur 14 hari kerja dari 9 Desember, tenggatnya bukan 25 November, melainkan 19 November. Dan 19 November sudah lewat, tanpa dua nama masuk.
Solusinya, kata Mahfud: “Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR.”
Contohnya: kalau Presiden menyerahkan 20 November, sidang digeser jadi 10 Desember. Kalau menyerahkan 25 November, sidang harus digeser lebih jauh lagi, tapi tetap dalam batas 60 hari sejak Gibran mundur, 12 November 2026.
“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” kata Mahfud.
Peringatan itu tidak sendirian. Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, mengatakan hal yang sama: kalau pemilihan tetap digelar 9 Desember sementara dua nama sampai 19 November belum dikirim, itu pelanggaran nyata terhadap hukum acara yang dibuat sendiri oleh pembentuk UU dan MPR.
Pakar hukum tata negara Denny Indrayana lebih keras lagi: “Hasil pemilihan Wapres pengganti Gibran berpotensi BATAL, karena bertentangan dengan UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib, hanya karena soal penghitungan hari yang keliru, menggunakan hari kalender, padahal harusnya hari KERJA.”
Sabtu, 21 November 2026, Panitia Ad Hoc MPR akhirnya merespons. Anggotanya, Ahmad Irawan, mengatakan catatan Mahfud akan dipelajari di Panitia Ad Hoc dan dibahas di rapat gabungan. Tapi jadwal 9 Desember, katanya, belum berubah. Yang prinsip, kata Irawan, sidang tidak melewati tenggat 60 hari.
Jurnal Media Iuris Vol. 7 No. 1 (2024), Universitas Airlangga, karya Antono Adhi Susanto dan Ghunarsa Sujatnika, “Redesain Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Presiden Menurut Konstitusi,” sudah mengingatkan jauh sebelum Gibran mundur: Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hanya mengatur waktu sidang MPR, bukan penetapan Wapres terpilih, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan Wapres oleh MPR.
Kini ketidakpastian itu terjadi, bukan karena siapa yang dipilih, tapi karena satu kata: hari. Dalam hukum adat Jawa, ada ungkapan: “Aja kesusu, aja ngawur.” Jangan tergesa-gesa, jangan sembarangan. Mahfud, dengan cara yang sangat Mahfud, sedang mengingatkan hal yang sama dengan bahasa konstitusi.
