Mabur.co– Eskalasi konflik militer antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang membakar kawasan Timur Tengah kini mulai menjalar langsung ke dapur fiskal Indonesia.
Dengan harga minyak mentah dunia yang menembus ambang psikologis USD 100 per barel dan jalur vital Selat Hormuz yang semakin terancam.
Pemerintah sedang mengkaji kebijakan efisiensi energi lintas sektor yang berpotensi mencakup penerapan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) hingga penyesuaian metode pembelajaran daring mulai April 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menekan konsumsi energi di sektor publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan umum.
Kebijakan ini menyentuh dua sektor paling vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat: pendidikan dan birokrasi pemerintahan.
Sekolah-sekolah di seluruh Indonesia akan beralih ke metode hybrid learning, sementara Aparatur Sipil Negara akan menjalankan skema kerja fleksibel atau Work From Anywhere.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menuturkan, kebijakan efisiensi energi perlu dirumuskan secara responsif dan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada masa pandemi Covid-19.
Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.
“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Pratikno, dilansir liputan6.com.
Praktikno menjelaskan, kebijakan yang mulai berlaku bulan depan ini mencakup lima strategi utama yang akan mengubah rutinitas harian jutaan orang.
ASN Kembali WFA: Pegawai negeri akan bekerja dari rumah untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi dan operasional kantor.
Sekolah Daring & Luring: Metode pembelajaran akan menyesuaikan karakter mata pelajaran.
Materi teori akan ditarik ke sistem online, sementara praktik tetap dilakukan secara terbatas.
Digitalisasi Layanan Publik: Pemerintah memperkuat platform digital agar pelayanan masyarakat tidak terhambat meski kantor tidak terisi penuh.
Pembatasan Dinas Luar Kota: Perjalanan dinas akan dipangkas habis dan hanya diizinkan untuk agenda yang bersifat sangat mendesak.
Hemat Energi Perkantoran: Pengurangan drastis penggunaan listrik dan fasilitas di gedung-gedung pemerintah.
“Meski bertujuan menyelamatkan cadangan BBM nasional, kebijakan ini diprediksi akan mengubah peta ekonomi lokal. Sektor transportasi dan UMKM di sekitar perkantoran serta sekolah kemungkinan besar akan terdampak,” katanya.
Pratikno menuturkan, di sisi lain, penghematan pengeluaran transportasi bagi keluarga ASN dan orang tua siswa menjadi angin segar di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Pemerintah berjanji akan terus memantau efektivitas kebijakan ini secara berkala.
“Fokus utamanya adalah memastikan bahwa meski mobilitas dibatasi, kualitas pendidikan dan pelayanan publik tetap berada pada level optimal,” ucapnya. ***
