Menguak Keadilan di Indonesia yang Semakin Tidak Adil - Mabur.co

Menguak Keadilan di Indonesia yang Semakin Tidak Adil

Mabur.co – Memasuki hari kesepuluh pelaksanaan bulan Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026, Kampoeng Ramadan Jogokariyan (KRJ) mengajak masyarakat untuk sama-sama membedah sejauh mana keadilan sudah benar-benar diterapkan di negeri ini.

Melalui Dialog Kebangsaan bertema Keadilan yang Dirindukan, Pilar Peradaban yang Hilang, yang berlangsung di Plaza Masjid Jogokariyan pada Jumat (27/2/2026), KRJ pun turut mengundang tiga pakar, Mahfud MD (Guru Besar Hukum Tata Negara), Shofwan Al Banna Choiruzzad (Profesor Hubungan Internasional di FISIP UI), dan Zainal Arifin Mochtar (Guru Besar Fakultas Hukum UGM).

Ketiganya membahas tentang bagaimana perkembangan keadilan dan peradabannya di Indonesia hingga saat ini, sekaligus bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, ketiganya juga turut membahas isu-isu keadilan terkini, yang sebagian besar berhubungan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti MBG, Board of Peace (BOP), tuduhan “antek asing”, ijazah palsu Jokowi, serta potensi Indonesia Bubar 2030, dan seterusnya.

Di akhir sesi, ketiga narasumber mencoba memberikan rasa optimisme kepada ratusan jemaah Masjid Jogokariyan yang hadir pada malam itu, untuk tidak berhenti dan menyerah dalam mengkritik setiap kebijakan negara, pemerintah, atau apa pun yang dianggap janggal bagi kepentingan khalayak.

Karena sikap kritis itu sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia, serta merupakan wujud rasa cinta yang mendalam kepada negara.

Pihak KRJ sendiri berharap bahwa dialog ini bisa menjadi refleksi penting bagi para jemaah atau masyarakat secara umum, untuk benar-benar meresapi makna keadilan sebagaimana mestinya, serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Karena yang terjadi saat ini, keadilan sudah semakin “dijual mahal” oleh para penguasa, alias butuh disuap sedemikian rupa untuk bisa mencapai keadilan yang diinginkan.

Akibatnya keadilan di Indonesia justru semakin tidak adil, lantaran sudah menjadi bisnis transaksional di kalangan pejabat elit negara. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *