Mabur.co – Baru-baru ini, Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Sekolah Daring (sekolah dalam jaringan, melalui pembelajaran online), sebagai salah satu upaya untuk penghematan energi, di tengah ancaman krisis yang terjadi akibat konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, awal bulan ini.
Namun melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, pihaknya menegaskan bahwa aspek pendidikan tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, yakni pembelajaran secara langsung melalui tatap muka (offline).
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dari keterangan Kemenko PMK yang dilansir oleh laman Detik, Rabu (25/3/2026).
Meskipun mengakui pernah ada diskusi soal rencana penerapan sekolah secara daring untuk penghematan energi, namun Pratikno dan segenap jajaran di Kementerian merasa tetap perlu menjaga kualitas pendidikan siswa sebaik mungkin. Sehingga pembicaraan lintas kementerian menyimpulkan bahwa pembelajaran daring tidak menjadi suatu urgensi, setidaknya untuk saat ini.
Alih-alih menerapkan sekolah daring yang berpotensi mengakibatkan learning loss dan penurunan kualitas pendidikan secara massif, Pratikno menekankan pentingnya pemerintah melakukan percepatan transformasi kinerja berbasis elektronik (digital), meningkatkan aspek birokrasi, serta terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
Dengan tetap menerapkan sekolah formal secara offline atau tatap muka, pemerintah juga berkesempatan “melanjutkan proyek korupsi” melalui program andalannya, yakni MBG (Makan Bergizi Gratis), kepada siswa-siswi di sekolah masing-masing.
Karena tentu saja, pembagian menu MBG akan sangat merepotkan, apabila anak-anak tidak berkumpul di satu titik tertentu seperti di sekolah, sehingga “proyek korupsi” pun tidak akan berjalan secara optimal. (*)
