Mabur.co – Media sosial tengah dihebohkan dengan keinginan Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, yang menantang Menteri HAM, Natalius Pigai, untuk berdebat tentang HAM di forum terbuka sehingga dapat disaksikan publik.
Saat mengisi Dialog Kebangsaan bertajuk “Keadilan yang Dirindukan, Pilar Peradaban yang Hilang” yang berlangsung di Plaza Masjid Jogokariyan, Jumat (27/2/2026), Zainal Arifin atau yang biasa dipanggil “Prof Uceng”, menyampaikan bahwa rencana tersebut lahir dari kemarahannya terhadap para pejabat yang saat ini sedang berkuasa di pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satunya adalah Menteri HAM, Natalius Pigai.
“Saya itu orangnya nggak suka debat. Karena cenderung tidak ada hasilnya, sehingga saya lebih banyak menghindari. Namun untuk kasus ini (berdebat dengan Natalius Pigai soal meniadakan MBG dianggap melanggar HAM), saya terpaksa menerima (debat dengan Pigai). Karena yang namanya negara tidak boleh membangun persepsi ke masyarakat bahwa seolah-olah mereka hanya bekerja dengan jargon. Misalnya, ‘Saya sudah paham segalanya, maka pasti HAM akan jadi baik’. Dan sebagainya. Tidak seperti itu caranya,” ucap Zainal Arifin di Plaza Masjid Jogokariyan.
Lebih lanjut Zainal mengatakan, publik seharusnya tidak boleh mempercayai begitu saja perkataan dari para pejabat, yang hanya mengucapkan kalimat-kalimat “simbolis” dengan kata-kata manis yang seolah memihak rakyat.
“Kita harus lawan itu. Itu namanya gejala ‘jargonisme’. Kita harus benar-benar tagih kerjaan masing-masing pejabat, dan itu tidak bisa hanya direspons dengan jargon-jargon formalitas seperti itu,” sambung Zainal.
Meskipun Zainal mengaku sempat ditantang untuk melakukan debat terbuka bersama Menteri HAM, namun ia merasa kadang-kadang posisi semacam itu harus tetap diambil, agar bisa memberi edukasi kepada masyarakat tentang makna HAM yang sebenarnya. Tentu saja bukan berupa jargon-jargon seperti yang sering diucapkan oleh pemerintah saat ini.
Selain itu, rencana debat ini juga merupakan cara Zainal untuk mengkritisi negara. Karena hal itu penting dilakukan di negara demokrasi.
Lagi pula, kekuasaan mereka juga bukan kekuasaan absolut yang berasal dari Tuhan. Melainkan berasal dari pilihan mayoritas rakyat Indonesia, yang dilakukan melalui mekanisme Pemilu lima tahunan. (*)
