Mabur.co – Pengamat politik sekaligus guru besar tata negara, Feri Amsari, kembali mengkritik sosok presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurut Feri, Prabowo seringkali bertindak seenaknya dalam memutuskan suatu kebijakan atau kesepakatan dengan negara lain.
Bahkan dalam keterlibatan Indonesia dalam perjanjian BoP (Board of Peace), serta ART (Agreement on Reciprocal Trade), Prabowo sama sekali tidak berkonsultasi dengan DPR, sebagai lembaga negara sah yang seharusnya menjadi tempat presiden membicarakan suatu wacana atau kebijakan tertentu.
Sebelum nantinya benar-benar disahkan (melalui pembuatan Undang-undang), dan diterapkan langsung kepada rakyat.
Alih-alih berkonsultasi dengan lembaga negara lainnya (apalagi rakyat), Prabowo dengan leluasa bergabung ke dalam banyak kesepakatan luar negeri, setiap kali melakukan kunjungan ke negara lain.
“Prabowo sama sekali tidak mengetahui tugas ketatanegaraan seorang presiden. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Misalnya saja MBG, harusnya proyek besar semacam itu diketuk palu melalui undang-undang. Nyatanya Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada sama sekali,” ungkap Feri dalam acara halal bihalal pengamat bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan’, seperti dilansir dari kanal YouTube Sociocorner, belum lama ini.
Feri menambahkan, tipikal Prabowo menyelesaikan masalah adalah dengan menerapkannya terlebih dahulu, lalu menyesuaikan peraturannya di kemudian hari. Seolah-olah negara ini sebegitu mudahnya ia atur sendiri sesuai kemauannya. Padahal ada banyak kepentingan rakyat di dalam setiap keputusan yang diambilnya tersebut.
“Misalnya ketika dibutuhkan anggaran untuk petugas SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), yang dilakukan adalah memecat sebagian besar P3K (guru berstatus PNS), supaya petugas SPPG bisa dilantik jadi P3K. Coba bayangkan, logikanya sama. Selesaikan masalah dengan masalah baru, sesuaikan masalah dengan hal yang perlu disesuaikan. Pokoknya penyesuaiannya belakangan, yang penting urusannya beres dulu,” tambah Feri.
Bahkan menurut Feri, versi paling ekstrem seorang Prabowo adalah, ketika ia telah memikirkan sesuatu (kebijakan) di dalam kepalanya, lalu ia sampaikan begitu saja saat berpidato. Seketika rencana itu harus langsung diwujudkan menjadi sebuah kebijakan baru, tanpa melalui persetujuan dari pihak manapun.
Itulah yang mendasari pemikiran Feri, bahwa Prabowo sama sekali tidak mengerti tugas-tugas ketatanegaraan sebagai seorang presiden.
Karena selama ini ia hanya asal ceplos (omon-omon) tanpa berpikir panjang tentang dampak dari setiap kebijakannya terhadap rakyat. Sekalipun ia selalu menegaskan bahwa seluruh kebijakannya adalah demi rakyat Indonesia, dan seterusnya. (*)
