Mabur.co – Dinamika politik yang terjadi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir, telah memancing reaksi beragam dari berbagai pihak.
Kini, pihak kampus pun tidak ketinggalan ikut bersuara, sekaligus menyatakan pendapat dan masukannya, terkait situasi politik yang terjadi saat ini.
Salah satu kampus yang ikut bersuara adalah Universitas Alma Ata (UAA).
Kampus yang berada di kawasan Kasihan, Bantul, ini merasa bahwa situasi politik yang terjadi tidak bisa ditangani sendiri oleh pemerintah. Melainkan butuh kerjasama yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, termasuk civitas intelektual seperti kampus dan mahasiswa sekaligus dosen di dalamnya.
Berikut adalah beberapa rekomendasi dari civitas akademika kampus UAA, terkait dinamika politik yang terjadi saat ini.
1. Mengutuk Serangan Militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran
Terjadinya eskalasi konflik militer di Timur Tengah bisa memperluas ketegangan geopolitik di tingkat global, serta meningkatkan risiko krisis kemanusiaan yang lebih luas. Sebagai negara yang secara konsisten menyuarakan perdamaian dunia, dan menolak segala bentuk penjajahan, UAA mengharapkan pemerintahan Indonesia mampu menunjukkan kepemimpinan moral dalam diplomasi internasional. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil di Iran.
2. Meninjau Kembali Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace)
UAA juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace – BoP). Hal ini perlu dilakukan secara cermat, untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama internasional tetap sejalan dengan amanat konstitusi, sekaligus prinsip politik luar negeri bebas aktif, yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Indonesia sejak zaman kemerdekaan.
Lebih lanjut, UAA menganggap bahwa keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional tidak boleh menimbulkan persepsi miring, bahwa Indonesia berada dalam jalur politik yang justru bertentangan dengan etika moral dan politik di Indonesia, dalam mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.
3. Meninjau Kembali Perjanjian Dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat
Selain soal BoP, UAA juga meminta pemerintah meninjau kembali Perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pemerintah dalam hal ini juga perlu mempertimbangkan berbagai kritik dan keberatan yang telah beredar di ruang publik. Pemerintah diharapkan mampu membuka substansi dan implikasi dari perjanjian tersebut secara transparan ke hadapan publik, terutama terkait potensi dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi secara nasional, perlindungan terhadap industri dalam negeri, serta posisi tawar Indonesia dalam hubungan perdagangan internasional.
4. Evaluasi Program MBG Secara Komprehensif dan Berdampak Jangka Panjang
Tak bisa dipungkiri, program unggulan presiden Prabowo yakni MBG (Makan Bergizi Gratis) telah menjadi “kecacatan nasional” sejak pertama kali diluncurkan pada awal 2025 lalu.
Meskipun niat awal dari keberadaan MBG ini sangatlah baik, salah satunya untuk mengentaskan stunting di Indonesia. Namun pelaksanaannya makin kesini justru semakin melenceng dari tujuan utamanya. Bahkan disinyalir telah melahirkan sistem korupsi baru secara TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Massif)
UAA pun menyarankan, agar program MBG dapat disempurnakan melalui pendekatan berbasis hybrid, yaitu memprioritaskan intervensi gizi pada kelompok 1000 Hari Pertama Kehidupan (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita), yang secara ilmiah paling menentukan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, serta tetap menyediakan makan bergizi bagi anak sekolah, khusus bagi keluarga kurang mampu, guna mendukung konsentrasi belajar dan mengurangi ketimpangan gizi di lingkungan pendidikan.
Melalui pendekatan ini, alokasi sumber daya anggaran akan lebih tepat sasaran, sehingga dampaknya terhadap penurunan stunting dan peningkatan gizi akan menjadi lebih besar, sekaligus tetap menjaga tujuan MBG itu sendiri, dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara nasional.
5. Memperkuat Komitmen Pengembangan Kopdes Merah Putih (KDMP) yang Berdampak Langsung Bagi Rakyat Kecil (Bukan Penguasa)
Sejak awal, koperasi dirancang sebagai instrumen ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, dan keadilan sosial, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kondisi ekonomi yang masih diwarnai ketimpangan akses terhadap sumber daya dan peluang usaha, penguatan koperasi menjadi penting, sebagai sarana memperluas partisipasi ekonomi rakyat, khususnya bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pekerja sektor informal.
Karena itu, pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlu menempatkan prinsip “dari, oleh, dan untuk rakyat” (konsep demokrasi dari Abraham Lincoln) secara nyata. Dimana koperasi dibangun dari kebutuhan masyarakat desa, dikelola secara partisipatif oleh anggotanya, dan manfaat ekonominya pun kembali untuk kesejahteraan anggota serta komunitas desa itu sendiri.
Prinsip ini sangat penting untuk dilakukan, agar memastikan KDMP tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi tumbuh sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berkelanjutan.
***
Seluruh pernyataan sikap ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari civitas akademika Universitas Alma Ata (UAA) dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keutuhan NKRI, memperkuat demokrasi, serta mendorong terwujudnya kebijakan publik yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kemanusiaan.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan institusi pendidikan tinggi, niscaya akan tercipta kualitas bangsa yang lebih kuat, dan siap menghadapi setiap tantangan zaman, serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, demokratis, dan berkeadilan sosial. (*)
