Mabur.co – Di tengah situasi geopolitik yang memanas antara Amerika Serikat (AS) bersama Israel dan juga Iran, serta beberapa negara Timur Tengah lainnya, tentunya hal ini akan ikut memengaruhi situasi di negara-negara lain di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Di dalam negeri saja, Indonesia juga berada di ambang situasi krisis. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah semakin semena-mena kepada rakyat, bahkan tak segan-segan nyinyir kepada setiap orang yang mengkritik pemerintahannya, dengan menyebut mereka sebagai “antek asing”, dibayar oleh pihak tertentu, dan lain sebagainya.
Salah satu ancaman krisis yang paling harus diwaspadai dalam waktu dekat adalah krisis ekonomi. Harga-harga akan terus naik, nilai tukar rupiah ke Dollar Amerika juga ikut naik, sedangkan pasokan energi justru harus turun, yang merupakan salah satu imbas dari konflik geopolitik di Timur Tengah.
Dalam situasi yang serba sulit dan serba krisis seperti saat ini, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, memiliki beberapa solusi sederhana, agar Indonesia bisa segera keluar dari krisis, setidaknya krisis internal yang terjadi di dalam negeri terlebih dahulu.
Dilansir dari kanal YouTube Mojokdotco, berikut adalah sejumlah rekomendasi dari Tiyo Ardianto, agar Indonesia bisa segera keluar dari ancaman krisis.
1. Efektifkan APBN (Termasuk Hentikan MBG)
Ancaman krisis ekonomi yang terjadi saat ini, tentu saja membutuhkan penghematan dari berbagai sektor.
Dalam skema anggaran negara, tentu saja APBN harus menjadi salah satu yang “dikorbankan” untuk dilakukan penghematan.
Selain itu, menurut Tiyo, program MBG (Makan Bergizi Gratis) juga semestinya bisa dihentikan untuk sementara waktu, atau bahkan dihentikan seterusnya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa MBG merupakan sumber terbesar boncosnya APBN di tahun 2026 ini.
Dengan menghentikan MBG saja, APBN bisa lebih hemat sebesar Rp 300 triliun. Sebuah angka yang tentu saja sangat baik untuk penghematan anggaran negara (kalau tidak dikorupsi).
2. Efektifkan Belanja Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata)
Alutsista juga dianggap Tiyo sebagai salah satu sumber boncosnya keuangan negara, yang disinyalir mencapai angka Rp 500 triliun. Angka sebesar itu tentunya “terlalu indah” untuk tidak dikorupsi oleh para pejabat negara. Apalagi anggaran untuk sistem pertahanan juga tidak bisa diaudit begitu saja.
Meskipun alutsista sangat penting sebagai alat pertahanan negara, namun Tiyo menilai tidak ada salahnya apabila anggaran ini juga bisa dihemat, agar bisa digunakan untuk keperluan lain, sekaligus sebagai “dana cadangan”.
3. Perbanyak Transfer Anggaran dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah
Kejadian demo besar-besaran di Pati pada Agustus 2025 lalu, yang kemudian meluas ke beberapa daerah lainnya di seluruh Indonesia, salah satunya bersumber dari kurangnya anggaran yang dimiliki oleh daerah (APBD), lantaran tidak mendapat dana yang cukup dari pemerintah pusat.
Akibatnya, pemerintah daerah pun dipaksa memutar otak untuk bisa survive, sekaligus mengembalikan modal politik yang telah digunakan selama Pilkada dan seterusnya. Hingga akhirnya muncullah kebijakan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% dan sebagainya.
Bagi Tiyo, menaikkan pajak jelas bukan cara yang bijak agar sebuah daerah bisa survive, apalagi untuk mengembalikan modal politik. Karena hal itu akan membuat perputaran ekonomi di daerah menjadi tidak stabil.
Oleh karena itu, pemerintah pusat perlu menaikkan transfer APBD kepada setiap daerah, agar mereka bisa mandiri dan bertahan hidup dengan situasi yang ada, tanpa perlu memalak uang rakyat sebanyak-banyaknya, yang ujung-ujungnya juga akan dikorupsi oleh para pejabat setempat.
4. Rampingkan Kementerian dan Kelembagaan Negara yang Dianggap Tidak Efektif
Harus diakui bahwa Kabinet Merah Putih bentukan Prabowo-Gibran merupakan susunan kabinet tergemuk yang pernah dimiliki Indonesia sejak zaman orde baru. Jumlahnya bahkan mencapai lebih dari 100 pejabat.
Di tengah situasi ancaman dan krisis yang berpotensi melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, tentunya hal ini sangat kontradiktif dengan prinsip penghematan yang saat ini sedang gencar dilakukan di banyak negara, apalagi dengan eskalasi konflik di Timur Tengah yang semakin meluas.
Untuk itu, Tiyo menyarankan agar jajaran kabinet bisa lebih dirampingkan. Karena semakin banyak kementerian yang dibuat, akan semakin banyak bangunan kantor yang dibutuhkan (beserta sarana dan prasarana di dalamnya), kop surat baru, sekaligus fasilitas protokoler untuk masing-masing kementerian dan pejabat, dan seterusnya.
Semua itu tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, untuk dapat menghidupi pekerjaan mereka (sekaligus gaji) selama berada di pemerintahan.
Padahal, sejak awal pembentukannya, tidak banyak menteri yang memberi hasil nyata terhadap perkembangan Indonesia secara keseluruhan. Yang ada mereka justru kerap menyalahkan rakyat, menyampaikan data yang bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya, serta menyampaikan narasi-narasi yang terkesan “ngajak berantem”.
Artinya jelas, kehadiran mereka sama sekali tidak dibutuhkan oleh rakyat. Kecuali hanya untuk menyenangkan presiden Prabowo beserta koalisinya.
***
Ketika keempat aspek tadi bisa dihemat sedemikian rupa, bagi Tiyo, hal itu akan mampu mencegah ancaman krisis yang bisa saja terjadi, terutama krisis ekonomi.
Dalam situasi yang serba sulit seperti sekarang, Tiyo merasa negara tidak bisa sepenuhnya bergantung pada investor atau pendanaan dari “antek-antek asing”, mengingat negara adidaya seperti Amerika saja juga sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sehingga mereka harus menyerang negara-negara seperti Venezuela dan juga Iran, untuk bisa mengembalikan supremasi ekonomi mereka ke posisi yang seharusnya.
Oleh karena itu, Tiyo merasa Indonesia hanya bisa bergerak untuk menyelamatkan diri sendiri, alias dengan merampingkan keempat aspek diatas, agar tidak terjadi krisis seperti yang ditakutkan oleh semua orang.
Pertanyaannya sekarang, apakah pemerintahan Prabowo-Gibran benar-benar bersedia keluar dari krisis tersebut? Atau justru masih asyik dengan kenyamanan duduk di singgasana pemerintahan, tanpa mau peduli dengan jeritan rakyatnya yang sudah begitu menderita, lalu nyinyir begitu saja setiap kali dikritik? (*)
