Masyarakat Tionghoa merupakan kelompok terbesar di luar orang pribumi di Jawa Indonesia. Pada tahun 1900 jumlah mereka kira-kira 280.000 jiwa.
Sebagian besar dari mereka adalah keturunan keluarga-keluarga yang sudah turun temurun berada di Jawa. Walaupun demikian, mereka tetap melihat kepada negeri mereka sebagai sumber kebudayaan mereka.
Suatu gejala umum bahwa, terjadinya gelombang migrasi sekelompok etnis tertentu biasanya membawa dan mengembangkan budaya asalnya.
Pengembangan budaya asalnya ini dilakukan karena pada waktu senggang mereka memerlukan hiburan dan hal itu sebagai salah satu cara selain untuk melepaskan rindu pada tanah asalnya, juga untuk menjalin interaksi dengan orang-orang sesukunya.
Berbekal alasan-alasan itu para migran menganggap perlu menyumbangkan budaya asalnya sebagai media yang terbaik untuk menjalin solidaritas agar jatidiri kesukuan dan budaya di daerah rantau tetap terbina dengan baik.
Masalah yang kemudian muncul adalah, para migran Tionghoa yang datang di Jawa sebelum abad ke-19 tidak membawa istri-istri mereka.
Mereka kemudian menikah dengan perempuan-perempuan pribumi dan melahirkan anak-anak campuran yang lazim disebut Tionghoa peranakan.
Mayoritas Tionghoa peranakan ini telah kehilangan kemampuannya berbahasa Cina dan menggunakan bahasa lokal sebagai bahasa komunikasinya. Orang-orang Tionghoa peranakan ini pada umumnya buta huruf dan hanya berminat mencari uang. Mereka memiliki keunikan dan kerumitannya sendiri.
Kehadiran mereka yang sudah cukup lama membuat golongan ini banyak mengadopsi budaya lokal, seperti gaya hidup dan ritus kehidupan.
Mereka sebagian bahkan memeluk agama Islam, baik melalui hubungan dengan wanita pribumi maupun atas pilihan sendiri, dan efek yang lebih penting dari perubahan agama itu adalah diterimanya kebudayaan Jawa oleh keluarga-keluarga pembesar Tionghoa di Jawa, sehingga adat, kepercayaan dan agama orang-orang Tionghoa menjadi bercampur.
Misalnya dari ayah kelahiran Tiongkok, orang-orang Tionghoa mewarisi kebiasaan kebiasaan dari Tiongkok, tetapi dari ibunya, mereka menerima kebiasaan dan adat pribumi.
Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan para musafir yang pernah datang ke Jawa sejak abad ke-18. Keprihatinan mereka tertuju pada kehidupan orang-orang Tionghoa di Jawa.
Para musafir atau pengamat merasa prihatin dan memandang negatif atas hilangnya sifat-sifat kecinaan para keturunan perantau yang menetap di tanah Jawa.
Salah satu di antaranya adalah Ong Tae Hae, yang mengatakan bahwa setelah orang orang Tionghoa tinggal di rantau untuk beberapa generasi tanpa pernah kembali ke tanah leluhurnya, mereka seringkali sudah melupakan petunjuk orang bijak (Konghucu?).
Dalam hal bahasa, makanan, dan busana mereka meniru orang-orang pribumi dan mempelajari buku-buku asing, mereka senang menjadi orang Jawa, ketika mereka menyebut diri mereka Islam, mereka kemudian menolak makan babi dan sekaligus memungut adat istiadat pribumi.
Perkataan Ong tersebut menunjukkan bahwa proses akulturasi dan gelombang masuk Islam di kalangan Tionghoa peranakan terjadi pada waktu itu, sehingga banyak Tionghoa peranakan kehilangan sifat-sifat kecinaannya.
Proses asimilasi yang cukup kuat ini masih terjadi seabad kemudian, tetapi mulai abad ke-20 bisa dikatakan asimilasi kemudian memudar.
Konghucuisme sementara itu mulai dihidupkan lagi oleh pembaharu Cina di Tiongkok. Salah satu dari mereka adalah Kang Youwei.
Gagasan-gagasan pembaharuan ini juga tersebar ke Asia Tenggara dan kemudian sebuah masyarakat penganut Konghucu yang dibentuk di Singapura membawa dampak besar pada orang-orang Tionghoa perantauan karena sejak saat itu termasuk di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Hindia Belanda.
Para pembaharu memandang bahwa representasi dan penguatan budaya Cina hanya bisa diwujudkan dengan melalui pendidikan, oleh karena itu dibutuhkan lembaga pendidikan yang bisa digunakan sebagai media untuk menanamkan tradisi, kebudayaan warisan leluhur maupun rasa cinta pada negeri asal.
Yang menjadi masalah sampai akhir abad ke-19 belum ada lembaga pendidikan formal untuk anak-anak Tionghoa di Hindia Belanda.
Ong Hok Kam juga menyatakan bahwa sebenarnya di Batavia pada abad ke-19 para hartawan pernah mendirikan Sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu.
Sekolah tersebut bernama “Gie Oh” (yu Xue) artinya sekolah gratis. Sekolah Gie Oh ini terletak di belakang Klenteng Kim Tek le (Jin de Yuan) di kawasan Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat.
Guru-guru yang mengajar di sekolah ini digaji sebesar 1000 gulden setahun. Dana tersebut diambil dari dana penguburan Tanjung (salah satu tanah pemakaman milik Kong Koan yang lokasinya di sekitar wilayah Slipi Jaya, Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat). Sekolah ini hanya mempunyai enam puluh murid dan dua orang tenaga pengajar saja.
Sekolah Gie Oh terkenal dengan nama Sekolah Hokkian, karena bahasa pengantar di sekolah tersebut adalah bahasa Hokkian.
Sistem mengajar di sekolah ini juga hanya menggunakan ajaran Konghucu sebagai buku acuan mereka. Murid-muridnya hanya disuruh menghafal kitab klasik Si So (Si Shu).
Sekolah ini tidak mengajarkan ilmu sejarah, berhitung, dan lain-lain. Karena hanya diharuskan membaca dan menghafal kitab klasik tersebut saja dan tidak mengerti maknanya, maka puncak kepintaran tertinggi yang bisa dicapai adalah membaca buku-buku bahasa klasik.
Penyelenggaraan sekolah-sekolah yang demikian bisa dihubungkan dengan kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang cenderung diskriminatif terhadap anak-anak orang-orang Tionghoa.
Menurut Beny G Setiono, Pemerintah Hindia Belanda tidak memberi kesempatan kepada anak-anak orang-orang Tionghoa untuk sekolah di sekolah-sekolah formal yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda.
Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda hanya memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak orang Belanda atau bangsa Eropa lainnya dan anak-anak orang pribumi.
Menurut Leo Suryadinata, orang-orang Tionghoa menjadi sadar akan pentingnya peranan mereka dalam perekonomian Hindia Belanda sejak keluarnya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang membatasi ruang gerak mereka dan menimbulkan perasaan senasib, sehingga mendorong semangat untuk bersatu di kalangan orang-orang Tionghoa peranakan untuk menangani secara bersama-sama semua persoalan yang berkaitan dengan kelompoknya.
Namun mereka sadar bahwa pendidikan modern hanya mungkin diselenggarakan jika mereka memiliki organisasi yang menghimpun orang-orang Tionghoa di dalamnya, maka para pembaharu kemudian mendirikan perhimpunan orang-orang Tionghoa modern pertama yaitu Tiong Hoa Hwee Koan (THHK).
Usaha tersebut terealisasi secara formal pada tanggal 17 maret 1900, dengan mendirikan organisasi yang kemudian dinamakan Pendirian Tionghoa Hwee Koan (THHK).
Rangkaian peristiwa ini telah mendorong orang-orang Tionghoa untuk meninjau kembali identitasnya. Satu identitas baru dengan nasion Cina timbul dan nasionalisme mulai tumbuh sebagai suatu sentiment yang kuat di kalangan Tionghoa di Hindia Belanda, terutama Jawa.
Sebagai realisasinya THHK kemudian membuka lembaga-lembaga pendidikan khusus untuk anak-anak Tionghoa peranakan agar mereka bisa belajar secara teratur.
Setahun kemudian yaitu pada tahun 1901, Phoa Keng Hek (Pan Jinghe), ketua THHK Batavia mulai mendirikan sekolah-sekolah THHK.
Tujuan didirikannya THHK yang utama adalah untuk pengembangan ajaran Konghucu dan mengubah tradisi atau kebiasaan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Tionghoa misalnya, melakukan upacara perkawinan dan pemakaman secara besar-besaran yang menelan biaya besar, yang dianggap sebagai pemborosan yang sia-sia.
Selain itu juga untuk memajukan pendidikan anak-anak orang-orang Tionghoa, menggalang persatuan Tionghoa perantauan tanpa membedakan asal kampung dan provinsi di Tiongkok, serta tidak membedakan peranakan dan totok.
Semua orang Tionghoa harus dapat dipersatukan oleh THHK. Disamping itu THHK juga bertujuan mengembangkan sistem gaya baru dalam bahasa Cina Mandarin. Dengan kata lain munculnya THHK, selain dimaksudkan sebagai upaya resinifikasi, juga merupakan reaksi golongan “kaoem moeda” Tionghoa yang merasa dianaktirikan oleh kebijakan pendidikan Belanda yang bersifat deskriminatif.
Promosi tentang Konghucuisme, dilakukan dengan menerbitkan buku-buku tentang Konghucuisme dan usaha lain dengan membuka sekolah-sekolah Tionghoa. Sekolah-sekolah ini awalnya dibuka di Jawa, tapi kemudian diperluas ke seluruh Hindia Belanda. Pada tahun 1919 sudah ada 250 lebih sekolah THHK di Hindia Belanda.
Pendirian THHK tersebut mendapat reaksi yang berbeda-beda dari orang-orang Tionghoa. Disamping yang menyambut dengan gembira, ternyata ada pula yang menentang, yaitu kelompok yang ingin mempertahankan kebiasaan dan nilai-nilai lama yang selama ini dijalankan. Serta beranggapan bahwa sekolah-sekolah THHK tidak lebih baik daripada sekolah-sekolah tradisional Cina yang sudah ada. Bahkan ada yang menyebut para pemimpin THHK sebagai orang-orang yang mabuk Khonghucu.
THHK memang didirikan pada 17 Maret 1900, tetapi secara resmi baru pada 3 Juni 1900, dan kegiatan baru bisa dilaksanakan setelah terbit surat pengesahan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda.
Pada tanggal 11 Juni 1900, diadakan pembicaraan yang akhirnya melahirkan ide untuk memndirikan sekolah. Para penggagas utamanya adalah Lie Kim Hok, Tan kim San, Lie Hin Liam, Oey Koen Le, Tan Tjong Long, Thio Sek liong, Ang Tio Tjiang, Khoe Siauw Eng, dan Khoe A Fan.
Sekolah yang mula-mula akan didirikan adalah sekolah khusus bagi anak laki-laki dengan meniru model sekolah modern yang diberlakukan di Tiongkok dan Jepang.
Mata pelajaran yang diajarkan adalah membaca dan menulis dalam bahasa Cina, berhitung, ilmu bumi, dan adat istidat Cina, tapi kemudian direncanakan pula pendirian sekolah untuk anak perempuan dengan mata pelajaran yang sama.
Selanjutnya dikatakan oleh Suryadinata, bahwa sekolah THHK menawarkan pula sesuatu yang baru yaitu mengadakan pelajaran bahasa Inggris. Para guru didatangkan dari Tiongkok kecuali guru-guru bahasa Inggris yang berasal dari Jawa, Singapura dan Negara barat.
Pembentukan THHK disusul dengan munculnya surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa melayu Cina, misalnya Li Po (1901 di Sukabumi), Kabar Perniagaan (1903) di Batavia, Pewarta Soerabaya (1902 di Surabaya), dan Jawa Tengah (1909 di Semarang).
Setelah pemunculan surat-surat kabar Cina Peranakan, maka organisasi dan surat-surat kabar tersebut mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan gerakan Cina raya, yaitu mempersatukan orang-orang Cina Hindia Belanda dan mengarahkan orientasinya secara kultural dan politik ke negeri Cina. (Bersambung)
