Mabur.co– Suasana di depan Pendopo Kabupaten Indramayu mendadak mencekam sekaligus riuh.
Bukan sekadar teriakan orasi, aksi unjuk rasa yang digelar oleh Aliansi Topi Jerami pada Kamis (7/5/2026) berakhir dengan pemandangan yang tak biasa: hujan ular di gerbang kekuasaan.
Ketegangan memuncak saat massa aksi, yang telah bertahan selama dua hari, merasa diabaikan.
Keinginan mereka untuk bertatap muka langsung dengan Bupati Indramayu, Lucky Hakim, tak kunjung terpenuhi. Sebagai bentuk puncak kekecewaan, massa nekat melemparkan puluhan ekor ular ke arah area pendopo.
Aksi melempar reptil tersebut diklaim sebagai simbolis “hadiah” khusus bagi sang kepala daerah.
Peristiwa ini sontak menarik perhatian warga sekitar dan pengguna jalan yang melintas, mengingat risiko keamanan yang ditimbulkan oleh hewan-hewan melata tersebut.
Situasi di lokasi dilaporkan sempat memanas. Massa yang merasa aspirasinya tersumbat meluapkan amarahnya melalui tindakan teatrikal yang ekstrem ini.
Tak butuh waktu lama bagi aksi ini untuk menjadi konsumsi publik. Video pelemparan ular tersebut viral di berbagai platform media sosial. Namun, alih-alih mendapat dukungan penuh atas tuntutan mereka, netizen justru banyak yang menyoroti nasib hewan yang dijadikan alat protes tersebut.
Berdasarkan pantauan di kolom komentar media sosial, banyak warganet yang menyayangkan keterlibatan makhluk hidup dalam aksi politik tersebut.
“Tolong jangan korbankan hewan, mereka makhluk hidup tidak salah apa-apa. Bisa diganti sampah atau kotoran dan lainnya,” tulis akun @diamalia_.
Sementara itu, Koordinator aksi, Rakhmat Hidayat menjelaskan, ular yang dilempar ke Pendopo Indramayu merupakan simbol sindiran terhadap kondisi daerah yang dinilai belum banyak berubah.
Langkah Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam menjalankan pemerintahan dinilai terlalu simbolis dan dampaknya belum benar-benar dirasakan masyarakat.
“Simbol lempar ular ini menjadi bentuk kritik kami terhadap kebijakan yang terkesan simbolis. Masyarakat membutuhkan solusi yang benar-benar dirasakan dampaknya,” katanya dilansir Kompas.com, Jumat (8/5/2026).
Rahmat mengatakan, persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, mulai dari masalah sampah, pendidikan, hingga kondisi ekonomi masyarakat.
Angka pengangguran dan kemiskinan di Indramayu masih tinggi sehingga perlu perhatian serius dari pemerintah daerah.
Persoalan sampah menjadi salah satu isu yang paling disorot massa aksi. Banyak sampah di sejumlah titik menggunung karena tidak kunjung diangkut.
Padahal, kata dia, sampah tersebut dibuang warga di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), bukan dibuang sembarangan. Karena tak kunjung diangkut, sampah menumpuk dan menimbulkan bau tidak sedap.
“Kami menuntut Bupati Indramayu untuk membuka secara transparan seluruh kebijakan dan program kerja yang selama ini diklaim berhasil, serta mempertanggungjawabkan secara jujur capaian yang faktanya tidak dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya. ***
