Mabur.co – Sejak berkuasa pada Oktober 2024 lalu, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah melakukan beberapa aksi pembungkaman terhadap kritik yang cukup masif dan bisa dibilang terstruktur.
Setiap kritik yang dilontarkan, khususnya melalui media digital, telah menjadi bahan kritik pemerintah yang cukup besar sejak Prabowo-Gibran memimpin negeri ini.
Bahkan salah satu kritik terbesar terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu, saat masyarakat sipil dari berbagai daerah melakukan aksi demonstrasi besar-besaran.
Kemarahan publik yang sudah tak terbendung membuat sejumlah gedung DPR (pusat) maupun DPRD (daerah) terbakar hebat, fasilitas umum rusak berat, serta kediaman sejumlah anggota DPR yang beberapa diantaranya merupakan mantan artis, juga tak luput dari sasaran amukan warga.
Kediaman mereka diacak-acak oleh masyarakat, barangnya dicuri, diambil paksa, dan seterusnya. Benar-benar mirip seperti rumah yang baru saja terkena gempa bumi.
Rentetan kejadian itu masih belum termasuk dengan kerugian lainnya yang ditimbulkan dari aksi demo ini secara keseluruhan, baik dari segi psikis, mental, maupun biaya pengganti yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki segala macam kerusakan yang ditimbulkan.
Dilansir dari laman Detikcom, Senin (11/5/2026), berikut adalah beberapa aksi pembungkaman yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran, sejak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
1. Labelling
Labelling adalah hal yang paling sering dilakukan oleh pemerintah, khususnya Presiden Prabowo sendiri, terhadap para pengkritik pemerintah maupun dirinya.
Labelling sendiri adalah memberikan label (predikat) terhadap siapapun yang melakukan kritik. Misalnya saja “antek asing”, dibiayai asing, inflasi pengamat, tidak suka Indonesia bangkit, menertibkan pengamat, pembenci pemerintah, makar, dan seterusnya.
Label ini tentu saja bertujuan untuk melemahkan mental para pengkritik, sehingga mereka merasa “bersalah” telah melakukan aksi kritik tersebut.
Namun kenyataannya, labelling semacam itu tidak lantas membuat mereka berhenti mengkritik, atau meredakan tensi suaranya kepada pemerintah.
Hal itu justru membuat mereka semakin bersemangat, karena terbukti kritik-kritik semacam itu didengarkan dan ter-deliver kepada penguasa, dan juga terbukti membuat kalangan istana “takut”, dan sebagainya.
2. Teror Digital
Dari semua aksi pembungkaman, mungkin teror secara digital adalah aksi yang paling “tidak ketahuan” di ruang publik, karena aksi ini dilakukan secara “sembunyi-sembunyi” terhadap orang-orang yang mengkritik pemerintah serta Presiden Prabowo.
Beberapa orang atau aktivis yang sudah mengalami teror di ruang digital sebut saja Ketua BEM (sekarang mantan) UGM, Tiyo Ardianto, pengamat Islah Bahrawi, Connie Bakrie, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, dan lain sebagainya.
3. Laporan ke Polisi
Aksi saling lapor polisi juga marak dilakukan oleh berbagai pihak pendukung pemerintah, khususnya para buzzer maupun relawan Prabowo Subianto, dan seterusnya.
Mereka kerap melaporkan para mengkritik pemerintah atau Presiden Prabowo, akibat ucapannya di berbagai platform digital yang dianggap meresahkan publik, memicu lahirnya instabilitas nasional, dan sebagainya.
Uniknya, satu bait komentar atau kritik dari satu-dua orang, baik itu mahasiswa, pengamat, bahkan stand up komedian sekalipun, telah mampu membuat kuping para pendukung pemerintah menjadi “panas”, sehingga melahirkan aksi saling lapor-melapor tersebut.
Hingga saat ini, belum ada tindak lanjut sedikitpun dari pihak kepolisian terkait laporan yang disampaikan oleh para buzzer atau pendukung pemerintah, kecuali sekadar konten di berbagai platform media sosial, dan seterusnya.
4. Siraman Air Keras
Jika dalam keagamaan (terutama Islam) kita mengenal istilah “siraman rohani”, kali ini aparat pemerintah juga memiliki siraman lainnya yang tidak kalah dahsyat, yang uniknya juga terjadi di bulan suci ramadan, yakni siraman air keras.
Aksi ini dilakukan oleh sejumlah oknum TNI terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, pada 12 Maret 2026 lalu.
Akibat siraman air keras ini, Andrie mengalami 20-24% luka bakar di wajah dan dada, serta menjalani operasi mata di RSCM.
Meskipun keempat pelaku ini telah diadili oleh lembaga peradilan militer, namun kasus ini secara tak langsung juga ikut dikait-kaitkan dengan karakter utama rezim saat ini, yang terkenal sangat alergi untuk dikritik oleh rakyatnya sendiri.
Banyak pihak pun menuding, bahwa aksi ini sudah terencana dan dilakukan secara terstruktur sedemikian rupa, dimana pelaku utamanya sudah pasti berasal dari “antek-antek Prabowo” sendiri.
5. Aksi Demo Agustus 2025
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, aksi demo besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus 2025 lalu bisa jadi merupakan salah satu puncak kemarahan publik terhadap pemerintahan saat ini, yang saat itu dipicu oleh aksi joget-joget di gedung DPR yang sempat viral di media sosial.
Selain itu, aksi demo ini awalnya juga sudah dimulai di kabupaten Pati, Jawa Tengah, guna memakzulkan Bupati Sudewo dari jabatannya sebagai Bupati Pati.
Demo besar-besaran itu bahkan telah sanggup mengkriminalisasi sebanyak 706 orang, dengan total penangkapan di seluruh Indonesia mencapai 6.719 orang, dimana 5.800 diantaranya telah berhasil dibebaskan. Serta 11 orang dilaporkan meninggal dunia.
Jika dilihat dari perkembangan yang terjadi sejak demo Agustus tersebut hingga saat ini, rasa-rasanya aksi demo ini masih akan kembali berlanjut dalam waktu dekat.
Tinggal menunggu waktunya tiba, khususnya jika terjadi gejolak ekonomi yang cukup besar, kritik rakyat terhadap pemerintah akan benar-benar menjadi peristiwa yang tak dapat terhindarkan.
***
Mulai dari labelling sampai kehilangan korban jiwa, semuanya hampir sudah komplit dilakukan oleh pemerintahan saat ini, untuk membungkam kritik dari rakyatnya sendiri, agar kekuasaan mereka terus abadi selama-lamanya.
Namun sayangnya, rakyat saat ini tampaknya sudah terlalu pintar untuk dibego-begoin seperti itu. Karena rakyat pun sudah mempersiapkan aksi sedemikian rupa, untuk bisa mem-“Pati-kan Indonesia” dalam waktu dekat, tanpa harus menunggu Pemilu 2029 mendatang. (*)
