Oleh: Wahjudi Djaja
Gemes. Itu kira-kira respons warga terhadap masalah sampah di Yogyakarta yang tak jua bisa diselesaikan. Apa ya tidak malu, jantung Mataram dengan predikat Kota Perjuangan, Kota Pendidikan, Kota Wisata, Kota Budaya ini akan tambah satu predikat lagi, Kota Sampah!
Apa sih yang kurang dengan kota ini? Orang pintar tak kurang, perguruan tinggi berjibun, pusat kerajaan, dana tak kurang, jaringan tinggal merajut. Kok? Itulah kenapa kita gemes melihatnya. Tapi sebentar, bukankah dengan adanya sampah kita jadi bisa tahu siapa mengerjakan apa?
Produksi sampah tiap hari di Yogyakarta sekitar 300 ton, melonjak saat liburan. Masih terngiang teriakan ibu-ibu yang berlarian mengejar truk di Kotagede untuk membuang sampah. Heroik, sih. Tapi ini mau buang sampah lho, bukan lomba karnaval atau lomba lari 17-an. Bukankah pemerintah kota sudah membuat bank sampah, menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R), menganjurkan warga memilih sampah sampai mengurangi pembuangan sampah sembarangan. Andalan utamanya ada TPA Piyungan, tetapi sudah overload. Ingat bagaimana truk-truk sampah dihadang agar tak masuk Piyungan?
Terus bagaimana? Ya ndak tahu kok tanya saya. Tapi, setidaknya, sampah bisa menjadi kambing hitam untuk semua, kan? Sampah menyediakan arena bagi siapa saja untuk saling tuduh dan lempar tanggung jawab. Pemerintah bisa menuduh warga tidak taat aturan, warga bisa ganti menuduh pemerintah tidak becus kelola sampah, netizen bisa dapat cuan karena bikin konten tentang sampah di Kota Pendidikan, Dinas Pariwisata bisa punya alibi menurunnya wisatawan karena sampah tak tertangani, lembaga penelitian dapat bahan, dan seterusnya.
Lama dikenal sebagai Kantong Budaya, Yogyakarta memang harus diakui mempunyai peran sentral bagi banyak orang besar di negeri ini. Energi yang dipancarkan dan dibawa dari kita ini seolah tak pernah habis. Bahkan, siapapun yang pernah minum air Ayodhya (Yogyakarta pada awal sejarah) akan menjadi tokoh di bidangnya. Tetapi, itu bagi orang luar yang ngenger, menumpang untuk belajar, di kota ini. Bagaimana dengan bagi warga Yogyakarta sendiri?
Semakin banyak warga asli Yogyakarta yang terpinggirkan, baik secara ekonomis maupun geografis. Silakan dicek sebelah kiri dan kanan Jalan Solo mulai simpang Demangan sampai Tugu. Tanah dan rumah warga asli dibeli para pendatang, dan mereka cukup puas nylempit, hidup seadanya. Itu terjadi di sekitar Iromejan dan Samirono. Belum lagi merebaknya hotel. Coba tanya Elanto Wijoyono, Jamaludin Latif, dan Dodok PB dan kawan-kawan kenapa membuat gerakan “Jogja ora didol“.
Apa boleh buat, itu semua sudah pilihan hidup, suka sama suka, sehingga tak aneh Yogyakarta mengalami perubahan sosial cukup cepat. Kembali ke sampah, apa yang bisa dilakukan? Ya biarkan saja, kita nikmati bersama, toh semua mempunyai andil dan peran. Repot amat, sih! Kalau sama-sama handarbeni, merasa memiliki dan mencintai kota ini, tentu gumbregah. Bukan hanya slogan tapi gerakan kolektif untuk menjaga kota ini agar bersih dan nyaman.
Pada akhirnya, masalah apapun kembali kapada kita. Kalau menganggap sampah sebagai masalah bersama, pasti akan teratasi. Kalau tidak, jangan heran kalau kota ini berubah dari Kantong Budaya ke Kantong Sampah. Bukankah sampah adalah masalah peradaban? Ingat sampah sudah ada sejak zaman manusia purba era Mezolithikum dan disebut Kjokkenmoddinger. Asyik, kita tidak sendirian. Masalah sampah sudah mempurba, turun-temurun dan abadi! ***
Penulis: Wahjudi Djaja, Budayawan Sleman, Pokja Ketahanan Ekonomi Badan Kesbangpol DIY
