Mabur.co– Tragedi 1965 adalah sebuah trilogi kejadian. Bermula di tahun 1965 yang meliputi peristiwa G30S, yaitu pertama, penculikan dan pembunuhan enam orang jenderal dan seorang perwira pada malam 30 September.
Lalu kedua, pembunuhan setengah juta orang-orang PKI termasuk keluarga dan simpatisan. Kemudian ketiga, pembuangan 12 ribu tahanan politik ke Pulau Buru.
Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (30/9/2026), trilogi kejadian ini dianggap sebuah tragedi yang mengubah nasib para pengikut, simpatisan dan keluarga PKI menjadi sesuatu yang menyedihkan.
Kejadian demi kejadian yang berkaitan dengan tragedi 1965 mengusik sisi kemanusiaan. Persoalan tersebut juga dimunculkan dalam karya sastra Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998. Salah satunya tentang sisi cerita mengenai pembuangan tahanan politik ke Pulau Buru.
Sejarah pun mencatat, pembunuhan massal di Indonesia tahun 1965-1966 terjadi di tengah latar belakang Perang Dingin, ketegangan politik yang ekstrem, dan kesulitan ekonomi.
Kilas Balik Demokrasi Terpimpin
Pada 1959, Presiden Soekarno menerapkan sistem ‘Demokrasi Terpimpin’. Ia mengklaim bahwa sejak revolusi Indonesia melawan Belanda (1945-1949), sistem demokrasi parlementer telah gagal.
Soekarno mengusulkan alternatif di mana presiden akan memainkan peran yang lebih besar. Selain itu, ia menyerukan ‘kembali ke jalur revolusi’ dan mulai semakin fokus pada implementasi tahap selanjutnya dari revolusi, yaitu bentuk populisme sosialis.
Selama periode Demokrasi Terpimpin, Soekarno memainkan peran yang penuh perhitungan dengan mendukung balik tentara yang sebagian besar anti-komunis maupun Partai Komunis Indonesia (PKI). Keduanya adalah sedikit dari kekuatan politik massa yang pengaruhnya tumbuh selama periode tersebut.
Pada 1965, PKI bahkan mengklaim memiliki tiga setengah juta anggota, sehingga menjadikannya Partai Komunis terbesar di negara non-komunis mana pun.
PKI pun menawarkan ideologi modernis baru dan berupaya mengatasi ketidaksetaraan serta menghasilkan dukungan di kalangan rakyat dengan memanfaatkan keretakan yang ada di masyarakat.
PKI menekan Soekarno untuk segera melaksanakan sistem reformasi agraria.
Menyusul penundaan pemerintah dalam melaksanakan reformasi agraria, berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil Tanaman tahun 1959 dan Undang-Undang Agraria Dasar tahun 1960, PKI menyerukan agar petani mulai melaksanakan reformasi agraria mereka sendiri.
Di daerah-daerah seperti Jawa Timur dan sebagian Bali, reformasi agraria menjadi penyebab utama konflik.
Pada tingkat ideologis, terdapat pula ketegangan yang meningkat akibat pengaruh PKI. Meskipun terdapat pendukung komunis di militer, angkatan darat telah lama mencurigai PKI, berdasarkan persepsi bahwa kaum komunis telah memimpin pemberontakan terhadap republik pada 1948 selama perjuangan melawan Belanda (dikenal sebagai Peristiwa Madiun).
Kelompok-kelompok agama, mulai dari Muslim hingga Katolik, juga mencurigai sikap PKI terhadap agama, karena khawatir bahwa dengan meningkatnya pengaruh partai tersebut, kepercayaan dan praktik keagamaan akan terpinggirkan.
Soekarno semakin lantang dalam mengecam kekuatan Barat dan agenda neo-imperialis pada 1960-an, yang berpuncak pada operasi militer tahun 1963-1965 untuk menghancurkan pembentukan Malaysia, yang menurut pandangannya merupakan ciptaan neo-kolonial.
Soekarno memfokuskan perhatiannya secara intensif pada arah ideologis Indonesia, dan kurang memperhatikan ekonomi. Ia membagi dunia menjadi NEFOS (Kekuatan Baru yang Muncul) dan OLDEFOS (Kekuatan Lama yang Mapan), menarik garis tajam antara kekuatan dunia neo-kolonial dan progresif.
Nasionalisasi Aset Belanda
Pada akhir 1950-an, Soekarno pun menasionalisasi banyak aset Belanda yang tersisa, menekankan perlunya kemerdekaan ekonomi tetapi tidak menghasilkan kebijakan yang jelas untuk perekonomian.
Hal ini mengakibatkan kerusakan infrastruktur, penurunan produksi pertanian, inflasi yang meningkat, dan kesulitan ekonomi yang parah bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Pada 1965, ia terkenal mengatakan kepada AS untuk “pergi ke neraka” dengan bantuannya.
Pada 1965, desas-desus mulai beredar di ibu kota Indonesia, Jakarta, bahwa sekelompok jenderal senior angkatan darat sedang merencanakan kudeta terhadap Soekarno.
Kekhawatiran meningkat ketika Soekarno pingsan di sebuah acara pada bulan Agustus karena sakit. Dini hari tanggal 1 Oktober 1965, anggota kelompok bersenjata yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September menculik dan membunuh enam jenderal angkatan darat paling senior dan seorang letnan, membuang mayat mereka ke dalam sumur yang tidak terpakai di Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Gerakan 30 September dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung dari Garda Kepresidenan Cakrabirawa, dan sebagian besar terdiri dari perwira yang tidak puas dari divisi militer Diponegoro Jawa Tengah.
Gerakan tersebut merebut layanan penyiaran negara dan membuat beberapa pengumuman yang memproklamirkan pemerintahan revolusioner baru.
Terdapat beragam interpretasi mengenai siapa yang mendukung Gerakan 30 September, dan interpretasi ini memiliki pengaruh penting terhadap pembunuhan yang terjadi setelahnya.
Versi resmi pemerintah Indonesia tentang Gerakan 30 September secara langsung menyalahkan PKI (Pusat Sedjarah Angkatan Bersendjata, 1965).
Urusan Internal Militer
Tak lama setelah upaya kudeta, McVey dan Anderson (1971) menyatakan bahwa gerakan tersebut merupakan urusan internal militer di mana beberapa pemimpin komunis diikutsertakan.
Dalam interpretasi ilmiah terbaru tentang upaya kudeta, John Roosa (2006) menunjukkan bahwa beberapa pemimpin puncak PKI, seperti Biro Khusus yang dipimpin oleh Sjam Kamaruzzaman dan diarahkan oleh Ketua PKI DN Aidit, memainkan peran dalam rencana kudeta, tetapi pengetahuan sebelumnya tentang kudeta terbatas pada lingkaran yang sangat kecil di dalam partai.
Beberapa anggota organisasi afiliasi PKI seperti Pemuda Rakyat telah menerima pelatihan militer dan dilaporkan dalam keadaan siaga untuk dimobilisasi dengan beberapa jenis tindakan, tetapi mereka tidak menyadari rencana tindakan terhadap militer.
Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Komandan Cadangan Strategis Angkatan Darat, bertindak cepat untuk menumpas Gerakan 30 September dan mengendalikan interpretasi peristiwa tersebut.
Angkatan Darat secara resmi menyatakan gerakan itu sebagai upaya kudeta oleh PKI. Mereka dengan cepat menutup publikasi komunis dan publikasi sayap kiri lainnya. Surat kabar pro-militer seperti Angkatan Bersendjata serta Berita Yudha mulai mendominasi media.
Surat kabar militer ini mulai menyebarkan kisah-kisah mengerikan tentang pembunuhan para pemimpin militer, mengklaim bahwa tubuh mereka telah dimutilasi sebelum dan sesudah kematian mereka.
Kisah-kisah ini termasuk tuduhan pencungkil mata dan mutilasi alat kelamin yang dilakukan oleh anggota Gerakan Perempuan Indonesia (Gerwani), yang berafiliasi erat dengan PKI.
Unsur-unsur kunci lain dari kampanye propaganda militer Oktober 1965 adalah penekanan pada pembunuhan putri Jenderal Nasution (pemakamannya menjadi pemicu kekerasan anti-PKI), dan pengangkatan para jenderal yang dibunuh ke status “Pahlawan Revolusi”.
Tujuan dari kampanye propaganda tersebut adalah untuk mengobarkan opini publik terhadap PKI, sehingga membuat Presiden Soekarno kehilangan sekutu utama dan seperti menjadi bimbang dalam menjalankan pemerintahan.
