2 dari 2 Series - Masihkah Jogja Berhati Nyaman
Mabur.co – Sri Sultan HB X juga menegaskan pemerintah tidak dapat begitu saja membatasi masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat dan Sesuai Pergub, Jaga Warga Menjaga Lingkungan Masing-masing, Kasatpol PP menegaskan, “Ketugasan anggota Jaga Warga adalah menjaga lingkungan masing-masing,” tegas Bagas.
Tapi Jogja Police Watch (JPW) tidak puas. “JPW Minta Kapolri Evaluasi dan Copot Kapolda DIY Terkait Dugaan Kekerasan Ormas terhadap Massa Aksi,” judul rilis JPW 24 Oktober 2026. “Pola kekerasan dengan memanfaatkan sekelompok warga terus berulang dilakukan dan tidak ada upaya serius untuk memperbaiki agar aksi kekerasan dapat dihindari,” dikutip prolimannews.id., dikutip Mabur.co (1/11/2026).
GKR Hemas: Pendidikan Karakter yang Hilang
Di sisi keraton, GKR Hemas, istri Sultan, anggota DPD RI, bicara lain. Dalam kunjungan ke TK-SD Kanisius Eksperimental di Mangunan, Berbah, Sleman, 11 Desember, GKR Hemas prihatin. “Lebih lanjut GKR Hemas merasa prihatin karena di Jogja toleransi sudah mulai menipis dan akan hilang,” kata Hemas.
“Kita akan mendidik anak-anak bangsa kita mulai dari dusun mangunan sini dan saya yakin anak-anak ini akan menjadi soko guru kekuatan dari bangsa ini. Kita memang tidak hanya mendidik secara ilmu tapi kita mendidik secara karakter,” tutur GKR Hemas, dikutip Mabur.co dari mediacenter.slemankab.go.id.
Hemas selama ini mendorong pendidikan berbasis budaya: gamelan masuk sekolah, PAUD sebagai soko guru. Baginya, klitih dan premanisme bukan soal polisi kurang, tapi soal jam belajar masyarakat yang mati. Dulu jam 19.00-21.00 WIB anak tidak boleh keluyuran, sekarang nongkrong bawa sajam.
Wakil Bupati Sleman Yuni Satiya Rahayu mengusulkan, “Jam belajar masyarakat di Kabupaten Sleman dihidupkan kembali yaitu dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB agar anak-anak yang masih bersekolah tidak keluyuran di luar,” dikutip dari media yang sama.
Jogja yang Fana
Kenapa Jogja bisa jadi seperti ini? Karena mitos Berhati Nyaman, Bersih, Sehat, Asri, Nyaman diciptakan 1990-an untuk pariwisata, tapi tidak pernah dikawal dengan kebijakan isu pertanahan dan UMR yang memadai.
Seperti ditulis Espos 2011, jauh sebelum klitih viral, “Kota ini kecil, sayangnya seiring berjalannya waktu pula, Kota Jogja dianggap tak lagi menjadi kota yang nyaman di bidang pariwisata dan budaya. Sejumlah persoalan berjubel, mulai dari kemacetan, kepadatan penduduk serta minimnya pepohonan hijau ditambah penataan kota yang amburadul,” dikutip regional.espos.id.
Ketua Pustral UGM Heru Sutomo saat itu sudah bilang “indikasi tidak nyamannya banyak. Dengan jalan yang kecil, parkir-parkir di mana-mana, jalan macet, panas, padat itu sudah jadi indikasi kota ini tidak nyaman.”
Kemacetan tambah klitih tambah ormas. Seorang pedagang paruh baya yang tidak mau disebut nama, berbisik ke saya di Alun-Alun Kidul “Jogja itu sumbu filosofi, Tugu-Kraton-Panggung Krapyak. Kalau sumbu itu dijaga preman, bukan jaga warga, maka Hamemayu Hayuning Bawana rusak.”
Padahal sajak Penyair Jogja, Joko Pinurbo begitu indah dan menentramkan “Jogja terbuat dari rindu, pulang dan angkringan…”.
Tapi hari ini rindu saja tidak cukup kalau malam pulang dilempar gir. Jogja tidak lagi berhati nyaman bukan karena kutukan, tapi karena kita membiarkan ruang kosong pendidikan karakter, tanah-tanah ruang-ruang parkir banyak yang tak terdata, dikelola oknum dan jauh dari kontrol pemerintah.
Upah tidak layak, lalu dirasuki isu premanisme hingga mereka yang bawa bambu runcing di Malioboro jantung pariwisata Jogja yang selama ini aman dan nyaman menjadi buah bibir para pelancong ke seantero negeri ketika pulang ke negerinya masing-masing. “Tapi masihkah Jogja kini berhati nyaman?”.
