Mabur.co— Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, mendapat teriakan bernada keras dari peserta demonstrasi saat menemui massa aksi di Kompleks Kepatihan, Selasa (10/11/2026).
Sejumlah masa aksi nampak meneriaki sultan yang duduk bersila di aspal dengan kata-kata berbahasa Jawa seperti “kecu” dan “kakean cangkem”. Video teriakan masa aksi kepada Sultan itupun viral di media sosial dan mendapat beragam tanggapan dari warganet.
Lalu apa sebenarnya arti dua kata berbahasa Jawa tersebut?
Diterjemahkan dari bahasajawa.id kata “kecu” memiliki arti pencuri. Kata “kecu” juga tercatat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai kosa kata Jawa yang juga berarti perampok. Dalam bentuk kata kerja, kata “mengecu” berarti merampok.
Namun dalam bahasa pergaulan sehari-hari, istilah “kecu” sering sering digunakan untuk mengejek seseorang. Termasuk juga untuk menyebut orang yang dianggap sering menipu, berkata bohong atau ingkar janji.
Sementara itu, “kakean cangkem” terdiri dari dua kata yakni “kakean” yang berarti “kebanyakan” dan “cangkem” yang berarti “mulut”. Meski secara harfiah berarti kebanyakan mulut. Namun kata ini lebih tepat diartikan sebagai “kebanyakan bicara”.
Dalam tradisi komunikasi masyarakat Jawa kedua kata tersebut jelas termasuk sebagai kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Bahkan juga bisa disebut sebagai makian atau tanda ketidak senangan terhadap seseorang yang dituju.
Jika kata-kata tersebut diucapkan atau diteriakkan kepada Sultan, dalam konteks sebagai seorang Raja, hal itu bisa dinilai sebagai sebuah penghinaan. Tidak hanya terhadap Raja sebagai simbol Keraton Yogyakarta itu sendiri. Namun juga terhadap budaya Jawa yang menjunjung tinggi adab etika dan sopan santun.
Tak heran sejumlah masyarakat Yogyakarta pun marah dan menyangkan adanya teriakan kata-kata tersebut. Mereka bahkan meminta orang yang meneriakkan kata-kata tersebut kepada Sultan agar dapat ditangkap.
“Miris tidak ada sopan-santun. Cari itu yang bicara kasar, ngak sopan banget,” ujar sejumlah warganet yang marah di media sosial.
Meski begitu ada pula warganet yang berpendapat lain. Dimana ucapan ketidakpuasan semacam itu wajar disampaikan masyarakat kepada Sultan sebagai gubernur.
“Ini posisinya gubernur…jadi ya wajar” ujar salah seorang warganet.
Sementara itu warganet lain justru menyoroti posisi ganda Sultan. Sehingga membuat masyarakat sulit membedakan Sultan sebagai raja ataupun Sultan sebagai Gubernur.
“Salah satu kelemahan dualisme jabatan adalah rawan terjadi bias. Raja kok disorakin gak sopan? Lha beliau kan dlm kapasitas sbg gubernur. Tapi kan beliau tetep raja? Yaa, tapi, beliau juga gubernur,” ujar salah seorang warganet.
