Mabur.co- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dihadapkan pada jalan yang sangat terjal, terutama setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi yang disusul putusan Mahkamah Agung terkait ijazah SMA-nya.
Tetap bertahan di tengah desakan politik dan persoalan hukum yang mengemuka bukan perkara mudah. Dari DPR, usulan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemakzulan sudah disiapkan. Di tengah situasi tersebut, bagaimana konstitusi mengatur jalan keluar bagi Wakil Presiden, dan apa konsekuensi dari setiap pilihan yang tersedia?
Meskipun salinan putusan nomor 742/K/TUN/2026, pada 30 Oktober lalu, belum dibuka ke publik oleh Mahkamah Agung (MA), tetapi petikan amar putusan menyatakan bahwa MA mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan.
Subhan sebelumnya meminta Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) untuk menyatakan surat keterangan (suket) yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak sah. Ia juga meminta agar pengadilan memerintahkan Kemendikbud untuk mencabut Suket tersebut.
Dengan demikian, putusan tersebut dapat dibaca bahwa Gibran tak lagi memenuhi syarat Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden adalah paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.
Selang tiga pekan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusan terkait permohonan sengketa pencalonan Wapres Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Wakil Presiden Gibran tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (10/11/2026).
Menurut Mensesneg, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wapres Gibran.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, tambah Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang Wiratraman, menuturkan, pembatalan dokumen administratif yang menjadi syarat formal pencalonan di Pilpres 2024 itu secara mutlak telah menggugurkan legitimasi hukum atas keterpilihan Gibran.
Pertimbangan hukum (ratio decidendi) dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilu sebelumnya telah mengindikasikan bahwa Gibran tidak memenuhi kualifikasi karena absennya bukti kelulusan formal setara SMA. Kini, kecacatan administratif itu dipertegas oleh vonis kasasi MA yang membatalkan suket penyetaraan tersebut.
“Ketika Mahkamah Agung menyatakan bahwa surat keterangan itu tidak sah, maka sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bahwa Gibran harus dipertanyakan secara keabsahan formalnya dalam pencalonan wakil presiden,” ujarnya.
