KPK Telaah Unsur Pidana Terkait Temuan ICW Soal Anggaran Influencer Raffi Ahmad sebesar Rp 14,69 M

4 Min Read
Man in batik shirt smiling with hands pressed together in a greeting outdoors, with others in the background.
Raffi Ahmad . (Sumber: Antara)

Mabur.co- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai anggaran influencer senilai Rp 14,69 miliar yang disebut melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad.

Pengadaan tersebut terdiri atas delapan paket proyek sepanjang tahun anggaran 2024–2026. Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai alokasi anggaran tersebut menjadi perhatian KPK, terutama menyangkut kemungkinan adanya unsur tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Sorotan terhadap kerja sama RANS dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencuat setelah ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer sepanjang 2024 hingga 2026.

Total nilai pengadaan tersebut mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp 14,7 miliar. Temuan ini kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan potensi konflik kepentingan dalam penggunaan anggaran pemerintah.

Melalui keterangan resmi, manajemen RANS menegaskan bahwa seluruh kerja sama dengan instansi pemerintah telah dilaksanakan secara profesional dan mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

“Setiap kerja sama yang dijalankan RANS maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah maupun organisasi lainnya dilakukan secara profesional dengan mengikuti prosedur pengadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti melalui Inaproc.id atau e-catalogue.com,” dilansir akun instagram Rans, Minggu (15/11/2026).

Dalam klarifikasinya, RANS turut membeberkan pembagian nilai kerja sama dengan dua kementerian tersebut. Pertama, kerja sama kampanye promosi museum bersama Kemendikbudristek dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Kedua, tiga kampanye program kelautan bersama KKP dengan nilai mencapai Rp10,79 miliar.

Manajemen RANS juga membantah anggapan bahwa anggaran belasan miliar rupiah tersebut hanya digunakan untuk membayar jasa unggahan Raffi Ahmad dan influencer lainnya di media sosial.

Corporate Secretary RANS, Chintami M. Sihombing, menjelaskan bahwa nilai kontrak tersebut mencakup berbagai kebutuhan produksi dan operasional kegiatan promosi.

Komponen biaya, ungkapnya, meliputi produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, program off-air, hingga berbagai aktivitas promosi lainnya.

“RANS juga mengklaim bahwa rangkaian kerja sama tersebut menghasilkan lebih dari 150 konten kreatif. Konten-konten itu disebut telah mengumpulkan lebih dari 52,6 juta penayangan  secara kumulatif di berbagai kanal digital,” ucapnya.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus ditelusuri secara menyeluruh.

Proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah, menurut Budi, harus diperiksa sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Setiap tahapan harus dipastikan berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait,” katanya, dilansir Media Indonesia.

Budi menjelaskan, sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki potensi risiko korupsi cukup tinggi. KPK akan mengingatkan instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar berhati-hati dalam menjalankan proses pengadaan.

Mulai dari analisis kebutuhan, mekanisme pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pengadaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. KPK menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Budi menjelaskan, terkait temuan ICW mengenai anggaran KPK akan terlebih dahulu melihat apakah temuan tersebut mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan termasuk dalam kewenangan lembaga antirasuah.

“Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak, apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Dua hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan apakah KPK dapat menindaklanjuti persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” pungkasnya.

TAGGED:
Share This Article
Teruslah Berbuat baik kepada siapapun karena hal baik itu, akan kembali padamu dengan berbagai cara
Avatar photo
Sejarawan dan Budayawan
Tidak ada komentar