Mabur.co – Pergolakan yang terjadi di Indonesia belakangan ini, khususnya sejak demo besar-besaran pada Agustus 2025 lalu, telah memicu perdebatan panjang di ruang publik, terkait kemungkinan pemerintah atau negara untuk kembali menerapkan rezim orde baru, sebagai sistem pemerintahan di Indonesia.
Dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR RI yang berlangsung di Puri Mataram, Sleman, Yogyakarta, pada Minggu (15/2/2026) lalu, para sastrawan yang dilibatkan langsung dalam sesi diskusi, merasa tergelitik untuk mempertanyakan, bagaimana jika karya sastra dijadikan sebagai alat untuk mengkritik kekejaman pemerintah saat ini, yang dianggap ngeyel terhadap berbagai usulan dari rakyat, salah satunya terkait program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Salah satu narasumber dalam acara ini, Ons Untoro, selaku pendiri Sastra Bulan Purnama (SBP), mengatakan bahwa karya sastra sejatinya tidak terlalu efektif untuk mengkritik kebijakan pemerintahan.
“Sepertinya sulit mengharapkan karya sastra bisa menjadi alat untuk mengkritik pemerintah. Lha wong demo aja juga nggak berhasil juga to?” papar Ons Untoro di Puri Mataram, Minggu (15/2/2026).
Meskipun pesimis, namun Ons Untoro tetap yakin, bahwa jalur kritik melalui karya tetap jauh lebih baik dan beradab, ketimbang melakukan demo yang ujung-ujungnya merusak berbagai fasilitas umum, seperti yang terjadi pada Agustus 2025 lalu
“Kita tetap harus mencoba (mengkritik pemerintah melalui karya sastra). Karena memang tugas sastrawan itu ya menulis. Karena suatu ketika pasti akan sampai ke mereka, apalagi jika dilakukan dalam kekuatan (massa) yang besar,” tambah Ons.
Ons juga menekankan bahwa metode mengkritik pemerintah melalui karya sastra tetap tidak boleh berhenti.
Apalagi yang berkaitan dengan isu-isu kesejahteraan masyarakat, dan seterusnya. Namun sebaiknya dilakukan dengan cara yang baik, dan tidak menyerang secara personal maupun fisik. (*)
