Mabur.co– Sebanyak 11 bayi diamankan Polresta Sleman bersama beberapa dinas terkait dari sebuah rumah di daerah Kalurahan Hargobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Jumat (8/5/2026).
Belasan bayi yang diamankan pihak kepolisian ini berstatus tanpa wali. Keberadaan bayi-bayi tanpa wali di rumah tersebut memicu kehebohan warga sekitar.
Pasalnya, ada dugaan bahwa belasan bayi tersebut merupakan titipan dari sejumlah mahasiswi dan tidak jelas asal-usulnya. Diketahui, pengamanan belasan bayi tanpa wali tersebut berawal dari laporan warga sekitar yang curiga.
Bupati Sleman, Harda Kiswaya, menegaskan bahwa kejadian ini menjadi peringatan penting bagi jajarannya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan serta mekanisme perizinan lembaga pengasuhan anak.
“Pemerintah daerah tidak akan membiarkan praktik pengasuhan anak berjalan tanpa kontrol yang jelas. Daycare di Hargobinangun ini bukan dalam konteks pendidikan, tapi pengasuhan. Sehingga nanti tata kelolanya berbeda,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Pemda Sleman, Senin (11/5/2026).
Harda mengungkapkan langkah evaluasi ini nantinya akan menyasar tiga aspek utama: legalitas lembaga, standar pola pengasuhan, dan intensitas pengawasan di lapangan.
“Saya berkomitmen agar setiap tempat yang menawarkan jasa penitipan anak di Sleman wajib memiliki izin resmi dan mematuhi standar operasional prosedur yang menjamin keselamatan serta kesehatan bayi,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Sleman, Wawan Widiantoro mengatakan, pada Jumat malam, (8/5/2026), Dinas Sosial bersama Dinas Pendidikan, Polres Sleman, Polsek Pakem, Puskesmas Pakem, Kapanewon Pakem, Dinas P2P3KB berupaya untuk menyelamatkan bayi-bayi karena menurut laporan dari Pak Lurah dan warga tidak ada penitipan bayi di sana.
“Saat malam itu juga yang dua bayi sudah diambil orang tua kandungnya setelah melalui asesmen yang ketat dari pekerja sosial kita. Kemudian yang tiga bayi itu karena dicek kesehatannya oleh Puskesmas Pakem ada indikasi kurang sehat sehingga dirujuk ke rumah sakit,” ucapnya, saat diwawancarai di ruang kerjanya.
Wawan mengatakan, sementara itu yang enam bayi karena dianggap sehat oleh Puskesmas Pakem, dititipkan di BRSPA Dinas Sosial DIY.
“Sabtu kemarin kami sudah melakukan koordinasi menggelar rapat dengan Kasat Reskrim Sleman, Kepala Dinas DP3AP2 DIY, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak DIY, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman, Dinas Sosial, Dinas P3AP2KB Sleman, Panewu Pakem, Kapolsek Pakem, Puskesmas Pakem, Dukuh, RT dan Jaga Warga yang mendatangi pertama.
Di situ kami mendapatkan informasi yang pertama adalah untuk kasus dan kronologi kejadiannya sekarang sudah ditangani Polresta Sleman sehingga kami tidak bisa memberikan komentar terkait kasus dan lainnya. Kita fokus kalau dinas sosial itu pada keselamatan, pada kesehatan, pada perlindungan hak-hak anak-anak, terutama hak asal-usulnya harus kita pertahankan.
Sementara untuk hasil pemeriksaan kelanjutan di Rumah Sakit terhadap tiga anak tersebut, alhamdulilah setelah dirawat pada Sabtu malam menujukkan kondisi yang baik sehingga dikatakan baik-baik saja.
Ada sebagian yang sudah ditunggui orang tuanya. Untuk orang yang mengaku-ngaku atau pun orang tuanya beneran, mau melihat, mengunjungi, kami tidak melarang. Tetapi prosedurnya karena kasus ini sudah ditangani Polresta Sleman, kita tunggu rekomendasi dari Polresta Sleman,” ucapnya.
Ketua DPRD Sleman, Gustan Ganda, mengatakan, DPRD Sleman berencana memperketat pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja instansi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
Langkah tersebut diambil menyusul temuan sebelas bayi yang dievakuasi dari sebuah rumah di wilayah Kalurahan Hargobinangun, Pakem.
“DPRD Sleman memastikan evaluasi terhadap instansi terkait akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan untuk mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari fungsi kontrol legislatif terhadap pelayanan publik di Kabupaten Sleman,” ujarnya.
Gustan Ganda, mengatakan pula, kasus ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah daerah agar memperkuat pengawasan terhadap layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kami akan mengevaluasi kinerja pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat setiap tiga bulan. Harapannya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya saat ditemui di Kompleks Pemda Sleman, Senin (11/5/2026).
Direktur RSUD Sleman, dr. Wisnu Murti Yani, mengonfirmasi bahwa ketiga bayi tersebut menderita penyakit bawaan sejak lahir. Meski penyakit tersebut bersifat alami, dr. Wisnu menduga situasi lingkungan dan pola pengasuhan di lokasi sebelumnya turut memperburuk kondisi kesehatan fisik para bayi malang tersebut.
“Memang tidak karena perlakuan tertentu misalnya penelantaran, tetapi mungkin itu pengasuhannya justru menambah keparahan dari sakitnya,” jelas dr. Wisnu saat memberikan keterangan di Kompleks Pemda Sleman.
Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Sleman, dr. Veronika Evita Setianingrum, merinci bahwa salah satu bayi yang baru berusia satu bulan terdeteksi mengalami kondisi kuning atau jaundice. Tim medis masih melakukan observasi mendalam untuk memastikan apakah kondisi tersebut dipicu oleh kekurangan asupan nutrisi atau adanya kelainan pada fungsi hati.
Sementara itu, dua bayi lainnya ditempatkan di Ruang Melati RSUD Sleman untuk penanganan yang lebih spesifik.
Satu bayi dilaporkan mengidap kelainan jantung bawaan yang membutuhkan pengawasan ketat, sedangkan satu bayi lainnya menderita hernia yang memerlukan tindakan medis lanjutan guna mencegah komplikasi yang lebih fatal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Mustadi menjelaskan, saat itu dirinya turut dihubungi karena pemahaman masyarakat lokasi tersebut merupakan daycare. Dia sebut dinas pendidikan memang memiliki tanggung jawab pada daycare yang berstatus satuan pendidikan.
“Kalau bukan satuan pendidikan, seperti kelompok bermain bukan ranah kami. Pengasuhan ini belum ada izin dan perjanjian tidak jelas juga,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/5/2026).
Mustadi menjelaskan, bayi-bayi ini berasal dari Klinik Bidan Octa di Kapanewon Gamping yang menerima jasa persalinan. Namun, ibu bayi yang bersalin ini menitipkan anaknya ke bidan untuk diasuh karena mereka masih berstatus mahasiswa.
Dengan landasan hati nurani, akhirnya dilakukan pengasuhan oleh bidan. Namun, sebenarnya yang selama ini mengasuh bayi-bayi itu adalah orang tua dari si bidan. Total ada tiga orang pengasuh.
“(Orang tua bayi atau mahasiswa, Red) mau ngomong ke orang tua di tempat asalnya tidak berani. Itu cerita dari orang tua bidan yang saya temui di lokasi,” rincinya.
Selama berjalannya waktu ada yang menitipkan dan membayar juga. Lalu memberikan pampers dan memberikan susu. Pengasuhan ini dia sebut sudah berlangsung lama di Banyuraden, Gamping.
Hanya saja selama sepuluh hari terakhir, orang tua si bidan punya kegiatan di Kapanewon Pakem. Dengan alasan itu semua bayi dibawa naik ke rumah di Pakem itu. Saat masyarakat tahu ada banyak bayi di rumah tersebut, akhirnya melapor sampai lurah dan panewu.
“Lama-kelamaan bayi yang dititipkan untuk diasuh menjadi menumpuk hingga sebelas. Rata-rata mahasiswa yang menitipkan bayi, ada yang dari luar Pulau Jawa,” ujarnya.
Lurah Banyuraden, Gamping Sleman, Sudarisman, S.T, menjelaskan, Klinik Bidan Octa saat menempatkan lokasi di sini statusnya ngontrak, dulu di pinggir jalan utama sebelah timur sekarang pindah masuk ke dalam ini.
“Setahu saya Klinik Bidan Octo, izinnya untuk praktik di sini, hanya kebidanan saja, sementara untuk penitipan anak tidak ada. Jadi saya tidak tahu kegiatan untuk penitipan anak itu.
Saya minta kepada seluruh masyarakat diharapkan peduli dengan lingkungannya, apalagi ada kegiatan-kegiatan baru, mohon untuk memberitahukan kepada RT, RW, Dukuh dan Kalurahan, agar ada komunikasi yang baik sehingga ada apa-apa tidak seperti ini. Jangan sampai kalurahan tidak tahu,” ungkapnya. ***
