Mabur.co – Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono X merasa heran. Bukan karena APBD, tapi karena arsip.
“Mau ambil data milik Keraton Yogyakarta sendiri harus bayar 7 poundsterling per halaman buku,” kata beliau. Data itu bukan di keraton, bukan di Jakarta, tapi di Leiden. Catatan harian residen, serat, foto KITLV, peta tanah kesultanan 1830-1945.
Mau Baca Catatan Kakek Sendiri, Harus Antre Bayar Pula
Bayangkan. Sultan Yogyakarta mau baca catatan kakeknya sendiri harus antre seperti mahasiswa asing. Bayar pula, seperti pakai kartu kredit.
Kabar itu muncul di tengah euforia repatriasi besar-besaran. Amsterdam-Indonesia berhasil memastikan pengembalian 30.190 unit koleksi Eugène Dubois dan 20 benda budaya bersejarah dari Belanda, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan dua Transfer Agreements oleh Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, dan Menteri Pendidikan Belanda, Rianne Letschert, tulis satujabar.com, dikutip mabur.co, Jumat (23/10/2026).
“Kesepakatan repatriasi antara Indonesia dengan Belanda ini merupakan penegasan keadilan sejarah, pemulihan kedaulatan budaya, serta pengakuan atas martabat dan identitas budaya bangsa Indonesia,” tegas Menbud Fadli Zon.
Memang sudah kembali banyak, dari naskah Negarakertagama 1970, tongkat Kiai Cokro Diponegoro 2015, sampai pada 2024 lalu, kedua negara merealisasikan pemulangan 828 objek warisan budaya ke Indonesia, termasuk koleksi Pita Maha, harta karun Lombok, dan 68 objek dari Museum Rotterdam, tulis validnews.id.
Tapi yang pulang baru benda. Data belum dan data itu kuncinya. Tanpa babad yang di Leiden itu, kita tidak tahu batas tanah perdikan, kita tidak tahu silsilah bekel, kita tidak tahu pusaka mana yang diambil waktu Geger Sepehi 1812.
Sultan menyinggung ini dalam konteks DIY butuh basis data kebudayaan untuk beasiswa dan pendidikan.
Satu Rol Mikrofilm Keraton Harganya 25 Euro, Itu Belum Scan
Tahun ini Pemkab Sleman dan DIY kerjasama beasiswa Sleman Pintar dan Beasiswa Keraton untuk abdi dalem muda.
Tujuannya bukan sekadar kuliah gratis, tapi melahirkan penjaga naskah. Kalau akses data masih dikunci dengan paywall 7 pound, beasiswa itu seperti dikasih cangkul tanpa sawah.
KRT Purnomo, carik Kawedanan Hageng Punokawan, bilang: “Waktu saya ke Nationaal Archief Den Haag 2019, satu rol mikrofilm keraton harganya 25 euro, itu belum scan. Kalau satu babad 400 halaman, hitung saja. Padahal itu milik kita yang diambil waktu Hindia Belanda.”
Ironinya, Belanda kini dengan terbuka mengatakan akan mengembalikan benda yang dirampas paksa tanpa syarat, tapi arsip digital masih dijual per halaman.
Seperti kata Ronggowarsito: “Tanpa naskah, Jawa hilang sukma.” Mungkin sudah waktunya bukan hanya keris dan arca yang pulang, tapi juga hurufnya.
Karena kalau Sultan HB X saja harus bayar 7 pound untuk membaca sejarahnya sendiri, apalagi kita rakyat biasa. ***
