Mabur.co – Memasuki tahun kedua Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, pola kepemimpinan mereka makin ke sini makin terlihat karakter aslinya.
Betapa tidak, dalam satu setengah tahun ini saja, sudah begitu banyak kegaduhan yang ditimbulkan oleh pemerintah, akibat dari kebijakan maupun statement-statement mereka, yang cenderung tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.
Puncaknya adalah ketika masyarakat “murka” kepada pejabat tinggi negara, khususnya DPR, akibat wacana menaikkan tunjangan gaji mereka, pada Agustus 2025 lalu.
Aksi-aksi maupun pernyataan dari Pemerintah serta DPR pada saat itu, sama sekali tidak menunjukkan simpati kepada rakyat, justru malah menyatakan “rakyat tolol”, di tengah situasi ekonomi dan pendidikan yang semakin tidak menentu.
Bahkan, sebagian orang mulai mengaitkan rezim Prabowo-Gibran hari ini, dengan rezim orde baru ala presiden Soeharto puluhan tahun silam.
Bagi masyarakat, wajah pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini adalah jelmaan langsung dari kekejaman orde baru ala Soeharto, namun dikemas dalam versi yang lebih modern dan kekinian.
Bagaimana tidak, dalam demo besar-besaran di bulan Agustus 2025 saja, terlihat jelas bahwa pemerintah merasa “lebih unggul” dari rakyat.
Ketika itu, aparat tidak segan-segan memukul, menindas, bahkan membunuh nyawa rakyat, yang saat itu hanya berusaha membela bangsa dan negara, dari kezaliman para penguasa yang hari ini sedang duduk manis di istana.
Tapi jika ditelusuri lebih jauh, sepertinya memang budaya ketimuran Indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari bayang-bayang orde baru.
Karena sampai hari ini saja, pola perilaku masyarakat sehari-hari pun masih begitu mengagung-agungkan penguasa, memuja-muja mereka setiap kali kampanye maupun periode pemilu, serta “terlalu hormat” setiap kali ada pejabat yang blusukan ke daerah-daerah, dan seterusnya.
Dilansir dari laman BBC Indonesia, berikut adalah beberapa “karakter orde baru” yang masih cukup melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia sampai hari ini.
1. KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
Meskipun tahun 1998 telah menandai era reformasi dan berakhirnya rezim orde baru ala Soeharto. Namun kenyataannya, praktik KKN di negeri ini masih begitu masif, dan terus bertahan dari generasi ke generasi. Saking kentalnya “budaya” KKN di Indonesia, karakter ini pun ikut merambah ke kebiasaan rakyat kecil, salah satunya dalam hal penerimaan lapangan kerja.
2. Sentralisasi Figur
Orde baru juga terkenal dengan figur atau sosok yang sentral sebagai penguasa mutlak suatu wilayah/negara. Baik dalam hal pembagian wewenang, pengambilan keputusan, dan tampuk kekuasaan tertinggi, semuanya ada di tangan pemerintah.
Hari ini, pemerintah seolah mengambil alih semua urusan negara, yang sejatinya juga bisa dipegang oleh rakyat.
Salah satunya adalah penerapan program MBG (Makan Bergizi Gratis), di mana program ini justru dikelola oleh orang-orang koalisi Prabowo, seperti TNI, Polri, hingga pimpinan partai.
Akibatnya, pedagang kecil atau UMKM justru harus rela “kalah saing”, lantaran urusan perut anak-anak sekolah telah diambil alih oleh negara.
3. Pembungkaman Terhadap Kritik
Salah satu karakteristik yang paling populer dari rezim orde baru adalah pembungkaman terhadap kritik, yang disampaikan oleh rakyat dalam berbagai bentuk, baik melalui diskusi, demo, media massa, dan seterusnya.
Pengalaman demo Agustus 2025 saja sudah bisa menjadi bukti, bahwa rezim orde baru itu masih benar-benar ada, dan tidak pernah hilang sama sekali.
Ketika anggota DPR berani menyebut bahwa rakyat itu “tolol” (yang ingin membubarkan DPR), tentu saja tidak mungkin jika kemudian rakyat bersuara dengan menyatakan bahwa DPR, Presiden, atau pemerintah itu juga sama tololnya.
Itu artinya, pejabat negara bebas mengkritik rakyatnya dengan cara apapun. Tapi rakyatnya tidak diizinkan melakukan hal yang sama kepada “bawahannya”, lalu menyebut bahwa mengkritik harus menggunakan etika ketimuran, sopan santun, dan seterusnya.
4. Birokrasi yang Kaku
Sejak puluhan tahun lamanya, Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem birokrasi yang kaku, berbelit-belit, terlalu banyak izin dan tanda tangan, dan sebagainya.
Aturan semacam ini jelas masih berlaku sampai hari ini.
Meskipun zaman sudah canggih dan serba digital, namun hal itu tidak lantas menghilangkan karakteristik birokrasi ala rezim orde baru.
Ini sudah menjadi semacam “penyakit kronis” bagi pemerintah, sebagai salah satu warisan dari zaman orde baru.
5. Mental ABS (Asal Bapak Senang)
Ketika fungsi pemerintahan dipusatkan pada sosok presiden atau pemimpin utama, maka yang terjadi adalah semuanya harus tampak “indah” di hadapan penguasa.
Seolah-olah tidak boleh ada sedikit pun cacat atau masalah yang terjadi kepada rakyat maupun para bawahannya.
Presiden Prabowo kerap menyampaikan sesuatu yang too good to be true (terlalu indah untuk jadi kenyataan).
Padahal di zaman yang semakin kompleks seperti sekarang, narasi-narasi seperti itu hampir mustahil terjadi di dunia ini, apalagi di Indonesia, yang berpenduduk 280 juta jiwa.
Akibatnya, setiap staf maupun bawahan Presiden Prabowo hanya sanggup menyampaikan laporan-laporan yang “indah”, terkait pelaksanaan program presiden, terutama MBG.
6. Militerisme dalam Kehidupan Sipil
Meskipun dwifungsi ABRI (yang berlaku dalam rezim orde baru) telah lama dicabut, namun pendekatan keamanan yang dilakukan sampai hari ini seringkali masih bersifat komando (perintah atasan secara mutlak), ketimbang dialog partisipatif dari berbagai pihak.
Contoh yang paling nyata terjadi pada demo Agustus 2025 lalu, di mana TNI turut mengerahkan ribuan personel untuk mengamankan unjuk rasa, serta mengantisipasi dugaan penyusupan dalam aksi-aksi tersebut.
Bahkan, ketika itu TikTok terpaksa mematikan fitur live streaming-nya hingga awal September, agar kejadian demo saat itu tidak disebarluaskan secara besar-besaran ke ruang digital (agar tidak menjadi jejak digital yang bisa diakses publik kapan saja).
7. Penggunaan Hormat dan Kata “Mohon Izin” yang Berlebihan
Ketika zaman orde baru seolah menjadikan presiden sebagai penguasa mutlak (bahkan dianggap sebagai “Tuhan” bagi bawahan serta rakyatnya), maka keberadaannya di mana pun seolah-olah harus dihormati oleh siapa saja.
Pada saat itu, setiap kali rakyat bertemu dengan presiden, tiba-tiba nada bicaranya langsung merendah, kepala dan badannya pun ikut-ikutan merendah, serta tak lupa melakukan gestur “hormat” saat berpapasan atau jalannya dilewati, dan seterusnya.
Tidak hanya itu, belakangan ini juga muncul penggunaan kata “mohon izin” saat hendak menyampaikan sesuatu kepada atasan.
Seolah-olah rakyat harus “meminta izin” terlebih dahulu, sebelum berbicara kepada para pejabat.
***
Tidak bisa dipungkiri, “budaya orde baru” telah merasuk dengan sangat kuat di benak masyarakat Indonesia sampai hari ini yang kerap dikemas dengan istilah “budaya ketimuran”.
Dalam konteks hari ini, bisa dikatakan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran juga telah melaksanakan rezim orde baru “versi modern”.
Dalam berbagai kesempatan, setiap kali ada pihak yang menyampaikan kritik kepada rezim pemerintahan saat ini, para pejabat selalu saja menyanggah, mengkritik balik, meng-counter dengan fakta yang bertolak belakang dengan realitas di lapangan, serta meminta publik untuk menyampaikannya dengan lebih sopan dan beretika.
Padahal dari pengalaman demonstrasi besar-besaran Agustus 2025 saja, terlihat jelas bahwa yang tidak beretika justru adalah pemerintah itu sendiri.
Rakyat pun ketularan tidak beretika ketika pemerintahnya sudah memulai duluan.
Dengan pola hidup digital yang begitu melekat pada masyarakat hari ini, rasanya hampir mustahil untuk bisa 100% menerapkan rezim orde baru seperti zaman kekuasaan Soeharto.
Karena masyarakat hari ini sudah lebih cerdas, dan mampu melindungi diri mereka sendiri. Serta memanfaatkan berbagai kanal platform yang tersedia, untuk membungkam rezim orde baru versi modern, yang sedang berkuasa hari ini. (*)
