Mabur.co- Paham radikalisme menjadi isu penting di Indonesia. Hal ini tercermin dari berbagai kasus terorisme yang terjadi di beberapa wilayah akhir-akhir ini.
Salah satu kasus terorisme yang pernah terjadi adalah aksi pengeboman yang melibatkan satu keluarga, termasuk anak-anak di Surabaya. Aksi terorisme tersebut merupakan bukti bahwa anak-anak sudah didoktrin semenjak usia dini.
Proses indoktrinasi dilakukan melalui tontonan-tontonan yang mengandung unsur radikalisme. Bahkan dalam dunia pendidikan pun tidak jarang kita menemukan buku-buku cerita yang di dalamnya disisipi doktrin-doktrin radikalisme.
Oleh karena itu, orang tua harus senantiasa memantau bahkan ikut terlibat dalam mengawasi pembelajaran anak di sekolah.
Sehingga anak dapat terawasi dan terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur-unsur radikalisme, baik dalam buku belajar anak, maupun pada pengajar yang menebar paham radikalisme dalam lingkup sekolah.
Apalagi pada anak usia dini, yaitu masa pertumbuhan emas di mana sangat mudah untuk mendoktrin pemahaman anak melalui sesuatu yang ia lihat.
Otak anak dapat merekam apa pun yang ia lihat. Sehingga bukan tidak mungkin apabila orang tua yang tidak mampu menangkal unsur radikalisme sedini mungkin, anak akan mudah menangkap paham radikalisme melalui apa yang dilihatnya.
Untuk itu orang tua hendaknya selektif dalam memberikan tontonan pada anak. Hindari tontonan yang mengandung unsur kekerasan, antisosial, dan aksi bughot (memberontak/membangkang pada pemerintah).
Dewan Pendidikan Kabupaten Sleman, Eko Priyo Agus Nugroho, menuturkan, radikalisme bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba.
Ia tumbuh dalam ruang kosong nilai, dalam kegagalan dialog, dan dalam lemahnya literasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, sekolah menjadi arena penting dalam menjaga arah berpikir generasi muda. Di sinilah guru berdiri sebagai garda terdepan.
“Guru bukan hanya pengajar materi pelajaran. Guru adalah penanam nilai, pembentuk karakter, sekaligus penjaga ideologi kebangsaan. Dalam konteks pencegahan radikalisme, peran guru tidak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apa pun,” ujarnya, Minggu (8/3/2026).
Eko mengatakan, upaya pencegahan radikalisme harus bersifat preventif, bukan reaktif. Pendidikan anti-radikalisme idealnya dimulai sejak usia dini melalui penguatan karakter dan internalisasi nilai kebangsaan.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus hidup dalam praktik keseharian di sekolah, bukan sekadar hafalan di buku teks. Prinsip kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial menjadi fondasi yang membentuk cara pandang anak terhadap perbedaan.
“Dalam konteks pendidikan agama, ajaran Islam misalnya, perlu ditekankan wajah agama yang damai dan inklusif. Konsep rahmatan lil ‘alamin harus menjadi narasi utama, bukan tafsir sempit yang mudah menyalahkan kelompok lain. Agama semestinya menghadirkan kasih sayang, bukan kebencian,” katanya.
Eko menjelaskan, sekolah perlu membangun budaya dialog. Anak-anak harus dibiasakan berdiskusi, bertanya, dan berpikir kritis. Radikalisme sering tumbuh dalam pikiran yang tertutup dan tidak terbiasa diuji dengan argumentasi rasional.
“Deteksi dini menjadi langkah penting. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain munculnya sikap eksklusif berlebihan, kecenderungan mengkafirkan atau menyalahkan pihak lain, penggunaan narasi kebencian, hingga penolakan terhadap simbol negara tanpa pemahaman yang utuh.
Namun pendekatan terhadap anak tidak boleh berbasis kecurigaan. Labeling justru dapat mendorong mereka semakin menjauh. Yang dibutuhkan adalah pendekatan dialogis, pendampingan, serta ruang aman untuk berbicara,” katanya.
Eko mengungkapkan, sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Keluarga memiliki peran strategis sebagai lingkungan pertama pembentukan karakter anak.
Pengawasan terhadap penggunaan gawai, komunikasi yang hangat, serta keteladanan dalam menyikapi perbedaan menjadi benteng utama di rumah.
Di sekolah, guru perlu mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran. Layanan konseling harus diperkuat.
“Ruang diskusi perlu diperluas. Ekstrakurikuler berbasis kebangsaan dan kepemimpinan dapat menjadi sarana pembentukan identitas yang sehat. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga adalah kunci. Pencegahan radikalisme adalah kerja bersama,” katanya.
Eko menuturkan, di era algoritma media sosial, radikalisme sering menyusup melalui konten-konten singkat, video propaganda, dan narasi yang dibungkus secara emosional.
Anak-anak generasi digital sangat rentan jika tidak dibekali kemampuan literasi digital. Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat, tetapi kemampuan memverifikasi informasi, mengenali hoaks, memahami bias, dan tidak mudah terprovokasi.
Ketika literasi digital diperkuat dan pendidikan karakter ditanamkan secara konsisten, anak memiliki daya tahan ideologis. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh narasi kebencian.
“Sekolah adalah benteng peradaban. Di dalamnya tumbuh generasi yang akan menentukan arah bangsa. Jika sekolah abai terhadap pembentukan karakter dan literasi kritis, maka ruang kosong itu akan diisi oleh ideologi-ideologi yang tidak sejalan dengan nilai kebangsaan,” katanya.
Eko menjelaskan, guru harus hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi sebagai pembimbing dan penjaga nilai. Di tangan guru, masa depan bangsa sedang ditempa.
“Radikalisme tidak dapat dilawan dengan kemarahan, tetapi dengan pendidikan. Dan pendidikan yang kuat selalu dimulai dari guru yang sadar akan perannya sebagai garda terdepan,” katanya.
Psikolog Klinis Puspaga DIY, Meli Septriani, M.Psi., Psikolog, mengatakan, upaya pendidikan anti-radikalisme pada anak sejak dini, harus diterapkan mulai dari nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai nasionalisme, diskusi bersama, melibatkan anak sejak dini untuk berdiskusi serta mengambil keputusan atau memilih sesuatu, melibatkan anak pada proses sosial.
“Untuk tanda-tanda paparan radikalisme pada anak, kita bisa melihat perilaku mulai berubah. Anak lebih nyaman atau lebih sering menyendiri, lebih tertutup dari kebiasaannya sehari-hari. Mulai mengoleksi barang-barang atau peralatan yang berkaitan dengan radikalisme, mulai menyukai sejarah peperangan, menyukai game yang memicu adrenalin. Memiliki banyak teman online baik teman di grup whatsapp, tiktok, game online,” ujarnya.
Meli menuturkan, dalam pencegahannya, peran orang tua sangat penting.
“Saya berharap orang tua, lebih perhatian, lebih peka, serta secara berkala mengecek handphone, laptop anak, riwayat tontonan di youtube, tiktok dan riwayat pencarian di google atau web-web yang anak buka.
Selain itu membangun kelekatan, rasa aman pada anak, karena kebanyakan anak-anak yang terpapar radikalisme anak-anak yang merasa kurang mendapatkan peran orang tua, keluarga. Selain itu orang tua diupayakan untuk tidak melakukan kekerasan fisik dan psikis pada anak dan di depan anak.
Peran sekolah juga sangat penting, dari pihak sekolah bisa secara berkala memantau anak-anak terutama anak-anak yang mengalami pem-bully-an, baik korban ataupun pelaku. Karena kebanyakan anak-anak yang terpapar radikalisme anak-anak korban bullying. Pihak sekolah membantu merujuk anak ke fasyankes terdekat jika terjadi kondisi kegawatan psikiatrik di sekolah,” ucapnya.
Meli memaparkan, literasi digital dan pendidikan tentu menjadi benteng awal yang perlu dan harus selalu diawasi, tidak untuk dilarang. Hanya saja perlu pengawasan ekstra karena anak-anak mudah terpengaruh dengan yang dilihat, dipelajari.
“Kebanyakan anak memiliki rasa keinginan tahu yang besar sehingga mereka akan sangat mencari tahu, terlebih di zaman yang sudah sangat maju dan serba internet,“ katanya.
Salah satu wali murid SDN Jurugentong, Banguntapan, Bantul, Nanang Dwi Antoro, mengatakan, orang tua sangat berperan penting dalam melindungi anak-anaknya dari paparan paham radikal yang tersebar melalui media sosial.
Menurut dia, orang tua memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsi preventif agar dapat menyaring konten yang intoleran dan radikal, yang mungkin saja ditemukan oleh anak ketika mereka berselancar di internet.
“Narasi-narasi dengan muatan intoleransi, radikalisme, dan terorisme dapat direduksi daya rusaknya apabila anak-anak kita sudah dilengkapi atau diberikan imunitas terlebih dulu,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman, Samsul Bakri, S.IP. MM, menuturkan, paparan radikalisme harus ditanggulangi sejak dini.
Salah satunya dengan mengajarkan anak tentang perbedaan, pergaulan luas hingga motivasi untuk berpikir terbuka atau inklusif.
“Paparan radikalisme, intoleran, ekstremisme, dan terorisme harus ditanggulangi sejak dini, salah satunya dengan vaksin yang sudah kita kenal yakni Bhineka Tunggal Ika,” ucapnya.
Samsul menuturkan, ajarkan perbedaan sejak dini pada anak, pergaulan luas, anak tidak berada di lingkungan eksklusif.
“Ajarilah anak-anak untuk berpikir terbuka atau inklusif. Pancasila mengajarkan kepada kita untuk berpikir inklusif dan berpikir Bhineka Tunggal Ika. Seperti yang sudah diajarkan nenek moyang. Toleransi sudah diajarkan nenek moyang kita,” tegasnya.
Samsul menuturkan pula, beri kesempatan pada anak untuk kerja kelompok lintas suku, lintas agama, lintas budaya, hingga memiliki pengalaman bergaul dengan berbagai latar belakang yang berbeda.
Karena anak-anak berpikiran terbuka. Paparan radikalisme pada anak sudah menjadi ancaman nyata.
“Sekolah dan lembaga pendidikan menjadi fundamental dalam menangkal dan mengantisipasi paham paparan ekstremisme dan radikalisme,” katanya. ***
