Mabur.co – Kehadiran program MBG (Makan Bergizi Gratis) sepertinya benar-benar telah mengubah wajah bangsa ini hingga 180 derajat.
Bagaimana tidak, program andalan Presiden Prabowo ini telah menjadi perbincangan panas di ruang publik, setidaknya dalam satu tahun terakhir.
Melalui berbagai kajian, POV (Point of View), hingga mendengarkan langsung cerita dari masyarakat yang terlibat di sana, membuat MBG kian disorot oleh publik secara besar-besaran.
Salah satunya adalah mengenai pegawai yang bernaung di dalamnya, baik itu melalui BGN (Badan Gizi Nasional), serta SPPG (Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi).
Dilansir dari laman Kompas, pemerintah berencana mengangkat 32.000 pegawai SPPG sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, yang dapat membuka jalan bagi pegawai SPPG, selaku unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk diangkat sebagai ASN PPPK.
Dengan status tersebut, pegawai inti SPPG yang diangkat sebagai PPPK berhak memperoleh penghasilan sekitar Rp2,5 juta hingga Rp4 juta per bulan, belum termasuk tunjangannya.
Di atas kertas, kebijakan ini terkesan progresif, karena sanggup menjanjikan kepastian kerja dan jaminan kesejahteraan yang terbilang layak, bagi mereka yang bekerja di area program strategis nasional seperti MBG.
Hanya saja, hal itu justru menimbulkan kecemburuan baru bagi pihak lainnya, terutama dari lokasi MBG tersebut dibagikan, yakni guru honorer.
Ya, guru honorer adalah salah satu pejuang bangsa, yang telah mengabdi dan bersusah payah mencerdaskan generasi masa depan bangsa. Namun hingga saat ini, mereka tidak kunjung mendapatkan upah yang layak atas hasil kerja mereka.
Meskipun rezim kepemimpinan sudah berganti berkali-kali, tetap saja guru honorer tidak pernah benar-benar diperhatikan nasib kesejahteraannya oleh negara.
Lalu bagaimana bisa, melalui program yang baru terbit bernama MBG ini, justru para pegawainya telah diberikan akses langsung untuk menjadi ASN PPPK oleh pemerintah pusat?
Padahal jika ditelusuri lebih jauh, keberadaan SPPG ini tidak jauh-jauh dari unsur politis, lantaran para pemiliknya saja justru berasal dari kalangan TNI, Polri, Ormas tertentu, serta Ketua DPC Partai, dan sebagainya.
Itu artinya, sebagian besar atau bahkan seluruh pegawai SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia saat ini, merupakan orang-orang dari koalisi Presiden Prabowo, yang dengan mudahnya diamanahi mandat untuk menjadi seorang ASN, padahal programnya saja masih bermasalah dan terus menuai kecaman dari publik.
Sementara di masa kampanye lalu, Prabowo dengan lantang pernah menyuarakan akan membantu para guru honorer, agar mampu mencapai kesejahteraan yang layak.
Namun hingga saat ini, bukannya mensejahterakan guru honorer sesuai janji politiknya, namun yang terjadi justru mengangkat pegawai dari program yang bermasalah, untuk menjadi bagian dari ASN PPPK.
Kalau sudah seperti ini, mungkin ada baiknya, jika para guru honorer tersebut “beralih profesi” menjadi seorang pegawai SPPG.
Karena ternyata presiden yang sekarang sepertinya begitu mengagung-agungkan program yang bernama MBG ini.
Sehingga siapapun yang berada di dalamnya, maka hampir dipastikan akan mampu mendapatkan kesejahteraan yang layak.
Daripada hanya stuck menjadi guru honorer, namun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk diangkat menjadi ASN.
Akan tetapi, sepertinya Anda harus memiliki koneksi khusus dengan pemerintahan Prabowo-Gibran, serta bersedia menjadi “kacung” dari kekuasaannya.
Mungkin mereka tidak akan peduli, apakah Anda memiliki kemampuan di bidang makanan atau tidak, karena semua itu bisa dilatih dan dipelajari.
Terlebih orang-orang yang hari ini ada di SPPG saja, tidak semuanya kompeten sesuai bidangnya.
Karena yang lebih penting di sini bukanlah kapasitas atau meritokrasi, melainkan lebih kepada koneksi, dan cara lobi yang kuat, agar bisa bergabung dalam circle program MBG, sehingga kesejahteraan pun otomatis akan meningkat.
Ketika guru honorer yang telah bekerja keras mencerdaskan generasi penerus bangsa, harus dikalahkan oleh pegawai SPPG, yang justru meracuni generasi penerus bangsa, maka bisa jadi itu bukan salah Anda, tapi salah profesi Anda. (*)
