Dalam lanskap dunia hari ini, kita menyaksikan bagaimana konflik tidak lagi sekadar persoalan geopolitik, melainkan krisis mendasar tentang kedaulatan dan keadilan.
Perang US vs Iran tidak lahir dari kekosongan, tetapi dari kegagalan sistem untuk mengakui hak hidup, hak menentukan nasib, dan hak untuk dianggap setara sebagai manusia.
Dalam konteks ini, perdamaian tidak bisa dipahami sebagai ketiadaan konflik, melainkan sebagai kondisi yang hanya mungkin hadir ketika kedaulatan dihormati dan keadilan ditegakkan.
Dalam horizon inilah Kartini perlu dibaca kembali.
Kartini bukan sekadar figur historis yang diperingati setiap tahun melalui simbol emansipasi yang telah disederhanakan.
Ia adalah medan perdebatan yang belum selesai—tentang tubuh, sejarah, pengetahuan, suara, dan kuasa. Surat-suratnya bukan hanya ekspresi personal, melainkan tindakan politik: upaya merebut kembali kedaulatan atas diri, pikiran, dan masa depan.

Jika dalam konteks global kita melihat bagaimana kedaulatan negara dilanggar, maka dalam konteks Kartini, kita menyaksikan bagaimana kedaulatan tubuh perempuan dibatasi.
Keduanya berangkat dari logika yang sama: adanya struktur kuasa yang menentukan siapa yang berhak berbicara, siapa yang berhak hidup layak, dan siapa yang harus tunduk.
Dengan demikian, peringatan Kartini hari ini tidak bisa berhenti pada nostalgia. Ia harus menjadi ruang untuk membaca ulang relasi kuasa yang terus bekerja—baik dalam bentuk yang kasar maupun yang halus, baik yang nyata maupun tersembunyi, baik dalam struktur negara maupun dalam kehidupan sehari-hari.
Di sinilah seni pertunjukan mengambil posisi penting. Teater tidak lagi hanya menjadi medium representasi cerita, tetapi menjadi ruang di mana relasi kuasa dapat dihadirkan, digugat, dan dinegosiasikan.
Dalam praktik dramaturgi kontemporer, makna tidak lagi dibangun secara linier melalui narasi, melainkan melalui relasi antara tubuh, suara, ruang, teknologi, dan ingatan.
Pendekatan ini membuka kemungkinan bagi apa yang dapat disebut sebagai dramaturgi nondiskriminasi.
Dramaturgi nondiskriminasi bukan sekadar tema tentang kesetaraan, melainkan cara kerja. Ia menolak hierarki tunggal—baik dalam struktur cerita, dalam distribusi peran, maupun dalam produksi makna.
Tubuh tidak lagi menjadi objek representasi, tetapi menjadi agen. Suara tidak lagi dimonopoli oleh narasi dominan, tetapi hadir sebagai polifoni. Teknologi tidak lagi menjadi alat bantu, tetapi ikut berpartisipasi sebagai agen yang membentuk pengalaman.
Dalam kerangka ini, kuasa tidak dipahami sebagai sesuatu yang dimiliki, tetapi sebagai sesuatu yang beroperasi dalam relasi.
Kartini, dengan demikian, tidak lagi hadir sebagai tokoh tunggal, melainkan sebagai posisi performatif yang dapat dihidupi, dinegosiasikan, dan dipertanyakan kembali.
Ia hadir dalam tubuh-tubuh yang berusaha berbicara. Ia hadir dalam suara-suara yang selama ini tidak terdengar. Ia hadir dalam ruang-ruang yang mencoba membuka kemungkinan baru bagi keadilan.
Intermedialitas—pertemuan antara tubuh, media, dan teknologi—memperluas ruang ini. Ia memungkinkan berbagai lapisan realitas hadir secara simultan: sejarah dan kini, arsip dan pengalaman, individu dan kolektif. Dalam pertemuan ini, makna tidak lagi stabil, tetapi terus bergerak dan beresonansi.
Lebih jauh, kehadiran unsur non-manusia—suara, objek, teknologi, arsip—menggeser pemahaman kita tentang agensi. Manusia tidak lagi menjadi pusat tunggal.
Pengalaman pertunjukan dibentuk oleh jejaring relasional yang melibatkan berbagai entitas.
Dalam jejaring ini, kedaulatan tidak hanya menjadi isu politik, tetapi juga pengalaman sensorik dan afektif.
Melalui pendekatan ini, seni dan teater menjadi ruang di mana kedaulatan dapat dirasakan, bukan hanya dibicarakan.
Merayakan Kartini hari ini berarti menghidupkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang ia ajukan: tentang kebebasan, tentang keadilan, tentang hak untuk menentukan diri.
Tetapi lebih dari itu, ia berarti membangun ruang di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat terus bergema—melintasi tubuh, melintasi zaman, dan melintasi batas-batas yang selama ini dianggap tetap.
Tanpa kedaulatan, keadilan tidak mungkin hadir. Tanpa keadilan, perdamaian hanyalah ilusi. Dan tanpa ruang untuk merasakan itu semua, seni kehilangan perannya sebagai bagian dari kehidupan bersama.
Suara Kartini tidak pernah padam. Ia hanya berpindah medium—dari surat ke tubuh, dari teks ke panggung, dari sejarah ke pengalaman kolektif yang terus berlangsung. ***



